Edisi 14-03-2018
OTT Hakim dan Problem Pengawasan


Untuk sekian kalinya, lem baga peradilan kembali tergerus integritasnya dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Senin (12/3).

OTT ter - se but menjadi anomali nyata ma sih adanya oknum hakim pen cari uang, bukan sebagai wa kil pemberi keadilan. Iron i s - nya, praktik pelanggaran etika dan hukum dilakukan hakim di te ngah kenyataan bahwa ha kim di pantau secara kon - tinu oleh dua lembaga mapan, ya itu Ma h ka mah Agung (MA) dan Komisi Yu disial (KY). Hal itu pula ki ra nya semakin me - mi riskan ke ber adaan lem ba - ga peradilan kini.

Problem Pengawasan

Lemahnya pengawasan ter ha dap hakim diduga men jadi ti tik konvergensi bah - wa dua me kanisme peng awas - an yang ada saat ini belum bisa d i katakan baik. Asumsi itu ten - tu dapat d i be narkan mengingat se kitar 42,2% hakim terlibat ka - sus pe nyuap an, perselingkuhan 28,9%, indisipliner 11,1%, nar - k o tika 6,7%, memainkan p u - tus an 4,4%, dan lainnya 6,7%. (Ko misi Yudisial, 2017).

Data tersebut mengartikan kedua mo del pengawasan (internal dan eksternal) hakim ternyata ma sih sama-sama memiliki ke - le mahan. Salah satu titik lemah peng awasan internal kini di la - ku kan MA disebabkan pihak yang diberikan fungsi meng - awasi merupakan orang men - da pat pendidikan tentang pro - fesi yang diawasi.

Dengan kata lain, pengawas me rupakan orang-orang yang ha nya tahu satu bidang disiplin il mu, yaitu ilmu hukum. Se men - tara pengawasan yang orien ta - si nya pada pencegahan, di per - lu kan disiplin keilmuan lain se - lain ilmu hukum. Dengan ke - ada an de mi ki - an, maka ke - ti ka meng - awasi pe ri - la ku atau meng audit kinerja lem - ba ganya bisa di pastikan ti - dak berjalan efek tif karena mis kin ilmu ber ke na an de - ngan pengawasan.

Setali tiga uang, pada level peng awasan eksternal yang di - la ku kan KY pun dibenturkan de - ngan kondisi rasio tak se im bang antara jumlah hakim yang di - awasi dengan pengawasnya. Se - bab telah menjadi pem a ham an kolektif bahwa keberadaan KY memang terpusat di Ibu Ko ta, sementara sebaran hakim sam - pai pada tingkat kabupaten/kota.

Persoalan pun digenapi dengan jumlah personel ter batas yang dimiliki KY hanya ada tujuh komisioner. Dis pa ri - tas jumlah antarkeduanya ak - hir nya berdampak pada KY yang sering mengalami ke c o long an dalam mengawasi hakim. Selain minimnya jumlah per sonel pengawas KY, per so al - an lain masih berkelindan ialah ber kenaan dengan paradigma ha kim itu sendiri dalam me m a - ha mi pengawasan etik ter mak - tub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Pengawasan etik hakim oleh KY rupanya dipandang oleh sebagian hakim hanya sbagai sampiran yang seolah ku - rang berkonsekuensi pada ka - rier dan martabat hakim. M e - nu rut penulis, hakim justru le - bih merasa terawasi dan takut pa da lembaga seperti KPK ke - tim bang KY itu sendiri. Padahal esen si dari pengawasan etik, de - rajatnya lebih tinggi ketimbang peng awasan hukum.

Pada ra nah ini, maka peng - awasan oleh KY sering men jadi ti - dak efektif. Terlebih produk peng awas - an KY yang hanya be ru - pa re ko men dasi tentu kecil k e mung kin an bermetamor fosis men ja di hukuman me matikan bagi sang hakim.

Dua Langkah

Guna mengurai benang ku - sut problem pengawasan ha - kim di atas, maka setidaknya per lu di lakukan dua langkah. Per ta ma, pada level peng a was - an eks ter nal oleh KY, maka op - ti ma li sa si pe ran KY Peng hu - bung di dae rah mut lak di la ku - kan. Se ba gai ma na ditentukan da lam Pa sal 3 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 te n tang Komisi Yu disial bah wa KY dapat meng angkat peng hu bung di dae rah sesuai de ngan ke bu tuh - an.

Dalam prak tiknya, KY Peng hubung di dae rah yang te - lah terbentuk ku rang le bih se ba nyak 11 (se belas) KY Peng hu bung. Ha nya kiprah KY Pen g hu bung be lum begitu ter li hat ta ring nya. Ada se jum lah faktor sa ngat mung kin men jadi pe nye bab nya di an taranya:

1) atri busi ke - we nangan pa da KY Peng - hu bung yang se tengah hati;

2) du kung an (su p - port) ang gar an yang ku - rang me ma dai;

3) kapasitas sum be r da ya ma nusia (SDM) yang minim. Berpijak pada uraian di atas, ma ka keberadaan KY Pen g hu bung daerah perlu dilakukan pe nguatan kelembagaan yang meliputi aspek kewenangan, por si SDM yang memadai dengan mempertimbang kan luas dae rah, dan pen - da naan yang pro porsional.

Khu sus ber ke na an dengan ke - we nangan, maka per lu di per - kuat pada level kew e nang an pe mantauan dan peng awas an ter hadap perilaku ha kim serta tin dak lanjut aduan atau la por - an masyarakat. D a lam konteks itu, maka ke w en ang a n KY pu - sat sesungguhnya ti dak s e lu - ruh nya di de sen tra li sa si kan pa d a KY Penghubung daerah. Filosofi dibentuknya KY Peng hubung daerah s e sung - guh nya merupakan kesadaran pe nuh dari pembentuk undang-undang yang jika ha - nya mengandalkan KY pusat ten tu pengawasan hakim sulit di j alankan secara efektif.

Oleh ka rena itu, undang-undang mem buka peluang dib en tuk - nya KY Penghubung daerah s e - ba gai organ bantu dalam meng efek tifkan kerja KY pu - sat mel a ku kan pengawasan ha kim. Atas spi rit tersebut, ma ka me ma k si mal kan peran KY Penghubung de ngan ter le - bih dahulu me nguat kan k e - lem bagaannya ten tu menjadi ke niscayaan dalam men jawab pro blem peng awas an hakim saat ini.

Kedua, pada lingkup pengawas an internal, kiranya perlu me masukkan unsur atau pihak yang paham berkenaan de - ngan ma najemen kelembagaan organisasi ke dalam tubuh ba dan peng awasan hakim di MA.

Hal ini perlu dilakukan se - ba gai an ti te sa atas tesis “jeruk ma kan je ruk” (hakim meng - awasi ha kim). Masuknya un - sur atau ahli itu diharapkan akan terbangun ko laborasi an - tara ahli hukum dan m a na je - men kelembagaan or ganisasi se hingga dapat ter pola model peng awasan efektif yang ber - mua ra pada pencegahan. Melalui dua langkah di atas di harapkan nanti kre di - bi litas ha kim akan terjaga dan prak tik ko rupsi dalam wu judnya suap dan seje nis - nya tidak lagi ter ulang. Ka re - na hadirnya hakim ad a lah betul-betul sebagai Wa kil Sang Maha Adil. Semoga.

ALI RIDO

Peneliti Pusat Studi Hu kum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta


Berita Lainnya...