Edisi 16-05-2018
PNS Tebar Hate Speech Bakal Dipecat


JAKARTA - Pemerintah bakal menjatuhkan sanksi berat terhadap oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial.

Sanksi tegas itu di antaranya berupa penurunan pangkat, pemecatan, dan menghentikan segala macam fasilitas yang di - be rikan oleh negara. Sanksi tegas ini bakal diberikan kepada abdi negara yang ada di daerah ataupun di pusat. “Yang jelas sanksi ringan dan berat, dia masuk kategori apa, kalau ringan diturunkan pang - kat nya setingkat, tapi kalau berat diberhentikan,” kata Men - teri Pendayagunaan Apa ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur seusai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Negara, Ja - karta, kemarin. Asman menjelaskan, ga n - jar an sanksi itu bakal dipu tus - kan sesuai dengan tingkatan ujaran kebencian yang d i la - kukan ok num PNS.

Sampai saat ini, be lum ada proses pem - berhentian PNS yang terlibat dalam ja ri ngan terorisme. Na - mun, dalam se rang kaian kasus teror bom di Su rabaya di ke - tahui ada salah satu terduga te - roris yang me ru pakan pegawai Kementerian Agama (Ke me - nag) di Jawa Timur. Dalam proses pembe r hen - tiannya, harus dilaporkan oleh pejabat pembina pegawai. Se - bagai contoh, PNS di Kemenag maka yang melaporkan adalah menteri agama. “Selanjutnya baru dilaporkan ke Menpan- RB, nanti diputuskan me lang - gar UU Nomor 5 atau tidak, pas - ti ada sanksi,” katanya. Menurut Asman, pem be - rian sanksi juga bisa dipu tuskan langsung oleh Kemenpan-RB, atau oleh pemerintah daerah da lam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati.

Pemerintah pusat dan daerah juga akan ber - konsolidasi untuk memonitor aktivitas para PNS, agar dapat diketahui mengenai status PNS tersebut masuk dalam jaringan teroris atau tidak. Sementara itu, Badan Ke pe - ga waian Negara (BKN) meng - ingat kan kepada PNS agar tidak me nyebarkan ujaran keben - cian. Apalagi setelah seorang PNS yang menjabat sebagai ke - pala sekolah di Kabupaten Ka - yong Utara, Kalimantan Barat ditangkap polisi lantaran me - nye barkan ujaran kebencian me ngenai teror bom di Su ra - baya yang seolah dianggap mengalihkan isu. Kepala BKN Bhima Haria Wi - bi sana menegaskan, para PNS di larang untuk ikut cam pur ka - sus tersebut, apalagi sam pai menyebarkan ujaran ke ben cian yang bisa memancing sua sana menjadi lebih keruh.

Bhi ma siap menjatuhkan sanksi tindakan tegas kepada para PNS yang melakukan ujaran ke bencian. “Untuk mencegah me luasnya ra - dikalisme, saya akan memberi - kan sanksi tegas ke pada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, into leransi, per musuhan dan per pe cahan,“ ujarnya. Menurut Bhima, sesama PNS diharapkan bisa saling me - ng ingatkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Se lain itu, PNS diminta segera me la - por kan ke BKN jika ada re kannya sesama PNS yang me nye barkan ra dikalisme dan ujar an kebencian. Dia juga me min ta bantuan masyarakat umum untuk mengawasi para PNS yang ada di la pa - ngan. “Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persa tuan lainnya,” jelasnya.

Bhima menegaskan, se ba gai abdi negara maka PNS men jadi garda terdepan persatuan dan kebinekaan seusai dengan sum - pah jabatan, di mana Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi bagian dari dalam jiwa PNS. “Jaga persatuan dan ke bi ne kaan Indonesia. Bagi kita para PNS, menjaga Pancasila, UUD 45, dan NKRI adalah sum pah yang ha - rus dilaksanakan,” je lasnya.

Dita angga/ sunu hastoro/ okezone




Berita Lainnya...