Edisi 16-04-2018
Sengketa lahan Harus Diverifikasi


JAKARTA – Sengketa lahan yang digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berbuntut panjang.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menerima aduan warga meminta para pihak bersengketa menjalankan proses verifikasi. Permintaan itu disampaikan Ketua BAP DPD Abdul Gafar Usman saat memimpin rapat dengar pendapat bersama kuasa hukum warga dari lima desa (Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Warudur, Astana Mukti) Kabupaten Cirebon, Maulana Kamal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) di Gedung DPD, akhir pekan lalu. Abdul Gafar Usman mengatakan, semua pihak bersengketa harus memverifikasi, iden - tifikasi, dan klarifikasi semua dokumen yang dimiliki.

Hal itu menjadi penting agar posisi masing-masing pihak terhadap lahan yang disengketakan menjadi jelas sehingga DPD bisa memberikan solusi berkeadilan. Sepanjang verifikasi dokumen tidak dilakukan, maka klaim sepihak akan terus berlangsung dan ujung-ujungnya masalah tidak akan terselesaikan secara berkeadilan. Abdul Gafar Usman juga mengungkapkan, sebelum RDP digelar, pada 25 Januari 2018 lalu juga sudah digelar pertemuan serupa di Kabupaten Cirebon. “Ini RDP lanjutan untuk mencari penyelesaian adil terhadap lahan seluas 208 hektare yang diklaim sebagai milik Kementerian LHK dan akan dibangun proyek PLTU 2 Kanci oleh PT CEPR. Di sisi lain, pada lahan sengketa di lima desa itu dahulunya sudah ada pelabuhan kayu atau wood centre,” katanya.

Gafar mengatakan, sebagian dari lahan juga diklaim milik warga dan dikuasai penggarap lahan selama kurang lebih 30 tahun belakangan. “Nah inilah permasalahannya. Warga mengklaim memiliki dan sudah menggarap puluhan tahun. Sementara Kementerian LHK juga mengklaim itu tanah negara. Hingga kini belum tuntas ganti ruginya, sedangkan proyek pembangkit listrik jalan terus,” katanya. Pada RDP selain verifikasi, DPD juga meminta permasalahan lahan diselesaikan lintas sektor, yaitu Polres Cirebon dibantu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cirebon dan Pemkab Cirebon serta masyarakat sebagai narasumber.

Semua pihak mengecek kebenaran dokumennya dari Kementerian LHK untuk mengetahui kejelasan asal usul tanah, riwayat kepemilikan, status tanah, batas-batas tanah, luas tanah, dan status ganti rugi. Seusai RDP, kuasa hukum warga, Maulana Akmal kepada wartawan menyatakan, akhirakhir ini ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan orangorang PT CEPR bergerilya dengan menggandeng oknum aparat desa berusaha membeli lahan-lahan warga. Selan itu saat pertemuan pada 25 Januari 2018 lalu, isi perjanjian substansinya antara lain setiap tanah yang dibeli PT CEPR harus diketahui kuasa hukum warga, tapi nyatanya, perjanjian itu dilanggar.

“Pihak PT CEPR kerap melakukan aksi gerilya mendekati warga dengan membeli lahan dengan harga sangat murah,” ujarnya. Dalam beberapa kasus transaksi, jumlah lahan yang dibeli tidak sesuai dengan uang yang diterima warga.

Vitrianda hilba siregar