Edisi 16-04-2018
PR Ketimpangan


Semenjak era Reformasi dan desentralisasi diber lakukan di Indonesia, kita terus-terusan berkutat mengatasi isu ke timpangan yang dianggap kian melebar.

Me mang dalam 20 tahun ter akhir (tepat sejak era Re for masi dicetuskan), tren ketim pangan, baik apakah itu antar daerah mau - pun antar ke lom pok pen da patan, seperti sema kin sulit di tun - tas kan. In di kator yang paling umum di gu na kan adalah pa ra - me ter indeks gini yang me nunjukkan sebe ra pa besar ke sen - jang an penda pat an ke lompok ter atas dan terba wah. Di awalawal masa Re for masi, posisi indeks gini kita ma sih di sekitaran angka 0,30. Lalu se karang si tuasi nya semakin ti dak terkendali karena ang ka nya kian melesat hingga sempat me nembus 0,41.

Kondisi yang sama juga ter - jadi berdasarkan parameter ketimpangan yang diper ke nal - kan Bank Dunia melalui dis - tribusi pe ngeluaran per ke lom - pok pen da patan. Metode peng - ukuran ke timpangan yang digu nakan Bank Dunia ialah de - ngan me li hat dis tribusi pengeluaran 40% go longan penge - luar an te ren dah, 40% golongan menengah, dan 20% golongan tertinggi ter ha dap total dis tri - busi pe nge luaran. Ukuran ketimpangannya di - lihat berdasarkan andil 40% go - longan terendah terhadap total distribusi.

Dan hasilnya jika kita bandingkan antara kondisi di 2002 dan 2017, andil kelompok masyarakat 40% terendah ang - kanya semakin kecil. Dulu mereka masih ber pe - ran sebanyak 20,92% terhadap total pengeluaran, tetapi kini hanya berkontribusi 17,22%. Adapun 20% anggota kelom - pok berpengeluaran tertinggi dalam kurun waktu yang sama justru semakin digdaya. Kon - tribusi mereka meningkat dari sebelumnya 42,19% dan se ka - rang menjadi 46,12% (BPS, 2018). Persoalan akan semakin terasa berat jika kita sanding - kan pula hasil-hasil survei ke - timpangan yang dirilis oleh be - berapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, Credit Suisse, dan Oxfam yang me nun - jukkan betapa elitenya 1% pen - duduk terkaya di Indonesia da - lam penguasaan total kekayaan di seluruh penjuru negeri.

Ketimpangan antardaerah pun setelah berlakunya era de - sen tralisasi juga tidak mampu menunjukkan perbaikan yang progresif. Jika proporsi kue-kue pembangunan berdasarkan agregat PDRB 34 provinsi di Indonesia kita hitung mulai dari tahun 2000-2016, daerah-dae - rah di Pulau Jawa masih tampil dominan dengan menampung lebih dari setengah agregatnya. Rata-rata daerah di Pulau Jawa jika diagregatkan memiliki kon - tribusi di kisaran 58%. Pulau Sumatera yang menempati urut an kedua pun masih ter - paut jauh di bawahnya dengan rata-rata kontribusi 22,2%. Kon disi yang paling tragis ter ja - di di gugusan Maluku dan Papua yang hanya menyumbang ratarata sekitar 2,14%.

Paradigma pembangunan yang dianggap amat “Jawa sen - tris” ini lantas membuat dae - rah-daerah lain merasa di anak - ti rikan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika isu-isu se pa - ratisme tumbuh subur di dae - rah-daerah yang menjadi kor - ban ketimpangan. Atas dalih ter sebut, muncul pertanyaan se jauh mana kita terus mem - biar kan pola pembangunan yang akan berjalan seperti ini? Desentralisasi kebijakan yang dalam sejarahnya diharapkan mampu meningkatkan efekti - vitas pelayanan pembangunan malah justru memberikan kar - pet merah kepada bahaya me - ningkatnya ketimpangan.

Kita perlu mewaspadai bah wasanya ketimpangan distri busi kekayaan dalam ben - tuk harta maupun dalam ben - tuk aset, karena dapat memicu ba nyak hal yang cenderung ber dampak negatif terhadap sta bil itas/keberlanjutan pem - ba ngunan di suatu wilayah/ ne gara. Oleh sebab itu perlu upaya ekstra dan penuh ke - hati-hatian dalam pena ngan - annya karena bisa ber peng - aruh terhadap ek sistensi para orang kaya dan yang non kaya secara sekaligus. Sebelumnya kita perlu meng identifikasi terlebih da - hulu bagaimana ketimpangan itu bisa terjadi?

Faktor-faktor penyebab yang paling umum bia sanya berawal dari kesen - jangan akses untuk penguasaan sumber daya ekonomi semisal kualitas SDM, agronomis/kua - litas lahan, dan terkait akses per modalan yang jika diagre - gat kan bisa mendorong suatu individu/wilayah tumbuh me - lesat (lebih maju) daripada in - dividu/wilayah yang lain. Selain itu juga disebabkan perbedaan kemampuan dalam mengha - dapi dinamika pasar. Bagi pe laku ekonomi yang memiliki segu dang talenta dan faktor-faktor pendukung yang lebih baik, dinamika pasar tidak akan menghambat pertum - buhan ekonominya karena me - reka akan terus mampu ber - saing dan menciptakan/meng - gunakan sumber daya-sumber daya yang menguntungkan.

Bahkan da lam beberapa kasus, mereka bisa sampai turut meng atur ke bijakan politik me - lalui tangan pemerintah (sering kali disebut perburuan rente/ rent seeking) sehingga eksis - tensi usahanya tidak sampai tergerus dinamika atau terus terlindungi. Adapun pada posisi yang lain, penduduk dengan endowment factor yang terbatas hanya dituntut terus bersabar meng - ha dapi kenyataan. Misalnya di balik harga-harga produk per - tanian yang sering kali naikturun secara akrobatis, ter da - pat kisah pilu dari para pelaku usahanya (petani) bahwa me - reka tidak cukup banyak men - dapat keuntungan atas pro - duksi yang dilakukan.

Dalam kurun waktu 2014-2016, nilai tukar petani (NTP) yang di gu - nakan sebagai proxy kesejahteraan petani angkanya justru te - rus di bawah 100 (bahkan terus menurun). Angka tersebut menginterpretasikan bahwa siklus ekonomi petani tengah mengalami defisit di mana kenaikan harga produksi relatif le bih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsinya. Selain itu juga menjelaskan posisi pen - dapat an petani yang turun dan ber ada di bawah nominal ke - butuh an pengeluarannya (baik un tuk konsumsi maupun produksi). Tanpa intervensi yang tegas dari stakeholders terkait, khu - sus nya dari pemerintah, ketim - pangan ini disinyalir akan kian lebar.

Secara empiris ketim - pangan memang selalu terjadi, tidak hanya di negara yang menganut mekanisme pasar se - bagai ujung tombak kebijak an - nya, tetapi juga di negara de - ngan peran negara sangat besar dalam mengelola sumber daya yang ada. Beberapa analisis eko - nomi bersepakat, fenomena ini bisa dikarenakan playing field yang berbeda antarpelaku eko - nomi. Salah satu pelaku wa lau - pun sangat gigih dalam bekerja, tetapi hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil. Di lain pihak, ada pelaku ekonomi yang tidak perlu menguras banyak tenaga, tetapi mereka mampu men da - pat kan nilai tambah yang ber - limpah ruah.

Fakta ini yang ke - mudian perlu menjadi pe re - nungan agar tidak ada lagi pihak yang bebas menari di atas pung - gung orang lain. Dan di sini penulis juga me li - hat adanya kebijakan peme - rintah (secara sengaja maupun ti dak) yang sepertinya hanya menguntungkan beberapa area, sektor, atau pihak ter ten - tu, dan diperparah dengan ke - tiadaan kebijakan yang bersifat asimetris dan proporsional. De - ngan demikian manfaat ke bijak an tersebut cukup terbatas hanya di beberapa area, sektor, dan pihak tertentu saja. Ke tim - pangan bisa juga disebabkan kemampuan awal yang ber be da. Nah, di sinilah wacana pen - ting nya peran pemerintah un - tuk dapat mendistribusikan ke - sejahteraan secara lebih pro - porsional semakin tegas me - ngemuka.

Reviu Kebijakan

Dengan heterogenitas yang tinggi di negara kita, nyaris sulit mengharapkan akan ada kebi - jakan yang cocok untuk semua daerah/wilayah se-Indonesia (one policy fit for all). Dalam arti lain akan selalu dan perlu ada - nya koreksi yang komprehensif atas setiap kebijakan yang di - ambil mengingat keberagaman Indonesia baik dari kualitas maupun kuantitas sumber daya yang ada ikut memengaruhi gap hasil yang didapatkan di setiap daerah.

Dengan era desentral - isasi yang diwujudkan dengan penuh perjuangan seharusnya hasil yang didapat koheren an - tara cita-cita dan realitas. Oleh karena itu secara politis perlu ada tindakan-tindakan yang lebih praktis untuk memangkas kesenjangan sosial yang ada pada saat ini, baik apakah itu kesenjangan secara individual maupun antarwilayah. Yang pertama, perlu ada kom promi dan keberpihakan untuk merumuskan kebijakan di wilayah-wilayah tertentu agar kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya. Kuncinya di sini adalah apakah kebijakan tersebut cocok dan sesuai de - ngan kondisi riil yang ada di la - pangan.

Misalnya saja, mes ki - pun saat ini kebijakan in dus - trial isasi (barang dan jasa) ma - sih menjadi primadona karena menawarkan nilai tambah yang menggiurkan, perlu di per tim - bangkan pula apakah revolusi ekonomi melalui industri ada - lah kebijakan yang feasible di se - tiap daerah? Penulis meyakini jawabannya adalah iya. Namun ada syarat-syarat yang harus di - penuhi agar dalam prosesnya ti - dak lantas asal-asalan. Misal - nya industri yang dikem bang - kan adalah jenis industri yang faktor-faktor produksinya (ba - han baku, SDM, lahan, modal, serta didukung sarana-pra sara - na infrastruktur) telah tersedia di daerah tersebut.

Bagi daerah yang basisnya pertanian, industri yang feasible untuk dibangun adalah industri pertanian (agroindustri). Peran agroindustri akan sangat ber - manfaat untuk menciptakan kepastian pasar bagi petani dan membuka lapangan pekerjaan serta menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi masya - rakat setempat. Menyesuaikan rumusan kebijakan dengan mem pertimbangkan kondisi riil di lapangan akan membuat sumber daya lokal mampu di - optimalkan serta tidak me ning - galkan penduduk setempat ha - nya sebatas sebagai “penonton” pertunjukan.

Kedua, persoalan ke tim - pang an sulit dituntaskan jika tidak diawali dari perencanaan yang bersifat komprehensif. Kualitas perencanaan pem ba - ngunan dan penguatan peran daerah sangat dibutuhkan ter - utama untuk mengurangi over - lapping program dan mengham - bat pencapaian tujuan. Dan ketiga, dibutuhkan ada - nya sinkronisasi kebijakan an - tara pemerintah pusat dan dae - rah. Nah, peluang bagi peme rin - tah pusat untuk “menginter - vensi” kebijakan pemerintah daerah cukup terbuka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penulis berharap nilai DAK ke depannya dapat lebih besar lagi agar lebih mudah mencapai tu - juan nasional dan tanpa meng - abaikan peran pemerintah daerah di dalam pelaksanaan - nya.

Selama ini kita sering kali menjumpai bagaimana adanya tumpang-tindih kebijakan antar pemerintah, sehingga pe lak - sanaannya tidak memberikan hasil yang efektif dan efisien. Justru dengan anggaran yang terbatas, seharusnya mulai dari perencanaannya sudah dikelola secara terpadu agar penger ja - annya tidak setengah-se te - ngah. Karena nanti hasilnya juga akan sulit diterima secara optimal. Peran pemerintah selalu diharapkan menjadi sosok pro ta - gonis karena persoalan ke timpangan akan sulit diselesaikan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu peran pemerintah akan senantiasa dibutuhkan, hingga nanti masyarakat kita telah memiliki akses yang relatif seimbang dan berkeadilan untuk menunjang aktivitas ekono minya.

Dengan bantuan sum ber daya fiskal yang sebagian besar dihasilkan dari pe ne - rimaan pajak, secara tidak langsung pemerintah telah “di perintah” oleh masyarakat untuk merawat hajat hidup pihak-pihak yang harus dilindungi. Semakin banyak masyarakat yang menjadi kaya berkat kebijakankebijakan pemerintah, secara tidak langsung pemerintah juga akan segera “kaya” dengan adanya potensi peningkatan pe - nerimaan pajak.

Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya