Edisi 14-03-2018
Pembatasan Impor Tembakau Ancam Industri


JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, petani tem bakau belum siap menerima dampak negatif akibat pembatasan impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan.

Aturan yang ter can tum dalam Per aturan Menteri Per da gang - an Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Im por Tem ba - kau ini turut me mu kul mereka. Anggota Komisi XI DPR Mukha mad Misbakhun me nga takan, petani memerlukan m a sa tran sisi jika aturan ini akan diber lakukan. “Harusnya Ke mente rian Perdagangan ber tanya ke pada semua pihak. Ja ngan ke mudian aturan di ke lua rkan se mentara petani juga be lum siap memenuhi itu se mua. Kan itu ada masa tran si si nya,” ung - kap nya di Jakarta baru-baru ini. Kementerian Perdagangan be rencana membatasi impor tem bakau jenis Virginia, Burley, dan Oriental.

Pembatasan ini akan berpengaruh ter ha - dap pa sok an bahan baku in - dus tri se hing ga menurunkan pro duk si pro duk hasil tem ba - kau di da lam negeri. Penurunan produksi in dus - tri rokok ini turut mem ba ha ya - kan nasib petani tembakau. Se - bab, produksi mereka selama ini banyak menjadi pelengkap. “Ke menterian Perdagangan se - ha rusnya bertanya juga pada in - dustri,” tandas Misbakhun. Misbakhun mengaku kaget saat Kementerian Per da gang an me lakukan pelarangan tan pa me - merhatikan posisi akan ke bu tuh - an tembakau dalam ne geri. “Saya ka get juga ketika Me nteri Per da - gang an m e la ku kan pelarangan im por tem ba kau tanpa m e mer - ha ti kan ke bu tuhan tembakau da - lam ne ge ri,” ujarnya.

Menurut dia, industri hasil tem bakau (IHT) selama ini te - lah menjalin kemitraan usaha de ngan petani tembakau sejak be berapa tahun lalu dan sudah ber jalan sangat baik. Ke mi tra - an yang telah berjalan bisa di ja - di kan model dalam rangka mem bangun sistem kemitraan an tara industri dengan petani yang ideal di Indonesia. Senada dengan Misbakhun, ang gota Komisi VI DPR Bam - bang Haryo sebelumnya juga me - n e gaskan pembatasan im por ini ber imbas terhadap pe nu runan pro duksi tembakau di In donesia dan akan ber dam pak terhadap na sib banyak pi hak. Di an tara me reka yang pa ling ter pu kul ada - lah para pe ta ni tem ba kau, buruh lin ting, hing ga pedagang.

“Dari 56 juta usaha mikro, ke - cil, dan menengah sebanyak 20%-nya adalah penjual rokok. K a lau pasokan tembakau ber ku - rang akan terjadi ke ku rang an pa - sokan dan kelebihan per mi ntaan se hingga harga jual se makin ting - gi,” tandas politikus da ri Fraksi Partai Gerindra tersebut. Aturan ini juga berpotensi me nurunkan produksi IHT di da lam negeri karena pem ba tas - an justru dilakukan kepada ti ga je nis tembakau utama yang men jadi bahan baku ro kok ya - itu Virginia, Burley, dan Orie n - tal. Padahal, produksi tem ba - kau Virginia dan Burley oleh pe - ta ni lo kal masih sangat mi nim. Ba h kan, tembakau Orie n tal sa - ma se kali belum di pro duksi di In do ne sia.

“De ngan pem ba tas - an im por tem ba kau, industri ro kok bi s a han cur. Rokok itu sum ber pe ma suk an terbesar ke tiga bagi ne ga ra dan ini juga un tuk ang ga r an pembangunan ne gara,” kata Bambang. Dalam Anggaran Pend a patan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menar getkan penerimaan cukai rokok se - besar Rp148,23 triliun. Jum lah ini setara dengan 95,4% da ri total target penerimaan cu kai sebesar Rp155,4 triliun. Ka re na itu, kebijakan pengetatan impor harus berpatokan de ngan kondisi di lapangan. Saat ini Indonesia masih keku rang an tembakau 40% untuk ke bu tuh - an nasional. “Pabrik rokok harus hidup terus karena itu pasok an tembakau mesti ter cukupi. Sebagian besar ke ku rangan tembakau memang harus diisi dari impor,” kata dia.

Belakangan Menteri Koordi nator Bidang Perekonomian Dar min Nasution meminta Men teri Perdagangan Eng gar - ti as to Lukita agar menunda keber lakuan Permendag 84/ 2017 ter sebut. Pada 20 No vem ber 2017 Darmin mengi rim kan surat bernomor S-310/ M.EKON/ 11/2017 tentang Pen undaan Ke berlakuan Pe r atur an Ment e - ri Perdagangan N o mor 84 Tahun 2017 tentang K e tentuan Im por Tembakau dan Per aturan Menteri Per da gang an Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Kete n tuan Impor Ro kok Elektrik.

Rakhmat baihaqi