Edisi 14-03-2018
Soliditas TNI, Polri, dan BIN


Polemik yang memanas terkait isu pembelian senjata dan amunisi ilegal oleh institusi non-TNI yang disampaikan secara tidak resmi oleh panglima TNI pada awal Ok tober 2017 telah menimbulkan perdebatan tentang friksi hubungan kelembagaan diantara TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Akhirnya polemik ini mendapat atensi yang se rius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemudian me merintahkan menk o pol hu - kam untuk menyelesaikannya. Pada pembukaan Rapat Pim pinan TNI-Polri pada 23 Ja - nua ri 2018, Presiden Jokowi kem bali menekankan agar pi m - pin an TNI dan Polri sampai ke ting kat bawah tetap kompak da lam pelaksanaan tugasnya.

Dua institusi perlu bersinergi un tuk mengamankan Pilkada Se rentak 2018 dan Pemilihan Pre siden 2019. Momentum pergantian pang lima TNI tentu dapat juga di jadikan tantangan tersendiri ba gi pejabat baru Marsekal Ha di Tjah janto untuk me lan jut kan so liditas TNI-Polri.

Ulasan berikut mencoba meng urai kan se - ca ra kritis kondisi per k em bang - an keamanan nasional di m a sa ti ga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sejauh mana ke bi jak an re formasi sektor k e aman an su - dah tercapai dan ba gai ma na se - baik nya hubungan TNI, Pol ri, dan BIN dibenahi agar frik si ter - se but tidak terulang kembali.

Reformasi Sektor Keamanan

Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform)me - ru pakan salah satu tuntutan yang mengemuka sejak masa awal reformasi pada 1998. Di - ha dapkan dengan perkembangan ancaman yang semakin kom pleks dewasa ini, kehadiran ne g ara untuk menindaklanjuti pe nataan sistem keamanan na - sio nal semakin mendesak. Penyelenggaraan keamanan na - sio nal yang komprehensif se yo - gia nya diatur melalui suatu sis - tem keamanan nasional.

Pelaksanaannya dimulai da - ri proses penetapan per kiraan ben tuk dan jenis ancaman ke - ama nan yang akan dihadapi. Ba rulah kemudian ditentukan unsur-unsur penyelenggara ke - aman an nasional yang di ke rah - kan untuk menghadapi dan men g atasinya. Setelah itu di la - ku kan rencana aksi berupa langkah-langkah yang akan di - tem puh pemerintah.

Tindakan ini dilaksanakan secara terarah, ter padu, dan bersinergi se hing - ga jelas komando dan pe ngen - da liannya sesuai bentuk dan es - ka lasi ancamannya. Pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah, parlemen, dan kelompok-kelompok ma - sya ra kat madani belum berhasil me nyatukan persepsi dan ko - mit mennya mewujudkan pe na - ta an sistem keamanan nasional ter sebut.

Padahal, di tengah perkembangan ancaman yang se - makin intensif muncul dan po l - anya semakin kompleks (asi me - trik, proxy, dan hybrid), pe me - rintah diharapkan segera tang - gap dan tepat mengambil ti n - dakan dalam mengatasinya.

Belumtertangani ancaman yang satu, lalu muncul ancaman yang lain. Dalam hal ini pe me rin tah di khawatirkan akan ke do doran, lam ban, dan tidak te r pa du un - tuk segera mengambil tin dakan yang diperlukan. Ke nya taan inilah yang tergambar pa da masa pe merintahan Jo ko wi-JK da - lam menangani setiap fenomena ancaman yang terjadi.

Ancaman dan Penanganannya

Beberapa bentuk ancaman yang menonjol se lama tiga ta hun lebih masa pemerintahan Joko wi-JK dapat dipetakan da ri mulai skala ke - dae rahan sam pai ting - kat na sional, dan bah kan in ter nasional. Bisa di se - but kan antara lain kon - flik sosial (di be berapa dae rah dan di Ja kar ta), ke ba karan hutan dan la - han di Pu lau Sumatera dan K a li man tan, dan aksi ke lom - pok te ror di se jumlah daerah.

Di samping itu, muncul tin - dak kejahatan narkoba (napza) dan korupsi yang semakin in - ten sif melibatkan generasi mu - da dan elite politik/pe ja bat, ill - e gal logging, mining, dan fi - shing, ka sus kejahatan anak/ remaja yang semakin sa dis, ter jadinya in siden pe lang gar - an batas ZEE In donesia oleh kapal-kapal ne la yan asing (terutama China), pe langgaran wi la - yah udara In do n esia oleh pesawat asing, me re baknya ka sus vak sin dan obat pal su yang meresahkan, dan ka sus pen cu lik an ser ta pe nya n de ra an ABK WNI oleh kelompok te ror Abu Sayyaf.

Ada berbagai kegiatan operasi yang dilakukan pemerintah se cara sektoral dan temporer un tuk mengatasi semua an cam - an yang terjadi tersebut. Pada ke nyataannya setiap instansi dan kementerian terkait be re - ak si sesuai tupoksinya, tanpa ada ketegasan komando dan pe - ngendalian strategis (dari Presiden).

Dari pengalaman ini ter li - hat jelas betapa pemerintah se - be narnya memerlukan suatu le - gal standing, national institution, dan grand strategy bagi suatu sis tem keamanan tingkat na - sio nal yang menjadi landasan ber sikap dan bertindak.

Sebagai contoh dalam pe na - ngan an aksi terorisme, pe li bat - an TNI bersama Polri masih saja meng undang kontroversi se - hing ga pengaturan lebih lanjut ter hadap dua aktor keamanan ini belum juga sinkron dalam pem bahasan revisi Undang- Undang Antiterorisme.

Dengan demikian, bisa dipahami bah wa dalam bertindak pe me - rin tah belum optimal untuk me ngerahkan semua potensi na sional secara bersinergi u n - tuk mengatasi setiap ancaman yang muncul selama ini, ter ma - suk dalam menghadapi an cam - an terorisme.

Perlu Pembenahan

Melihat kenyataan ini, pe - me rintah dan parlemen sudah saat nya memiliki persepsi, aten si, dan komitmen yang sa - ma terhadap urgensi perlunya sua tu legal standing bagi peng - aturan sistem keamanan secara na sional berupa UU Keamanan Na sional.

Peraturan ini dapat di posisikan menjadi “induk atau pa - yung hukum” terhadap se mua per undang-undangan yang su dah mengatur beberapa ins t i tusi pemerintahan pusat dan dae rah (terutama TNI dan Pol ri) serta masyarakat da lam meng atasi semua ben - tuk an cam an nasional (M AS Hikam, 2016).

Dengan ada peraturan per - un dangan ini, pemerintah pu - sat dan daerah serta kelompok ma syarakat dapat men ja lan - kan pe rannya bersama-sama. De mi kianlah halnya hubungan ke l e mbagaan di antara aktor-ak tor pelaksana fungsi pe r ta han an dan keamanan (khususnya TNI, Polri, dan BIN) perlu di be nahi kembali. Ironisnya, bagaimana peng at ur an kerja samanya dan peng or ganisasian yang di la ku - kan agar sinkron, terintegrasi, dan op timal ternyata sampai se ka rang masih belum tuntas.

Masih banyak celah-celah tum pang tindih atau kegiatanke giat an yang tidak ter koor di - na si se lama ini terjadi di antara ti ga lem baga ini. Bila tidak di - sin kron kan dengan baik, akan me nim bulkan friksi-friksi hu - bung an yang tidak baik dan cen de rung ego sektoral. Aspek pengawasan ter ha - dap dua institusi Polri dan BIN ju g a sampai sekarang belum jelas, sinkron, dan tuntas ba gai - ma na pengaturannya.

Untuk memp ertanggungjawabkan pe laksanaan tugas keamanan masing-masing lembaga se ca - ra in ternal perlu dilakukan peng awas an administrasi dan ke uang an oleh suatu ke men te - ri an atau lembaga indepen - den. TNI yang selama ini sudah je las men da pat pengawasan ter sebut dari Ke menterian Per tahanan, tapi ti dak de mi ki - an halnya dengan Polri.

Karena itu, faktanya sam pai saat ini ter da - pat ke senjangan peng - awas an karena Polri be lum men dapat peng awas an yang op ti - mal da r i suatu k e men - terian (ba r u be ru pa peng awas an tem po rer da ri Kom polnas). Se - me n ta ra itu, BIN sec a - ra ke lem ba ga an lang - sung ber tanggung ja - wab ke p ada presiden tan pa ada peng awasan yang je las oleh ins tan si tertentu.

Kondisi ini se ca ra psi kologis me - me nga ruhi hu bung a n koor di na si, in tegrasi, dan sin kro ni sa si yang baik di an ta ra TNI, Polri, dan BIN. Dengan demikian, se - sung guh nya suatu UU Ke - aman an Na sional (Kamnas) su dah sa ngat urgen bagi ke - per luan me na ta hubungan ke - lem bagaan di an t ara aktor-ak - tor pelaksana fung si ke aman - an dan per ta han an ke depan.

Nanti perangkat perundangan ini di ha rap kan dapat me nyi - ner gikan se mua peraturan yang sudah ada se c ara terpadu dan terarah. D a lam UU ter se - but di se leng ga ra kan sis kam - nas sebagai suatu stra tegi raya (grand strategy) di ting kat na - sional.

Berdasarkan undangundang inilah be ri kut nya atur an pelaksanaan kerja sa - ma termasuk dalam hal tek nis me nyangkut pengadaan sen - ja ta api bagi tiga lembaga di atas dapat dibenahi secara sin - kron dan sinergis.

Sebagai panglima TNI yang ba ru, Marsekal Hadi Tjahjanto men dapatkan tantangan tersen diri ke depan untuk bersama-sama kepala Polri dan BIN dapat membenahi hubungan kelembagaan ini. Semoga soliditas TNI, Polri, dan BIN sebagai mana yang diharapkan benar-benar bisa terwujud secara optimal.

SABARTAIN SIMATUPANG

Akademisi Universitas Pertahanan Indonesia dan Alumnus Magister Manajemen Pertahanan KSKN UI

Berita Lainnya...