Edisi 16-04-2018
50 Juta Anak Ditargetkan Punya KIA


JAKARTA–Pemerintah menargetkan 50 juta anak memiliki kartu identitas anak (KIA) tahun ini. Berbagai upaya dilakukan mulai dengan sosialisasi sampai pemberian stimulus berupa dana ataupun blangko kepada daerah.

Direktur Pendaftaran Pen - du duk Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Ke - menterian Dalam Negeri (Ke - mendagri) Drajat Wisnu Set ya - wa mengatakan, sampai 2017 anak yang telah memiliki KIA sebanyak 20 juta dari 83 juta penduduk usia anak. “Diharapkan pada 2018 ini kita bisa menjangkau 50 juta anak punya KIA,” kata Drajat saat dihubungi kemarin. Dia mengatakan, salah satu syarat kepemilikan KIA adalah ada akta kelahiran. Saat ini jumlah kepemilikan akta kela hir - an anak sebanyak 87% atau 70 jutaan.

“Lalu, dari 514 kabu pa - ten/kota, yang sudah me ne rap - kan KIA adalah 300 kabupa ten/ kota. Jadi, kita harapkan pada 2019 nanti sesuai dengan pe - tunjuk Pak Menteri dan Pak Dir - jen, seluruhnya sudah menerapkan,” ungkapnya. Dia menuturkan, dengan ada KIA, anak-anak dipastikan mudah dalam mengakses la - yan an publik. Mulai dari pen di - dikan, kesehatan, kesehatan, sampai kebutuhan perbankan. “Anak-anak lebih bisa ter - data dan terjamin jika ada prak - tik-praktik perdagangan anak. Jadi, dari sisi kriminal bisa di - lindungi,” ucapnya.

Berbagai upaya pun dila ku - kan untuk menggenjot pen ca - paian angka 50 juta. Salah sa - tunya pemberian stimulus ang - garan melalui dana alokasi khu - sus (DAK). Selain itu, stimulus pemberian blangko KIA di be be - rapa daerah. “Rencana tahun ini terdapat 150 daerah yang mendapatkan stimulan. DAKA ini untuk pro - ses pencetakan, sosialisasi, dan lain-lain. Kabupaten/kota yang kita pilih adalah yang memiliki cakupan kepemilikan akta ke la - hiran yang tinggi. Itu indikator utama,” jelasnya. Belum maksimalnya kepemilikan KIA salah satunya dise bab - kan banyaknya daerah yang be - lum memprogramkan pro gram itu. Mereka beralasan ada ke ter - batasan anggaran me nyu sul pem bebanan program KIA pada ang garan pendapatan dan be lan - jadaerah(APBD).

“Persoalanang - garan ini klasik. Makanya, kami terus men dorong agar daerah juga bisa concern dan mengalokasikan anggaran KIA,” ujarnya. Selain itu, juga banyak dae rah yang fokus mengejar angka pe - nerbitan akta kelahiran dan ad - ministrasi kependudukan lain sehingga anggaran daerah difo - kus kan di program-pro gram itu. “Padahal, semua ad ministrasi kependudukan itu pen ting ter - masuk KIA,” ujar nya. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Ke me n - dag ri, Zudan Arif Fakrullah juga telah menekankan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan. Hal ini juga di - dorong dengan pener bit an Per - men dagri Nomor 19/ 2018 ten - tang Peningkatan Kua litas La - yanan mencakup semua layanan administrasi kependudukan.

“Peningkatan kualitas la - yanan administrasi kepen du - dukan dilakukan di Dinas Ke - pendudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, meliputi dokumen kependudukan e- KTP, kartu keluarga (KK), akta ke lahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan surat ke - terangan pindah, serta kartu identitas anak,” ungkapnya. Zudan mengatakan, do ku - men kependudukan diselesaikan dalam waktu satu jam sam - pai satu hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh pe tu - gas pelayanan Disdukcapil ka bu - paten/kota. Meski begitu, batas waktu tidak berlaku jika terjadi gangguan jaringan ko munikasi atau sarana dan pra sarana. “Kalau kita menghitung, itu bukan dari saat orangnya me ng - antre. Tapi, satu jam sejak di re - kam. Nah, kalau antrenya sam - pai tiga jam, ya tidak dihitung. Kan dia belum dilayani kalau masih antre. Jadi, kita hitung ke - tika sudah dilayani,” tutur nya.

Zudan juga menegaskan, jika ditemukan pejabat Dis duk - capil kabupaten/kota yang ti - dak melaksanakan ketentuan tersebut, mereka akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai ke - tentuan Pasal 11 ayat (2) huruf Permendagri No 76/2015 ten - tang Pengangkatan dan Pem - berhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal itu disebutkan bah - wa menteri dapat memberhentikan pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan jika tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian prestasi kerja.

Dita angga