Edisi 16-04-2018
LRT Diusulkan Lintasi Margonda Depok


DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan Jalan Margonda bisa dilintasi Light Rail Transit (LRT).

Keberadaan LRT diharapkan mengurai kemacetan di kawasan yang menjadi jantung Kota Depok tersebut. Dinas Perhubungan (Dis - hub) Depok telah mengusulkan LRT pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Selain ke BPTJ, Pemkot Depok juga sudah membicarakan pe - na nganan kemacetan di Mar - gonda dalam rapat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Ja - bodetabekjur. LRT yang sedang dibangun saat ini, namun dalam peren ca - naan LRT hanya sampai Ci bu - bur, Jakarta Timur.

“Kami aju - kan LRT masuk kawasan Jalan Margonda, tepatnya di Pondok Cina,” ujar Kepala Dinas Per - hubungan Kota Depok Dadang Wihana kemarin. Menurut dia, moda trans - por tasi massal ini dapat me - ng antisipasi kemacetan ka - rena mampu mengurangi vo - lume kendaraan yang ber - gerak me nuju Jakarta. De - ngan begitu, warga tidak meng gunakan ken daraan pri - badi saat melakukan aktivitas kerja. “Di Depok ada KRL Com - muter Line, bus Trans ja karta, dan ditambah LRT kalau di se - tujui sampai Margonda. Di ha - rapkan bisa mengurangi ke - macetan,” ungkapnya.

Jalan bebas dari kemacetan sudah pasti menjadi keinginan bersama sehingga berbagai upa ya terus dilakukan. Bahkan ada wacana dari Pemprov Jawa Barat yang akan menerapkan electronic road pricing (ERP) di Jalan Margonda. “Itu semua ma sih kajian dan perlu adanya koordinasi,” ucapnya. Sekretaris Daerah Kota De - pok Hardiono mengatakan, sudah mengajukan rencana pem bangunan LRT hingga Ja - lan Margonda. Namun, jika Ja - lan Margonda diberlakukan sis - tem jalan berbayar secara elek - tronik, Pemprov Jabar harus mengajak Pemkot Depok.

“Ajak bicara Pemkot Depok bila mau dibuat regulasinya. Mohon ki ranya dilakukan kajian sebelumnya dan uji publik dengan me ng - undang masyarakat, DPRD, serta koordinasi dengan ins tan - si vertikal,” ucapnya. Kepala BPTJ Bambang Pri - har tono mendukung usulan Pem kot Depok agar LRT melin - tasi Kota Depok sebab LRT me n - jangkau seluruh kota pe nyang - ga Ibu Kota, termasuk Depok. “Bukan bisa atau tidak, tapi ha - rus. Kami sudah terima re ko - mendasi kajian dari Dishub Kota Depok. Kami pelajari dan memang LRT harus melintas di Depok,” katanya. Menurut dia, perlu kajian men dalam supaya LRT bisa me - lintasi Kota Depok karena me - nyangkut hal teknis.

“Nanti kami siapkan masterplan -nya seperti apa dan juga harus ada kesepakatan bersama dengan pemerintah di daerah masingmasing,” ungkapnya. Pembangunan LRT tidak se - penuhnya ditanggung APBN. Maka itu, BPTJ ber upaya me li - batkan sektor swasta dalam pem bangunan LRT. Proyek ini pasti dapat menarik minat in - vestor lan taran LRT melintas di wila yah-wilayah yang sudah ber kembang dan bu kan wi - layah yang ba ru dibuka. “Saya ingin porsi APBN untuk LRT ha nya 30% sisanya di ker - jakan swas ta. Ini akan le bih efek tif dan tidak mem bebani APBN,” ka ta Bambang. Masih soal LRT.

Pengerjaan depo ke retaapiringanJa - bo debek di Ja ti mul - ya, Tambun Se latan, Kabupaten Be kasi di - perkirakan molor selama tiga bulan. Awalnya target pembangunan dimulai Maret 2018 di lahan seluas 12 hektare. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Per hu - bungan Jumardi mengatakan, targ et itu meleset karena ada be - berapa kendala teknis dalam pembangunan depo LRT di Bekasi. “Kami target per te ngahan Juni pembangunan de po bisa dimulai,” ujarnya. Penyebab keterlambatan ini karena ada penolakan warga. Pada awal April 2018 Kantor Per tanahan Kabupaten Bekasi men data sekitar 160 bidang la - han milik negara yang dihuni war ga sekitar.

Meski demikian, pemerintah tetap mengganti rugi bangunan milik warga. Bila tidak ada komplain dari warga selama 14 hari masa kerja, pro - ses ganti rugi akan diteruskan ke tim appraisal . Jumlah kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT men - ca pai 60 hektare dengan nilai pengadaan tanah sebesar Rp1,9 triliun. Di Jatimulya peme rin - tah membutuhkan lahan se ki - tar 12 hektare untuk lintasan dan depo LRT. Seluas 6 hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, namun dikuasai 300 kepala keluarga (KK).

Se men tara 5 hektare lagi milik Ke men - terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Progres pembangunan LRT sam pai April 2018 telah men ca - pai 36%. Rinciannya, lintas pe - la yanan I Cawang-Cibubur se ki - tar 59%, lintas pelayanan II Ca - wang-Dukuh Atas sekitar 19%, dan lintas pelayanan III Ca wang- Bekasi Timur sekitar 36%. PT Adhi Persada Properti menilai ada warga yang me nem - pati lahan proyek depo LRT memicu keterlambatan progres pembangunan, padahal sosialisasi sudah dilakukan Ke men te - rian Perhubungan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

“Saat ini dalam proses pe nyiap - an lahan. Beberapa warga yang menempatilahantersebutmem - buat progres pem ba ngun an depo terlambat,” kata Di rektur Utama PT Adhi Per sada Pro - perti Agus Sitaba.

R ratna purnama/ abdullah m surjaya