Edisi 16-05-2018
Putusan Panwas Harus Dieksekusi Hari Ini


MAKASSAR– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menyebut KPU Kota Makassar harus mengeksekusi putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar paling lambat hari ini.

Mereka harus menerbitkan keputusan penetapan pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar yang memenuhi syarat. Menurut Komisioner KPU Sulsel Khaerul Mannan, dia telah ikut mendampingi Ketua KPU Makassar untuk berkonsultasi dengan KPU di Jakarta. KPU Makassar harus bertemu seluruh komisioner KPU untuk membahas tuntas masalah itu. Sayangnya, mereka belum bisa menemui seluruh komisioner KPU karena sebagian sedang memiliki kegiatan lain. ”Mereka harus bertemu semua komisioner KPU dulu. Saya sendiri pulang lebih dulu ke Makassar, sementara perwakilan KPU Makassar masih menunggu di sana. Makanya, kami belum tahu perkembangan terakhirnya,” katanya.

Namun, Khaerul menegaskan, KPU Makassar harus mengeksekusi putusan itu hari ini. ”Pokoknya, putusan itu paling lambat besok (hari ini) harus dieksekusi. Tapi, tentu konsultasi dulu (dengan KPU),” ujarnya. Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed juga menyatakan pihaknya masih menunggu informasi hasil konsultasi KPU Makassar dengan KPU. Namun, jika berdasarkan aturan, putusan Panwaslu Makassar harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat tiga hari sejak pembacaan putusan, yakni pada 13 Mei lalu. ”Kalau berdasarkan putusan panwas harus tiga hari. Kami lagi menunggu temanteman yang habis konsul untuk penentuan sikapnya bagaimana,” kata Rahma. Diajugamengisyaratkanbahwa rapat pleno pengambilan keputusan akan dilaksanakan hari ini.

”Insya Allah,” tuturnya. Konsultasi KPU Makassar dengan KPU Pusat memang harus dilakukan setelah Panwaslu Kota Makassar mengabulkan gugatan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) terhadap KPU Kota Makassar. Pada sidang putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilwalkot Makassar di Kantor Panwaslu Makassar beberapa waktu lalu, majelis memerintahkan KPU Makassar menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar yang memenuhi syarat. Mereka adalah pasangan Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dan DIAmi.

”Perintah dalam amar putusan sudah jelas. Memerintahkan dan wajib bagi KPU melaksanakan putusan panwas tersebut tiga hari sejak dibacakan. Itu bersifat final dan mengikat bagi KPU,” ujar Humas Pan - waslu Makassar Muhammad Maulana, beberapa waktu lalu. Pada pihak lain, ketua tim pemenangan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Farouq M Beta, tidak yakin KPU Makassar akan melaksanakan putusan panwas. ”Saya tidak yakin KPU akan melaksanakan perintah panwas, karena KPU paham aturan. Karena KPU adalah pelaksana undang-undang, bukan menganalisis undangundang,” ujarnya.

Aru, sapaan akrabnya, berpendapat keputusan KPU yang hanya mengakomodasikan satu pasangan calon (paslon) merupakan putusan final. ”Kalau kami di Appi Cicu, keputusan KPU kemarin sudah final dan mengikat. Itu harus dilaksanakan. Kami tidak mengenal lagi persidangan setelah Mahkamah Agung,” ucapnya. Menurutnya, KPU sudah menetapkan ada pasangan calon yang didiskualifikasi. Terlebih proses tahapan sudah jalan, termasuk pencabutan alat peraga kampanye. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, KPU Makassar wajib melaksanakan putusan Panwaslu. Alasannya, berdasarkan undang- undang berlaku, keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10/2016, putusan panwas merupakan putusan terakhir dan bersifat mengikat. Karena itu, jika KPU Makassar tidak melaksanakan putusan itu, maka ada beberapa sanksi yang bisa diterima mulai dari sanksi administratif, pemecatan, hingga sanksi pidana. ”Bisa dipidana dan bisa juga dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke DKPP. Nanti DKPP akan ambil tindakan. Sanksinya berat, bisa pemecatan pada semua anggota KPU. Itu namanya pembangkangan,” ujarnya. Aminuddin menegaskan, KPU tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan putusan Panwaslu. Sebab sebelumnya, KPU telah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan MA tersebut dieksekusi dengan terbitnya SK KPU Nomor 64 yang membatalkan pencalonan pasangan DIAmi. Namun, SK tersebut digugat melalui Panwaslu karena terdapat cacat substansi dan ada pihak merasa dirugikan. Gugatan di Panwaslu sangat berdasar karena hal itu merupakan ranah sengketa pilkada dan ada pasangan calon yang dirugikan.

Kurniawan eka m













Berita Lainnya...