Edisi 17-04-2018
Perusakan Hutan dan Sanksi Korporasi


Di tengah pesimisme keadilan penegakan hukum, masih ada secercah optimisme yang muncul. Catatan sejarah penegakan hukum baru saja dibukukan.

Vonis pertama di Indonesia telah dijatuhkan atas kasus kejahatan korporasi. Vonis Pengadilan Negeri Pa lem - bang diberikan kepada PD Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik, dengan dihukum denda Rp5 miliar dalam kasus kehutanan. Selain itu, truk dan kayu dalam kasus itu dirampas untuk negara. Amar putusan me nye but - kan bahwa apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda korporasi dapat disita jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Putusan tersebut meng gu - na kan dasar UU Kehutanan dan Per ma Nomor 13/2016.

Pe milik PD Ratu Cantik dalam kasus yang sama juga dihukum 2,5 tahun penjara. Sanksi yang menyasar kor - porasi merupakan kemajuan be sar yang diimpikan sejak la - ma. Hal ini akan menjadi angin segar bagi penegakan hukum serta perbaikan kondisi, khu - sus nya terkait konservasi ekologi dan pencegahan de for es - tasi. Harapannya terjadi efek jera dan berpengaruh secara nasional. Sektor lain juga penting memiliki keberanian membidik korporasi dalam tindak kejahatan.

Alarm Deforestasi

Hingga kini, Indonesia men - duduki urutan ke-9 dalam pe - ringkat negara dengan hutan ter besar di dunia yaitu sekitar 884.950 km persegi. Namun demikian, luas ini kian menyusut melalui deforestasi. Penurunan luasan hutan atau deforestasi khususnya hutan konservasi sudah memberi alarm. Indonesia pernah tercatat dalam Guinness Book of World Re cords awal 2000 sebagai ne gara tropis dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yaitu dua juta hektar per tahun.

Forest Watch Indonesia (FWI) melaporkan deforestasi dua juta hektare per tahun dalam kurun waktu 1980-1990-an, sekitar 1,5 juta per tahun selama 2000- 2009 dan sekitar 1,1 juta hektare pa da periode 2009- 2013. Se men tara itu, deforestasi terbaru yai tu 2016- 2017 tercatat 479.000 hektare (Kementerian Ling kung an Hidup dan Kehutanan, 2018). Angka penurunan laju ini disebabkan kawasan hutan semakin berkurang. Kalimantan menjadi pulau tempat deforestasi terbesar terjadi pada pe riode 2016-2017 dengan 229.800 hektare.

Selanjutnya disusul Sumatera 127.000 hektare, Sulawesi 70.800 hektare, Papua 48.600 hek tare, dan Kepulauan Maluku 23.000 hektare. Sementara di Jawa dan Bali-Nusa Teng gara, jus - tru terjadi reforestasi ma - sing-masing dengan 5.500 hektare dan 14.500 hektare. Data Global Forest Watch dan analisis Wijaya, dkk (2017) menunjukkan bahwa 55% ke hilangan hutan terjadi di dalam area konsesi, di mana penebangan pohon diperbolehkan hing ga batas tertentu. Sed angkan 45% kehilangan hutan terjadi di luar area konsesi yang legal.

Perkebunan kelapa sawit dan serat kayu, terutama untuk industri pulp dan kertas juga disebutkan sebagai dua ko n tri - butor utama terhadap hi lang - nya hutan di Indonesia. Hampir 1,6 juta hektare dan 1,5 juta hektare hutan primer telah ber - ubah menjadi perkebunan ke - lapa sawit dan serat kayu. Kehilangan hutan di luar area konsesi juga menunjukkan kon disi yang meng kha wa tir - kan. Seluas 3,6 juta hektare hu - tan hilang sejak 2000. Ke hi langan hutan ini diindikasikan ber asal dari pemegang izin konsesi yang melakukan pe nanam an di luar area konsesi mereka, atau dari penebangan kayu yang berlebihan sehingga berpengaruh terhadap terja dinya deforestasi.

Berdasarkan laporan The Brown to Green Report 2017, emisi dari deforestasi Indonesia tertinggi di antara negara-negara G-20. Negara-negara G-20 meliputi Afrika Sela tan, Ame rika Serikat, Arab Saudi, Ar gentina, Australia, Brasil, Bri tania Raya, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Ko rea Selatan, Mek si ko, Pran cis, Rusia, dan Turki . Kinerja emisi gas rumah kaca per kapita Indonesia dilaporkan masuk dalam kategori me ne ngah. Na mun, pemakaian ener gi per ka pita Indonesia masuk dalam ka te - gori sangat tinggi atau teren - dah kedua dalam peringkat negara G-20.

Climate Trans parency (2017) me nya rankan Indonesia untuk mem per baiki kebijakan perlindungan hutan, karena emisi ter kait deforestasi Indonesia ter tinggi di antara negara-negara G-20. Efek deforestasi adalah hilangnya ekosistem yang ada di da lamnya, termasuk spesies tum buhan dan hewan langka. Sekitar 80% keanekaragaman hayati berdiam di hutan. Selanjutnya, deforestasi memperburuk perubahan iklim karena 12-18% emisi karbon dunia tidak terserap.

Membidik Korporasi

Vonis terhadap PD Ratu Cantik dan bosnya, Rapik menjadi langkah awal positif bagi pemberantasan pelaku illegal logging yang melibatkan kor porasi. Efeknya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terdorong untuk mengajukan lagi enam per kara serupa yang saat ini se - dang ditangani. Implikasi po si - tif lainnya adalah efek jera atau ketakutan dari korporasi. Balai Gakkum KLHK Wilayah Su ma - tera (2018) menyebutkan bah - wa sejak 2016 telah dilakukan pengejaran atau proses hukum terhadap pelaku dan industri kayu ilegal serta bahan bakunya dari kawasan hutan yang dilarang.

Hasilnya, dari awalnya 60 perusahaan ilegal yang ber ope - rasi, kini hanya tersisa sekitar 6 perusahaan. Capaian ini mesti di gaung - kan masif se-Nusantara. Da e - rah lain khususnya yang me - miliki deforestasi tinggi seperti Ka limantan penting didorong meng ikuti jejak membidik korporasi perusak hutan. Reward penting diberikan kepada apa - rat penegak hukum di Sumsel atas capaian ini. Hal serupa juga penting dilakukan bagi daerah lain yang mengikutinya. Ha rapannya hal ini dapat menjadi pelecut untuk mengikutinya. Perluasan upaya di atas dapat disinergikan dengan terobos an KPK. KPK untuk pertama kalinya menggunakan keru sakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara.

Terobosan tersebut diterapkan da lam penuntutan bagi ter dak - wa gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam (NA). Jaksa KPK dalam tuntutannya m e - nilai, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis atau lingkungan pada lokasi tam bang di Pulau Kabaena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Kerugian eko - lo gis ini juga dapat dibidikkan kepada korporasi. Bidikan sanksi terhadap korporasi penting dicoba dalam kasus-kasus lain, misalnya yang paling besar adalah korupsi dan segala variannya. Selama ini kasus-kasus korupsi sering bersinggungan dengan per usahaan swasta, lembaga berbadan hu kum, hingga partai politik.

Wacana membidik korporasi dalam korupsi sudah digaung - kan hanya belum menemukan momentum keberhasilan. Ca - paian sektor kehutanan ini da - pat menjadi pembelajaran po sitif. Bahkan sampai pada vonis ter berat dapat dikaji kemung - kinan tuntutan pembubaran korporasi. Upaya membidik korporasi membutuhkan energi besar, se dangkan penegakan hukum ma sih menyisakan per ma salahan. Salah satunya potensi tu rut bermainnya oknum penegak hukum. Kon se kuensinya, per se kongkolan atau perseling kuh an antara kor porasi dan pe ne gak hukum men jadi tan tangan pemberantasan juga.

Jaminan aspek keadilan penting diberikan penegak hukum. Penegak hukum juga mesti siap meng hadapi gugatan balik atau banding yang dilakukan korporasi.

Ribut Lupiyanto
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)