Edisi 17-04-2018
Batas Usia Pernikahan Bakal Dinaikkan


JAKARTA –Pernikahan dini yang marak terjadi di sejumlah daerah mendapat perhatian khusus pemerintah.

Batas usia pernikahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diusulkan untuk segera direvisi. Pasal 7 ayat 1 UU Per ka win - an Nomor 1 Tahun 1974 me - nyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah men ca - pai umur 16 tahun. Namun dengan banyaknya desakan masyarakat, Ke men te - ri an Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) meng usul - kan untuk menaikkan batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki lewat revisi UU Nomor 1 Tahun 1974.Usulan menaikkan batas usia per ka - win an ini dilakukan untuk men - cegah pernikahan dini.

“Batasnya itu yang ideal (20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki). Dalam RUU bisa dimasukkan seperti itu,” ujar Menteri PPPA Yohana Susana Yembise saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Ge - dung DPR, Jakarta, kemarin. Dalam revisi UU Perkawinan ini, kata Yohana, pihaknya me - lakukan koordinasi dengan Ke - menterian Agama (Kemenag), juga kalangan LSM, serta ke - lompok masyarakat. “Dengan adanya kerja sama dan koor di - nasi dari semua kalangan maka kita berharap revisi UU Per ka - winan ini bisa segera dilakukan dengan salah satu poinnya ada - lah soal batas usia perkawinan itu,” katanya.

Menurut Yohana, kasus per - nikahan dini yang banyak ter - jadi akan ditindaklanjuti se ce - pat mungkin. Apalagi, Ke men - te rian PPPA sudah meluncur - kan secara nasional stop perni - kahan anak. Kementerian PPPA me la ku - kan koordinasi dengan Ke men - terian Agama (Kemenag), juga kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kelompok masyarakat. Pihaknya juga sudah merilis data pernikahan dini di seluruh daerah. “Saya juga baru kembali dari Sulawesi Barat, data yang masuk ke kita tertinggi nomor satu per ka win - an anak di bawah umur di Indo - nesia,” ungkapnya.

Menurut Yohana, data itu sudah dirilis ke berbagai daerah guna mendapatkan respons dan opini masyarakat, dan apa - bila masyarakat menyetujui agar pemerintah menaikkan ba tas usia pernikahan maka pemerintah akan segera me - nindaklanjuti dengan merevisi UU Perkawinan. “Menteri Aga - ma sudah setuju, dan menjadi prioritas kami di tahun ini,” tegasnya. Yohana menambahkan, pi - hak nya juga terus fokus pada pencegahan pernikahan dini dengan melakukan pen de kat - an, sosialisasi, edukasi, dan pencerahan kepada semua keluarga di seluruh Indonesia.

Dengan ha rapan, mereka bisa menya - dari bahwa negara melindungi anak-anak, hak anak untuk bersekolah, bermain dan ber krea - tif sejak usia 0 sampai 18 tahun. “Memang kasus-kasusnya (pernikahan dini) sudah banyak terjadi di mana-mana. Tim kami sudah banyak yang masuk. Kami tetap akan tegas me - lindungi hak anak dan tidak membiarkan menikah di usia anak. Kita tegaskan untuk itu,” tandasnya. Sebelumnya, pernikahan pa sangan remaja belia yang masih duduk di kelas VIII SMP terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Usia calon pengantin pria 15 tahun 10 bulan, se dang - kan pengantin wanita ber usia 14 tahun 9 bulan itu meng aju - kan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama Ke ca - mat an Bantaeng, namun sem - pat ditolak karena alasan usia. Selanjutnya, keluarga kedua calon mempelai itu meng aju - kan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah di - ka bulkan, keduanya mendapat bimbingan perkawinan yang digelar oleh KUA Kecamatan Bantaeng pada 12 April lalu dan selanjutnya menikah. “Iya me - mang benar adanya pernikahan tersebut. Akan tetapi diadakan bimbingan pernikahan oleh Ke - menag Bantaeng,” kata Humas Kantor Kementerian Agama Bantaeng Mahdi Bakri.

Menteri Agama (Menag) Luk man Ha kim Saifuddin me - ngatakan bah wa penghulu di KUA Ban taeng mengizinkan pernikahan pasangan di bawah umur ka re na sudah ada putusan peng adil an agama yang meng - izinkan. “Kami tak mengetahui per tim bangan pengadilan se - hing ga memberikan izin ke pa - da ke dua nya untuk melakukan per ni kahan. Dan atas dasar ini - lah maka penghulu akhirnya mem be rikan izin,” katanya sebelum rapat dengan Ko misi VIII DPR kemarin.

“Karena dispensasi itulah maka KUA tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan pernikahan keduanya. Menu - rut aturan perundang-un dang - an, usia keduanya tidak sesuai. Usia yang boleh me laku kan pernikahan adalah 19 ta hun untuk yang laki-laki dan 16 tahun untuk yang perempuan,” kata Menag. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, Ke menterian PPPA perlu me la - ku kan kajian mendalam dari as - pek sosiologis, filosofis, politis, juga aspek legalitas terkait revisi UU Perkawinan. “Walaupun su - dah banyak dukungan, tentu kita tetap perlu berhati-hati da - lam membahas regulasi itu ka - re na banyak juga masyarakat yang mengaku resisten ter ha - dap perubahan UU,” katanya.

Menurut Ali, sebenarnya masih banyak juga masyarakat yang menganggap UU Per ka - win an yang berlaku sekarang masih relevan dalam mengatur nikah, talak, rujuk. Karena itu, harus ada kajian lebih men da - lam dari pemerintah bersama pemangku kepentingan lain terkait usulan revisi UU Per - kawinan. “Ada beberapa ketentuan ten tang batas usia anak. Dalam UU Perkawinan, batas usia pe - rempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun atau yang sudah me ni - kah. Namun faktanya, ada yang setelah menstruasi sudah bisa nikah,” ujarnya.

Dengan dasar itu, Ali ber ha - rap kajian mendalam itu di la ku - kan dari aspek sosiologis, psi ko - logi, dan sebagainya, sebab ma - sih menjadi pertanyaan juga, apa itu pernikahan dini, dan berapa batas usia anak dewasa. “Kalau pengertian wanita de - wa sa itu ada yang 18 tahun ada yang 19 tahun dan perdata 21 tahun. Karena itu, yang mau disoroti dari sisi apa, karena anak bagi konsep sosiologi In - donesia itu anak bisa menjadi potensi ekonomi. Jadi yang mana,” ujarnya. Ketua DPR Bambang Soe - satyo setuju adanya revisi UU Perkawinan dengan syarat ti - dak menyalahi aturan bakunya.

Untuk saat ini, masyarakat ha - nya perlu mengikuti UU yang berlaku sebelum revisi UU yang baru. Menurut dia, hal ter pen - ting dari pernikahan agar tidak terjadi disorientasi pada per ni - kahan dini, lanjut dia, harus di - kembalikan kepada pendidikan yang diberikan orang tua. “Kem bali pada pendidikan orang tua terhadap anak-anak. Kematangan seseorang me - mang tidak dikurangin umur tapi untuk itu ada para me ter - nya, kita sudah punya ke se pa - kat an secara UU,” katanya.

Sementara itu, pemerhati perempuan Ninis Arevni me - nyatakan pasangan yang me ni - kah di bawah umur dikha wa tir - kan membuat tingkat ke ke ras - an seksual kepada wanita naik. “Kita patut memperhatikan fak tor lainnya, misalnya faktor biologis. Itu merupakan keke - rasan seksual yang kemudian tidak dipikirkan dampak dari kebutuhan tersebut,” kata Ninis.

Menurut dia, institusi pendidikan wajib mengam pa nye - kan dampak dari adanya pernikahan dini tersebut, sehingga masyarakat teredukasi dan da - pat menekan adanya perni kah an dini. “Maka itu, kita patut meng-counter akan adanya wa - cana nikah muda tersebut,” jelasnya.

Rahmat sahid/ kiswondari/ mula akmal/okezone





Berita Lainnya...