Edisi 14-03-2018
Hakim PN Tangerang Tersangka Suap


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan hakim karier Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti PN Tangerang Tuti Atika sebagai tersangka penerima dugaan suap Rp30 juta.

Wakil Ketua Komisi Pem be - ran tasan Korupsi (KPK) Ba - saria Panjaitan menyatakan, pada Senin (12/3) tim KPK me - lakukan operasi tangkap ta - ngan (OTT) terhadap tujuh orang terkait dengan peng - urus an perkara perdata wan - prestasi nomor: 426/Pdt.G/ 2017/PN Tng yang di si dang - kan di PN Tangerang.

Dari empat orang tersebut, di antaranya hakim Wahyu Widya Nurfitri yang karib disapa Wi - dya, panitera pengganti Tuti Atika, advokat pihak tergugat Agus Wiratno, dan HM Saipudin. Saat penangkapan, tim KPK menyita uang tunai Rp22,5 juta yang diserahkan Agus ke Tuti.

Sebelumnya yak ni pada Rabu (7/3), sudah ada penyerahan Rp7,5 juta dari Agus ke Tuti. Uang suap di be rikan Agus atas se penge ta huan dan persetu ju - an Sai pu din. Setelah dilakukan pe me rik saan intensif terhadap para pihak, kemudian dipu - tuskan dinaikkan kasusnya ke pe nyi dikan dengan penetapan ter sangka.

“Diduga sebagai penerima, WWN (Wahyu Widya Nurfitri) hakim PN Tangerang bersama dengan TA (Tuti Atika) pa ni te - ra pengganti pada PN Ta nge - rang. Diduga sebagai pemberi, AGS (Agus) dan HMS (Sai pu - din), keduanya advokat,” tegas Basaria saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Basaria yang didampingi Juru Bicara KPK Febri Dian - syah, Ketua Badan Peng awas - an Mahkamah Agung (Bawas MA) Sunarto, dan Juru Bicara MA Suhadi, mengatakan bah - wa perkara gugatan wanpres - tasi nomor: 426/Pdt.G/2017/ PN Tng terkait dengan jual-beli tanah. Perkara ini diajukan Winarno (penggugat) mela - wan Momoh binti Yuma dkk (tergugat).

Persidangan perkara ini ditangani Widya selaku ketua majelis hakim. Pemberian uang suap dengan total Rp30 juta dari Agus dan Saipudin ke Widya dan Tuti agar Widya me me nang kan ter - gugat dalam perkara ini. Se be - lum penyerahan uang terjadi, Kamis (8/3), Tuti me nyam pai - kan Agus bahwa rencana pu - tusan yang isinya menolak gugatan dari peng gugat.

“Sumber uang, murni dari pengacara. Untuk sementara dari hasil penyidikan yang dilakukan, ada kesepakatan an tara M (Momoh) sebagai pemi lik tanah dengan peng - acara ada success fee. Pengacara akan dapat 40% dari hasil jual tanah. Jadi, pengacara ber - usaha se maksimal mungkin me me nang kan perkaranya,” tegasnya.

Mantan staf ahli kapolri bidang sosial politik ini me - lanjutkan, terhadap Widya dan Tuti disangkakan me langgar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana. Untuk Agus dan Saipudin dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana.

Basaria menambahkan, se - benarnya KPK sudah memper - oleh laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi pe ne - rimaan uang yang dilakukan Widya terkait pengurusan per - kara lain, jauh sebelum me na - ngani kasus ini. Dalam proses penyidikan, tutur dia, nan ti - nya penyidik akan mendalami dan mengembangkan dugaan penerimaan Widya terkait per - kara lain tersebut.

“Saat laporan terkait peng - urusan perkara lain sebelum - nya, belum ditemukan buk ti - nya oleh KPK. Tapi ini tidak di - biarkan. Nanti akan dilakukan pengembangan oleh penyidik atas laporan sebelumnya,” tegasnya. Dia menggariskan, mula - nya memang Agus atas per - setujuan Saipudin hanya mem berikan Rp7,5 juta ke Tuti pada Rabu (7/3) di PN Tange - rang.

Tuti lantas menyerahkan ke Wi dya sebagai ucapan te - rima kasih. Namun, Widya rupanya menilai uang tersebut kurang. Akhirnya disepakati totalnya menjadi Rp30 juta. Artinya kekurangan tersisa Rp22,5 juta.

Sehari berselang Agus belum menyerahkan sisa uang. Pembacaan putusan yang diagendakan pada Kamis (8/3) itu lantas ditunda pada Selasa (13/3) dengan alasan anggota majelis hakim sedang berada di luar kantor. Akhirnya ke mu - dian terjadi penyerahan uang Rp22,5 juta dari Agus ke Tuti pada Senin (12/3) di kantor PN Tangerang.

Ketua Bawas MA Sunarto menyatakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan MA secara lembaga menyikapi pe - nang kap an dan penetapan tersang ka hakim karier Wahyu Widya Nurfitri dan panitera peng ganti Tuti Atika.

Pertama, MA berterima kasih kepada KPK karena KPK telah mem bantu MA membersihkan aparatur lembaga peradilan yang masih melakukan penyimpangan dan perbuatan dugaan korupsi dengan cara tidak terpuji.

Kedua,MA berterima kasih kepada KPK yang konsisten dengan janji-janjinya untuk menjaga integritas hakim dan lembaga peradilan.

Ketiga, perbaikan sis tem sudah dan terus dilakukan MA dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem informasi perkara secara daring.

Keempat, MA sangat menyangka masih ada hakim dan panitera pengganti yang terlibat mene rima suap atau gratifikasi.

“Aparatur-aparatur atau ha - kim yang tidak bisa diubah atau dibina memang sudah se ha rus - nya dilakukan penindakan yang tegas. Yang tidak bisa dibina, ya tetap harus dibinasakan,” tegas Sunarto.

Juru Bicara MA Suhadi me - ngatakan sudah banyak regulasi atau peraturan yang dikeluarkan MA yang sangat ketat terkait dengan aparatur lembaga per - adilan hingga di tingkat bawah, bahkan dalam regulasi tersebut sudah tertuang sanksi tegas.

sabir laluhu


Berita Lainnya...