Edisi 14-03-2018
Kadis PPPA Harus Komitmen Tangani Masalah


MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung meminta komitmen Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di kabupaten/ kota untuk menangani permasalahan perempuan dan anak dengan cepat.

Penegasan ini disampaikannya menyusul masih banyak Kadis PPPA di daerah yang tidak paham terhadap permasalahan. ”Kadis PPPA kalau belum melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, jangan berani- berani menjadi kadis. Bagaimana mau menyelesaikan masalah kalau kondisi di lapangan saja tidak tahu,” ujarnya saat membuka Diskusi Riview Indikator Evaluasi PPPA di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution Kantor Gubernur Sumut, Medan, kemarin.

Permasalahan bisa diketahui bila para kadis melakukan langkah nyata. Misalnya dimulai dengan lebih sering berkunjung ke lembaga permasyarakatan (lapas). ”Saya sendiri sering berkunjung, baru-baru ini ke LP Tanjung Gusta.

Miris rasanya melihat banyak remaja perempuan sekitar 600 orang lebih terbelenggu di dalam penjara,” ucapnya. Diskusi ini sendiri bertujuan mengevaluasi kesiapan kabupaten/ kota yang telah terpilih di tingkat provinsi untuk mengikuti pemilihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tingkat nasional. Adapun, kabupaten/ kota yang terpilih adalah Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Karo, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara, Asahan, Kota Medan, dan Kota Sibolga.

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemente rian PPPA) Elita Gafar menyampaikan bahwa evaluasi PPPA ini dalam rangka pemantauan dan kesiapan daerah menghadapi permasalahan PPPA. ”Ini merupakan aspek yang sangat penting sebagai penilaian untuk mengikuti pemilihan APE,” katanya.

lia anggia nasution