Edisi 16-04-2018
Caleg Eks Napi Korupsi


Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sebuah te robosan pada pemilu legislatif (pileg) mendatang dengan membuat aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislative (caleg).

KPU juga mengusulkan agar mereka yang ingin jadi caleg harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ketentuan ini dimasukkan sebagai tambahan pada draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Calon Anggota Legislatif untuk Pemilu 2019. Niat KPU tersebut didasari alasan bahwa pemilu harus meng ha - silkan wakil rakyat yang bersih dan memiliki integritas. KPU ingin mewujudkan sirkulasi di lembaga legislatif yang lebih baik dan ber kualitas daripada sebelum-sebelumnya. Dengan larangan itu, pe milu mendatang juga diharapkan akan lebih demokratis dan ber in te gritas.

Gagasan KPU ini idealnya mendapatkan dukungan luas meng ingat perang terhadap korupsi sudah menjadi komitmen bersama, ter masuk oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Dengan melarang man tan napi ma ju sebagai caleg, itu sama artinya melindungi ma syarakat dari ke - mungkinan memilih calon wakil rakyat yang minim integritas dan berpo tensi tidak amanah. Semua pihak tentu sepakat bahwa anggota DPR dan DPRD yang akan terpilih nanti haruslah orang bersih dan memiliki integritas yang baik. Syaratinipentingdiajukanmengingatfaktame nun juk kanselama ini parlemen cukup tercoreng oleh sejumlah perkara ko rup si yang melibatkan anggotanya.

Pada2014, Indonesia Corruption Wacth (ICW) menemukan sedikitnya 59 anggota Dewan ter pi lih (DPR, DPRD, DPD) pe - riode 2014-2019 yang tersangkut korupsi. Data Kementerian Dalam Ne geri pada 2014 menyebutkan, terdapat 3.169 anggota DPRD se- Indo nesia pernah tersangkut perkara ko rup si selama kurun 2004- 2014. Peristiwa terbaru yang meng he boh kan adalah saat KPK me ne - tapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Ma lang sebagai tersangka. Nah, jika nanti mantan koruptor bisa men - jadi caleg, apalagi sampai terpilih, itu akan semakin menguatkan keti - dak percayaan rakyat terhadap parlemen. Kasus korupsi adalah kejahatan yang luar biasa sehingga perlu di lawan bersama-sama.

Pelarangan mantan narapidana ini se sung guh nya tidak bertujuan membatasi hak politik warga negarau ntuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Aturan ini sifatnya hanya pen ce gahan demi memperbaiki kualitas pemilu maupun parlemen yang di hasilkannya. Namun, faktanya, niat baik KPU ini rupanya membentur din ding. Par tai politik di DPR menolak usulan ini saat berlangsung rapat kon sul - tasi dengan KPU pekan lalu. Alasannya UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilutidakmengatur soallaranganitu. Adapun PKPU sebagai peraturan teknis harus mengacu pada aturan di atasnya, yakni UU Pemilu. Penolakan parpol di Komisi II DPR ini patut disayangkan.

Dari kejadian ini kembali terlihat bahwa betapa upaya untuk men cip ta kan pemilu yang berkualitas dan wakil rakyat yang berintegritas justru mendapat penolakan dari parpol. Padahal, sejatinya, aturan ter sebut justrumelindungiparpolagarmerekatidakterjebakme na war kancaleg yang “bermasalah” kepada pemilih. MeskiDPRmenolakusulanKPUini, sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan bagi KPU untuk mundur. Pasalnya tidak ada ke wa jiban bagi penyelenggara pemilu ini untuk mengikuti kemauan DPR. KPU tidak bisa dipaksa tunduk karena sesuai dengan putusan Mah kamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XIV/2016, proses kon sul tasi mengenai PKPU dengan DPR sifatnya tidak boleh mengikat.

Arti nya PKPU memangharus dikonsultasikan ke DPR, tetapi tidak ada kewajiban bagi KPU untuk menjalankan apa yang dire ko men dasikan DPR. Dalam hal ini KPU harus tetapmenunjukkanke man di riannyasebagailembagayangindependen. Di lain pihak, Presiden Joko Widodo yang sejak awal dikenal me miliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi seyogianya memerintahkan menteri terkait untuk mengawal PKPU ini agar bisa disahkan.

Disinilah komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi perlu ditunjukkan kepada publik. Itu sekaligus untuk menghindarkan kesan bahwa jargon pemberantasan korupsi yang didengung-dengungkan selama ini tidak benar-benar nyata, melainkan hanya indah di atas kertas.

Berita Lainnya...