Edisi 16-04-2018
KPK Bidik Puluhan Perusahaan


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik puluhan perusahaan sebagai tersangka korporasi karena diduga terlibat dan menikmati keuntungan pada lebih dari 11 kasus.

Penerapan pidana kor porasi dalam dugaan korupsi termaktub dalam Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pi - dana Korupsi (Tipikor) dan di - ikuti dengan Peraturan Mah - ka mah Agung (Perma) Nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam UU maupun perma tersebut tidak ada batasan korporasi apakah itu per usa - haan BUMN atau perusahaan swasta yang ditetapkan se bagai tersangka hingga dibawa ke pengadilan. Karena itu KPK sedang mempelajari lebih lan - jut dugaan perbuatan pidana perusahaan-perusahaan dalam sejumlah proyek yang kasusnya pernah dan sedang ditangani KPK.

“Penetapan tersangka PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati serta PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah bersalin nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE, Persero) Tbk dalam dua kurun waktu berbeda me ru - pakan peringatan serius bagi sejumlah perusahaan. Khusus nya perusahaan yang se be - lumnya muncul dan me nik - mati keuntungan dalam berba gai kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK,” tegas Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut dia, PT Nindya Kar ya (Persero) yang me ru pa - kan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Tuah Sejati (perusahaan swasta) ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pelak sanaan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari APBN tahun ang - garan 2006-2011. Dalam pro yek tersebut PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati tergabung dalam Nindya Sejati Joint Operation dan menang dalam proyek dengan nilai total Rp793 miliar. Dari proyek ini ne gara diduga mengalami ke ru gian Rp313 miliar.

Dalam proyek ini terjadi sedikitnya lima penyim - pangan. Tiga di an taranya penunjukan lang sung, Nindya Sejati Joint Ope ration sejak awal sudah di arah kan menjadi pemenang pro yek, dan belum ada sejumlah izin termasuk amdal. Syarif memaparkan, diduga nilai keuntungan yang diperoleh dua korporasi yang menjadi ter sangka itu sebesar Rp94,58 miliar. PT Nindya Karya men da pat keuntungan Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati Rp49,9 miliar. “KPK telah m e lakukan pemblokiran re ke ning PT Nindya Karya yang di duga menerima Rp44,68 m i liar. Penyidik juga telah menyita dua aset PT Tuah Sejati berupa SPBU dan SBPN untuk nelayan setara Rp12 miliar,” terangnya.

Syarif menjelaskan, dalam sejumlah proyek dan belasan kasus lain ada puluhan per usa - haan yang diduga terlibat dan menikmati keuntungan baik dari hasil kerugian negara mau pun manfaat dari per - izinan atau proyek yang ber ja - lan.Oleh karena itu KPK akan fokus mengusut dugaan pi da - na korporasi untuk ditetapkan sebagai tersangka. “Salah satu tujuannya adalah agar orangorang jangan menggunakan korporasi melakukan ke ja - hatan. Kedua untuk kepentingan asset recovery atau pengem - balian aset akibat kerugian negara,” tegasnya.

Di sisi lain Syarif menyampaikan, pene - rap an pidana korporasi dalam kasus korupsi harus menjadi konsentrasi aparat penegak hukum di Indonesia. Baik KPK, Kejaksaan Agung ataupun Ma - bes Polri. Karenanya KPK meminta kedua lembaga itu fokus terhadap penerapan ter - sebut. “Ke depan KPK bersama kepolisian dan kejaksaan fokus pada tindak pidana korporasi,” ungkapnya. Juru Bicara KPK Febri Dian syah menambahkan, s e - belumnya sudah ada PT DGI yang sudah ber sa lin nama menjadi PT Nusa Kons - truksi Engineering (NKE, per se ro) Tbk menjadi ter - sangka kor po rasi. Per us ahaan ini baru di sangkakan dalam proyek-pro yek di dua pro vinsi berbeda.

Pertama , pekerjaan pem ba - ngunan Rumah Sakit Pen di - dikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Uda yana tahun anggaran (TA) 2009-2010. Dalam proyek ini berdasarkan perhitungan BPK negara mengalami kerugian lebih Rp25,953 miliar. Kedua , pekerjaan proyek pembangunan Wisma Atlet, SEA Games XXVI, Jakabaring Palembang dan pembangunan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010-2011. Dari dua proyek di Sumsel ini negara mengalami kerugian lebih Rp54,7 miliar. Dari proyekproyek ini PT DGI atau PT NKE (Persero) Tbk memperoleh ke - untungan lebih dari Rp51,364 miliar. Dari jumlah tersebut, perusahaan baru mengem ba li - kan uang pengganti Rp15 miliar.

Febri melanjutkan, pene - rap an pidana korporasi me - mang menjadi fokus dan con - cern serius KPK. Pasalnya pe - nerapan pidana korporasi ber - tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara yang lebih besar dan sebagai peringatan agar perusahaan-perusahaan tidak dijadikan sebagai bagian utama terjadinya korupsi. “Poin yang terpenting adalah selain soal as s et recovery , juga agar para pelaku usaha khu - susnya BUMN menerapkan konsep pencegahan korupsi di internal,” tegas Febri.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK itu mengatakan, untuk pidana korporasi dalam ber bagai kasus yang ditangani KPK belum bisa disebutkan kor po - rasi mana saja yang se lan jut - nya akan dijerat KPK. Pa salnya, selain melakukan analisis atas putusan-putusan peng - adil an yang sudah ber ke kuatan hukum tetap, mereka juga melihat hasil penyidikan atau penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sabir laluhu