Edisi 16-04-2018
Waspadai Skandal Data Medsos di Pemilu 2019


JAKARTA – Skandal penyalahgunaan data pengguna media sosial (medsos) yang terungkap baru-baru ini sangat mungkin menyasar pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Indonesia.

Berbagai pihak perlu serius mengantisipasinya. Data pengguna Facebook maupun akun medsos lain ren - tan disalahgunakan untuk memanipulasi ca lon pe milih. Pihak yang memiliki rekam data profil pe milik akun dapat mengelola informasi apa saja yang bisa di te ri ma akun tersebut dengan tujuan meng arahkan pilihan po litik yang bersangkutan. “Ter utama agar memilih atau tidak memilih pa sangan ca lon atau partai tertentu,” ujar pengamat ko mu - ni kasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto di Jakarta kemarin. Menurut direktur eksekutif The Political Literacy Institute ini, ada tiga faktor utama yang membuat pemilu di Indonesia rawan praktik penya lah gu naan data pribadi di medsos. Pertama, pengguna medsos di Indonesia terutama Facebook, Twitter, dan Instagram termasuk terbesar di dunia.

Mereka menjadi sasaran empuk lapis pemilih untuk di manipulasi melalui medsos. Kedua, sebagian besar peng guna medsos di Indonesia be lum terbiasa diskursus de - ngan data verifikatif. Dengan be gitu, mereka sangat mungkin mudah terpapar terpaan informasi politik yang dipolakan pihak tertentu (intended communication). Ketiga, polarisasi di tengah masyarakat yang sangat tajam sejak 2014 membuat pengua - saan data pengguna medsos menjadi faktor sangat me netukan dalam pertarungan opini. “Terutama untuk diseminasi informasi, propaganda, dan publisitas,” urai Gun Gun.

Gun Gun menekankan, persoalan ini sangat serius karena menyangkut keamanan data pribadi yang seharusnya ter lindungi. Penyalahgunaan data pribadi secara masif, sis te ma - tis, dan terstruktur sangat berbahaya. Pihak tertentu bisa dengan mudah menyemai isu SARA dan isu destruktif lain untuk kepentingan politik. Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik In do - ne sia (AIKPI) ini juga memandang, pemerintah sudah saatnya tegas menuntut kepastian komitmen dari berbagai perusa haan penyedia medsos untuk melindungi data pribadi para penggunanya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun harus responsif atas kerawanan skandal data akun medsos dalam pemilu. Mereka perlu menyusun peraturan lebih rinci terkait hal ini.

Misalnya, mekanisme hukum ter ha - dap kandidat maupun parpol yang terlibat praktik penya lah - gunaan data akun medsos untuk kepentingan pemilu. Diberitakan sebelumnya, data pribadi pengguna Facebook di Amerika Serikat di sa - lah gunakan oleh firma analisis data untuk kampanye pe menangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016. Sedangkan di Inggris kebocoran data pribadi di Facebook diduga turut me me nga - ruhi keputusan Brexit. Indone sia menjadi negara nomor tiga terbesar jumlah korban skandal data Facebook setelah AS dan Filipina, yakni lebih dari 1 juta akun. Pengamat teknologi informa si Heru Sutadi mengatakan, medsos menjadi “medan per tem puran” baru berbagai kepen tingan politik untuk meme ngaruhi pemilih, baik dengan kampanye positif, kampa nye negatif, maupun kam - panye hitam.

Hal ini sudah tam pak sejak Pilkada DKI Ja - karta 2012, Pilpres 2014, dan Pil kada DKI 2017. Karena itu, dia me ngingatkan masyarakat untuk waspada dan tidak ter - bawa arus. Heru juga meminta war ganet agar berhati-hati me mainkan aplikasi pihak ketiga di medsos seperti games dan kuis. Terlebih yang meminta in formasi identitas. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi berharap Pilkada Serentak dan Pemilu 2019 aman dari praktik penyalah guna an data medsos untuk memanipulasi pemilih. “Perlu koor - di nasi yang baik antara Ke menkominfo, KPU, dan Bawaslu dalam mengantisipasinya,” ungkap politikus PPP ini.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meng - ungkapkan, platform medsos dan beberapa aplikasi memang memungkinkan pengguna memberi data secara sukarela yang bisa di-input dan dihapus kapan saja, namun sudah masuk ke ranah publik. “Yang per - lu disikapi saat ini adalah re gu - lasi kita belum cukup mengatur nya. Ini juga menjadi per - ma salahan dunia,” terang anggo ta Fraksi Partai Golkar ini. Di tempat terpisah, ang go - ta Bawaslu Fritz Siregar mengaku pihaknya berencana me - manggil perwakilan Facebook Indonesia terkait upaya pen ce - gahan dan antisipasi penyalah - gu naan data pengguna akun menjelang Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

“Kami lebih dulu menanti hasil pertemuan DPR dan Facebook. Harapan kami, Facebook dapat memberikan fitur keamanan yang lebih kuat untuk men cegah hal serupa terjadi pada pemilu di Indonesia,” ucap Fritz. Ahli digital forensik Rubi Alamsyah menambahkan, pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). PDP terutama mencakup nomor induk kependudukan (NIK) di kartu keluarga (KK).

“Jadi kalau ada (data) bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan ke napa, lalu sanksinya apa. Se muanya harus diatur dalam UU,” terang Rubi. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa NIK adalah bagian dari rahasia pribadi.

Andika hendra/ ananda nararya/heru febrianto/armydian/binti mufarida/kiswondari