Edisi 17-04-2018
Kegaduhan Hukum atas Putusan Hakim Effendi


Pasca putusan hakim tunggal Effendi Mukhtar yang mengabulkan permohonan praperadilan Masyara kat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/4), muncul kegaduhan hukum yang meluas.

Pertama, kegaduhan itu terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL Tahun 2018 yang memerintahkan termohon KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi Bank Century dan menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka. Kedua, kegaduhan hukum lain nya adalah putusan ter sebut telah menabrak hukum acara pidana karena hakim te lah melampaui kewenangan da lam menafsirkan hukum acara pidana secara luas. Padahal nor - ma hukum praperadilan begitu limitatif sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP.

Putusan tersebut mencerminkan kebebasan hakim tanpa batas dalam me - nafsirkan kaidah hukum yang sudah ada. Dari perspektif sosiologi hu - kum, putusan hakim Effendi se - perti menyuguhkan “rasa ke - adilan” bagi masyarakat an ti - korupsi, karena memberi harapan di tengah pesimisme pu - blik atas stagnasi proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Tetapi dari sisi yuridis normatif, putusan tersebut patut dikaji secara kritis apakah pertimbangannya se - suai hukum acara pidana di - anut. Bagi kalangan yang pro de - ngan putusan itu, hal mereka apresiasi adalah keberanian hakim Effendi dalam me ne ro - bos hukum acara sebagai ben - tuk keberpihakannya pada etos pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan KPK.

Namun hemat saya, pu tusan itu merupakan ben tuk dari pe nyimpangan yang dila - kukan ha kim dalam me - nafsirkan nor ma hu - kum karena kompet ensi praperadilan telah diatur secara limitatif dalam KUHAP. Tidak bisa atas nama in de - pendensi, hakim menabrak aturan hukum yang sudah ada dengan secara kreatif membuat putusan tidak memiliki dasar kaidah. Oleh karena hukum acara berkaitan dengan per lin - du ngan atas hak asasi ma - nusia, maka hakim ti dak di - perbolehkan secara krea tif membuat putusan me lam paui wewenang dan menabrak hu - kum.

Hukum acara bersifat ketat karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi se se - orang dalam kedudukannya se - bagai tersangka, terdakwa, mau - pun terpidana. Pada lain pihak, kalangan yang pro barangkali percaya bah wa putusan hakim Effendi merupakan bentuk penemuan hukum (rechtsvinding ), tetapi secara doktrin hal itu dapat di - perdebatkan. Dalam aliran recht svinding sebagaimana di - anut dalam doktrin hukum In - do nesia, hakim memang mempu nyai kebebasan dalam me - naf sirkan UU, tetapi kebebasan ter se but dibatasi karena hakim te rikat pada UU.

De ngan begitu, dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai apa yang di se but sebagai “ke - be basan yang terikat” (Ge bon - den-Vrijheid) atau “keteri katan yang bebas” (Vrije-Ge bon - denheid). Oleh ka rena itu, dalam doktrin, pe ne muan hukum ter - batas pada se jauh mana hakim menafsirkan suatu peristiwa hukum yang di mo hon kan un - tuk diperiksa, di adili, dan diputus, jika nor ma hukum yang mengatur hal di mo hon - kan ter se - but belum mem punyai dasar hukum atau bila sudah ada namun be lum secara tegas diatur da lam UU.

Dalam hal ke we na ngan lemba ga praper adil an, Pasal 77 KUHAP su dah se de mi - kian jelas dan b e r - sifat li mi - tat i f m e n g - atur nya, yaitu memerik sa dan me - mu tus sah ti dak - nya penangkapan, pena hanan, peng hen tian pe nyidikan, atau peng hen - tian penuntutan, ganti ke ru gian dan atau rehabilitasi bagi se - orang yang perkara pi da nanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Mah - ka mah Konstitusi telah mem - perluas ke wenangan pra per - adilan ter masuk dalam pe ne - tapan ter sangka dalam pu tus - an Nomor 21/PUU-XII/2014. Masalahnya, putusan hakim Effendi tersebut melampaui ke - wenangan praperadilan.

De - ngan amar memerintahkan ter - mohon KPK meneruskan pe - nyidikan dan menetapkan Boe - diono dkk sebagai tersangka, maka hakim Effendi telah me - nabrak hukum acara pidana. Hakim tidak boleh me nga bul - kan permohonan praperadilan untuk memerintahkan ter mohon KPK menetapkan ter sang - ka karena mekanisme pene tapan tersangka telah diatur dalam hukum acara pidana secara jelas.

Mengacaukan Penetapan Tersangka

Putusan hakim Effendi me - nambah lagi daftar putusan ha - kim praperadilan yang makin kreatif menafsirkan Pasal 77 KUHAP. Hakim tidak boleh dengan kreativitas sendiri me - nafsirkan sesuatu secara jelas dan tegas sudah diatur dalam KUHAP. Putusan praperadilan hakim Effendi telah me ng a - caukan hukum acara pidana ter - kait dengan penetapan ter - sangka. Hakim praperadilan tidak mempunyai kewenangan me - merintahkan penyidik KPK maupun kepolisian untuk me - netapkan tersangka kepada se - seorang karena KUHAP telah mengatur penetapan ter sangka sebagai kewenangan pe nyi - dik yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun.

Hukum acara pidana mengatur, pe ne tapan tersangka harus ber dasarkan bukti permulaan yang cukup. Mahkamah Kons titusi ke - mudian menafsirkan bahwa bukti permulaan yang cukup dimaksud KUHAP ada lah mi - nimal dua alat bukti yang sah se ba gaimana diatur dalam Pa - sal 184 KUHAP, yaitu ke te - rangan saksi, keterangan ahli, surat, pe tunjuk, dan ke te ra - ngan ter dakwa. Pertanyaannya, apakah te - lah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim Effendi dalam amar pu tus an - nya bisa memerintahkan KPK menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka kasus Bank Cen tury?

Kewenangan menda pat kan dua alat bukti yang sah adalah kewenangan pe - nyidik KPK dan hanya penyidik KPK mengetahui apakah telah ter pe nuhi atau tidak minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka. Desakan berbagai pihak ter - masuk Ketua DPR RI Bambang Soesatyo agar KPK segera me - ne tapkan Boediono sebagai ter - sangka kasus Bank Century juga menabrak aturan hukum yang ada. Penetapan tersangka tidak bisa dilakukan atas desakan dan permintaan pihak lain se pan - jang belum ada minimal dua alat bukti yang sah. Karena itu, putusan pra per - adilan hakim Effendi yang memerintahkan KPK me netapkan Boe diono dkk sebagai ter sang ka tidak akan ber ma kna apa-apa sepanjang KPK belum mem punyai minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar pe ne tap an tersangka.

Putusan tersebut justru menimbulkan ke gaduhan hukum yang meluas karena hakim Effendi melampaui ke we nangan dalam menafsirkan kewe nangan praperadilan dan mengacaukan mekanisme penetapan tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP.

Abdul Gafur Sangadji
Penggiat Hukum, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Berita Lainnya...