Edisi 17-04-2018
Putusan MA Harus Bebas Intervensi


MAKASSAR–Mahkamah Agung (MA) diminta bebas intervensi dalam memutuskan gugatan kasasi sengketa Pilwalkot Makassar, sebab proses kasasi di lembaga peradilan itu rawan intervensi kekuatan besar.

Demikian tuntutan ratusan massa Gerakan Rakyat Makas - sar Menggugat (Geram) saat ber unjuk rasa di flyover Makassar kemarin. Sejumlah orator berulang kali menuding proses kasasi di lembaga peradilan itu rawan diintervensi kekuatan be sar sehingga dapat menye - bab kan putusan hakim meru gi - kan salah satu kandidat. Di salah satu spanduk yang dibentangkan, tertulis nama Jusuf Kalla sebagai bapak bang - sa. Dalam spanduk itu, mereka mendesak Wapres RI untuk ikut men jaga keamanan Makassar.

Sementara itu, jenderal la pa - ng an Geram Imran Yusuf me - nyebutkan aksi demonstrasi ini untuk memastikan bahwa MA tidak akan mendapat inter ven - si dari pihak mana pun. Mereka mengecam upaya kelompok tertentu memaksakan me ka - nis me kotak kosong pada Pil - wal kot Makassar. “Berbagai cara telah di la ku - kan orang-orang yang ber ke - pen tingan di Makassar, mi sal - nya mencekal dan melakukan kri minalisasi calon wali kota Ma kassar M Ramdhan Po man - to. Bahkan terakhir melalui pu - tus an PTTUN yang tidak ber - dasar,” jelas Imran. Imran menegaskan aksi s e ru - pa akan terus dilakukan hing ga akhir batas penentuan p u tusan MA, 23 April mendatang.

“Kami tidak akan berhenti me la kukan aksi seperti ini sebagai bentuk mengawal proses de mo krasi yang baik, jujur, dan adil. De mo - krasi di Kota Makassar harus ber - jalan dengan tegak,” jelasnya. Sementara tim hukum pa sa - ngan M Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) AnzarMakkasaume nye - butkan, aksi unjuk rasa itu me - rupakan sikap yang dilakukan sekelompok masyarakat un tuk me - ngawal putusan MA. Tim hu kum kata dia akan terus me la ku kan langkah-langkah hu kum un tuk memastikan pasangan DIAmi tetap bertarung di kontes tasi pilwalkot. “Kita harap putus an MA bebas in ter vensi,” jelasnya.

Sekadar diketahui, KPU Kota Makassar melakukan ka sa si ke MA terkait putusan Peng adilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mend is kua lifi - kasi pasangan calon M Ram - dhan Pomanto-Indira Mul ya - sari Paramastuti (DIAmi). Pengamat sosiologi politik Uni versitas Hasanuddin (Un - has) Makassar Sawedi Mu ham - mad mengatakan putusan MA rawan disusupi. Pasalnya, ha kim yang mengambil kepu tus an me - rupakan produk politik sehingga sangat sulit berharap inde pen - den si dari keputusan MA.

“Orang-orang yang duduk di MA adalah hasil dari produk atau proses politik. Otomatis, yang mengharapkan independensi dan sebagainya. Bukan kita me - ra gukan, tapi peluang ke arah itu besar sekali, dan ke mung kinan itu ada,” kata Sawedi. Di sisi lain, Sawedi melihat pihak-pihak terkait dengan ke pu - tusan MA tersebut sudah pas ti melakukan gerakan untuk men - ja g a keputusan itu agar te tap un - tung bagi pihaknya. Me reka yang bergerak pun adalah para aktor di ba lik layar. “Jadi, ba gaimana me - re ka winning the heart para hakim MA, karenasaya pikiraktor-aktor di be la kang layar sudah mulai bekerja, termasuk gerakan akar rum put,” tutur Sawedi.

Guru Besar sekaligus Ketua De partemen Hukum Tata Usa - ha Negara Unhas Prof Ami nud - din Ilmar menyinggung ba - nyak nya keputusan hakim yang acap kali keliru di semua level pengadilan. “Setiap hari lahir pu tusan sesat. Dan kita tidak sa - dar, bahwa keputusan sesat itu lahir karena hakim keliru dalam mempertimbangkan faktafakta persidangan, maupun pe - nerapan aturan terhadap fakta yang bersangkutan,” urainya. SalahsatuyangmenurutAmi - nuddin sesat adalah ke pu tusan hakim PTTUN yang me me nang - kan gugatan Munafri atas KPU Makassar. Menurut dia, PTTUN tidak bisa membeda kan mana sengketa pilkada, ma na pe lang - garan pilkada.

“Agak janggal, ma - suk gugatan ter hadap SK KPU dan ini meng anggap sebagai sengketa. Ini tidak lazim karena sengketa itu terkait kerugian, yang diderita oleh paslon, nah ini tidak ada. Da sar gugatan Pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016, di situ disebutkan petahana dilarang meng gu nakan kewenangan pro gram ke wenangan program ke giatan untuk kepentingan pe - mi lihan umum yang meru gi kan paslon lain,” terangnya.

Menurut dia, pasal tersebut masuk kategori pelanggaran bukannya sengketa karena di situ ada kata larangan. Subs tan - si gugatan bukan sengketa TUN, melainkan pelanggaran yang ranahnya ada di Bawaslu. “Anehnya PTTUN menerima dan mengesahkan bahwa ini sengketa,” ucapnya.

Mustafa layong