Edisi 14-03-2018
Prospek Perbankan 2018 dan Peran LPS


Prospek perbankan selama 2018 diperkirakan tetap cerah. Perbankan masih tetap ekspansif karena ditopang likuiditas yang meningkat dan rasio kredit bermasalah relatif terkendali.

Ketua Dewan Komisioner Lem baga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dalam se - buah seminar di Jakarta, 28 Fe - brua ri 2018, mengatakan per - eko nomian Indonesia di pro yek - si kan tumbuh menjadi 5,4% pa da 2018 dari 5,19% pa da Q4-2017. Hal itu didukung oleh per baik an harga ko mo di tas, pening kat an permintaan glo bal, ke bijak an moneter, dan koor dinasi yang semakin kuat di antara ang gota Komite Sta bi li tas Sistem Ke uang - an (KSSK).

Kondisi p er bank an cu kup man tap dengan rata-rata CAR men ca pai 22,65% per Ja - nua ri 2018. Se dangkan per tum - buh an laba ber sih per ban ka n se - lama 2017 te r catat 22,95% dari laba tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mem proyeksikan pertum buh - an kredit perbankan selama 2018 berkisar 10-12%.

Optimis me OJK tersebut didorong pros pek membaiknya per eko - no mian domestik dan global. Moody’s pun sudah menaikkan pe ringkat outlook atau prospek in dustri perbankan Indonesia da ri stabil menjadi positif.

Keputusan Moodyís tersebut didasarkan pada lima faktor;

(1) kondisi bisnis yang semakin mem baik,

(2) kualitas permodalan,

(3) dukungan pemerintah,

(4) likuiditas yang stabil,

(5) kemampuan mencetak laba yang lebih baik.

Kendati demikian, Survei Perbankan Indonesia yang dilakukan PwC pada 2018 menyebut kan industri perbankan masih menghadapi ancaman ke tidak pastian makroekonomi global dan harga komoditas. Per - kem bangan disrupsi teknologi di gital belakangan ini me me nga - ruhi prospek bisnis per bank an karena menciptakan se jum lah tan tangan baru antara lain:

(1) Peningkatan persaingan dimana digitalisasi membuat proses bisnis menjadi lebih murah, cepat dan bersifat global.

(2) Pergeseran demografis pasar dengan daya beli kuat pada kelompok anak muda “za man now”.

(3) Harapan baru dari pelanggan akan produk dan jasa yang lebih dapat dipercaya, trans paran, dan murah.

(4) Peran media sosial yang dapat meng ganggu reputasi bank.

(5) Regulasi perbankan yang kian kompleks.

Peran Penjaminan LPS

Lantas bagaimana peran LPS di era perbankan saat ini? Se lama ini LPS sering dilihat ha - nya sebagai lembaga yang men - ja min simpanan nasabah di bank dengan memungut premi dari bank dan menetapkan ting - kat suku bunga penjamin an. Kri sis finansial 1997/1998 men jadi pengalaman ber har - ga ke tika kepercayaan ma sya - rakat ter hadap bank h i lang se hingga mu dah di-rush na - sa bahnya ka re na ke tiadaan skema penjaminan.

LPS merupakan bagian dari ke lengkapan instrumen pe me rin tah dalam menciptakan je ja - ring pengaman perbankan (bank ing safety net) sekaligus juga pengamanan sistem ke - uang an (financial stability safety net). Sebagai banking safety net di lakukan melalui program pen jaminan dan penanganan bank gagal.

Sementara sebagai fi nancial stability safety net di - wu judkan dalam bentuk pe - man faatan surplus dan aku mu - lasi premi yang diinvestasikan pa da instrumen keuangan pe - me rintah. Dengan modal dan aku mulasi premi yang dimiliki, me m ungkinkan LPS berperan se bagai market maker,baik di pa - sar primer maupun sekunder surat-surat berharga.

Sementara perkembangan in dustri digital (fi nancial tech no l ogy) diharapkan meng aks e le ra si tingkat litera si dan menjadi jem batan di an tara publik serta per bank - an. Adanya sistem pen ja min - an dari LPS diharapkan mendorong publik kian per - ca ya dan bertransaksi di sis - tem perbankan.

Peran Baru LPS Pasca- UU PPKSK

Seperti diketahui, pem berlakuan UU Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Pe na - ngan an Krisis Sistem Ke uang - an (UU PPKSK) sejak April 2016 ber tujuan agar lebih mem per kuat stabilitas sistem ke uang an. Hal ini disebabkan ada nya se macam protokol pe - nanganan kri sis keuangan jika sua tu saat kri sis tersebut benar-benar terjadi. UU PPKSK ini mem be ri kan we wenang lebih besar pa da LPS da l am menjaga s t ab i li tas sis - tem k e uangan dan pe nanganan kr i sis keuangan.

LPS tergabung da lam Komite Stabilitas Sistem Ke uangan (KSSK) bersama BI dan OJK se laku anggota serta Ke men te ri an Keuangan s e ba - gai koordinator. KSSK me me - gang peran sangat pen - ting da lam menangani krisis keuangan. Belajar dari peng al a - man kri sis keuangan pada 1997-1998 saat negara harus me n ge luar kan biaya sangat be - sar untuk me nangani krisis dengan mem-bail out bank-bank yang bermasalah.

UU PPKSK memuat beb e ra - pa prinsip utama yang di ha rap - kan dapat meningkatkan efek ti - vi tas dan tata kelola dalam upa ya pencegahan serta pe na ngan an krisis sistem keuangan. Hal itu antara lain:

(1) Penguatan peran dan fungsi serta koordinasi antara keempat lembaga yang tergabung dalam KSSK.

(2) Mendorong upaya pencegahan krisis melalui penguatan fungsi pengawasan perbankan, khu susnya bank yang ditetapkan sebagai bank sis emik.

(3) Penanganan permasalahan bank dengan menge - de pankan kon sep bail in yang ti - dak mem be bani keuangan ne - gara.

(4) Me tode penanganan pe r ma sa lah an likuiditas dan sol - va bi li tas bank yang diatur se ca - ra leng kap dan komprehensif.

(5) Presiden se laku kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kendali penuh dalam penanganan kris is sis tem keuangan.

Dalam kaitan dengan met o - de bail-in, perbankan diminta me nyusun sendiri rencana pe - mu lihan (RCP) pada saat terjadi kri sis dan disimulasikan de - ngan kondisi stres yang di ten tu - kan. Dengan begitu, perbankan di nilai mempunyai ke ma m pu - an menolong diri sendiri pada saat terjadi krisis. Rencana pe mu lih - an me li puti tujuh as - pek, yaitu

(1) struktur organisasi perusahaan,

(2) analisa dari fungsi atau proses kritikal,

(3) penetapan trigger pada rencana pemulihan khususnya terhadap kebutuhan per modalan dan kondisili kuiditas,

(4) penetapan skenario stress test, baik berupa skenario spesifik, skenario sistemik, dan kombinasi keduanya,

(5) alternatif rencana pemulihan untuk setiap skenario stres,

(6) potensi permasalahan pada proses pemulihan dan,

(7) sistem informasi manajemen yang memadai.

Di KSSK, LPS berperan men - jadi jaring pengaman ketiga yang bertanggung jawab men - jaga kepercayaan masyarakat ter hadap sistem perbankan. LPS bertindak ketika perma sa - lah an tidak bisa diatasi oleh ja - ring pengaman kedua, yakni BI, OJK, dan Kemenkeu. Ketika terjadi krisis, LPS kini mem punyai wewenang me la - ku kan Program Restrukturisasi Per bankan (PRP).

Apabila sebelumnya LPS hanya memiliki satu instrumen, yaitu penyer ta - an modal sementara (PMS) dan li k uidasi bank, maka dengan UU PPKSK, instrumen pe nye la - mat an bank ditambah dengan dua metode lain. Kedua metode itu adalah Purchase & Assump - tion (PNA) yang mengalihkan se bagian atau seluruh aset bank ga gal kepada bank lain dan m e - to de bridge bank (bank pe ran - tar a), yaitu bank yang didirikan oleh LPS untuk menampung se - ba gian atau seluruh aset dan k e - wa jiban bank gagal, dalam hal peng alihan aset dan kewajiban bank gagal kepada bank lain be - lum bisa dilakukan.

Catatan Akhir

Penerapan UU PPKSK men - do rong kerja sama yang lebih in - tens di antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dalam menjaga sta bilitas sistem keuangan. Se - lain itu, sekaligus menjaga ke - per cayaan masyarakat ter ha - dap sistem perbankan.

Pemberian mandat yang lebih besar pa da LPS dalam UU PPKSK da - lam penyelamatan bank di ha - rap kan menjadi salah satu fak - tor kunci dalam meyakinkan pub lik atas tetap cerahnya pros - pek perbankan selama 2018. Di te ngah ancaman situasi eko no - mi global yang masih belum me - nen tu, fluktuasi harga ko mo di - tas dan memanasnya suhu pada ta hun politik.

PARDI SUDRADJAT

Komisaris Independen Rabobank Indonesia

Berita Lainnya...