Edisi 16-05-2018
Rezim Pemerintahan Paling Otoriter di Dunia


Negara mana saat ini yang pemerintahannya paling otoriter? The Economist Intelligence Unit menjawab pertanyaan tersebut dengan merilis Indeks Demokrasi 2018 yang mensurvei 167 negara berdasarkan kebebasan politik dan sipil.

Setiap negara diberi skor berdasarkan lima kriteria. Angka 10 sebagai skor tertinggi (di atas 8 adalah "demokrasi penuh," di bawah 4 adalah "rezim otoriter)

Mao Zedong (1943-1976)
Tangan Mao Zedong bersimbah darah rakyat China. Salah satu program politiknya, "Lompatan Jauh ke Depan" pada 1958 untuk mencontek model ekonomi Uni Soviet menewaskan hingga 45 juta orang. Hampir 10 tahun kemudian ia mendeklarasikan Revolusi Kebudayaan demi memberangus budaya borjuis. Hasilnya sekitar 30 juta orang tewas.

Adolf Hitler (1934-1945)
Penguasa Nazi Jerman ini memerintahkan pembantaian 11 juta orang, dimana 6 juta di antaranya kaum Yahudi. Dia juga menyeret dunia ke dalam perang yang merenggut hingga 70 juta korban jiwa. Ironisnya, setelah takluk, Hitler bunuh diri karena takut ditangkap pasukan Uni Soviet.

Josef Stalin (1922-1953)
Oleh Vladimir Lenin, salah seorang pendiri Uni Soviet, Josef Stalin dicap sering berperilaku "kasar". Pria yang kemudian memimpin Soviet melawan Nazi di Perang Dunia II itu terkenal kejam terhadap musuh politiknya. Tercatat hingga 20 juta orang mati di kamp konsentrasi alias Gulag selama 31 tahun kekuasaan Stalin.

Kim Jong Il (1994-2011)
Cuma Kim Jong Il yang tahu bagaimana cara membunuh jutaan orang dan tetap dipuja bak dewa. Lantaran militerisasi ekonomi dan korupsi yang merajalela, tak kurang dari 2,5 juta penduduk Korea Utara tewas. Mereka tewas akibat kemiskinan dan bencana kelaparan di pertengahan dekade 1990-an.

Pol Pot (1963-1981)
Pemimpin gerakan Khmer Merah ini cuma butuh waktu empat tahun untuk melumat satu juta nyawa penduduk Kamboja. Korban sebagian besar meninggal karena bencana kelaparan, siksaan di penjara, kamp kerja paksa, atau pembunuhan. Setelah dilengserkan, Pol Pot melancarkan perang gerilya dari hutan Kamboja hingga kematiannya pada 1998.

Saddam Hussein (1979-2003)
Kebencian diktator Irak Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi nyaris tak mengenal batas. Selama kekuasaannya sejak 1979-2003, tercatat hingga 300.000 warga Kurdi tewas di tangan pengikut dia. Secara keseluruhan, Saddam bertanggung jawab atas kematian hampir satu juta penduduk Irak. Ia dihukum gantung pada 2006 setelah digulingkan Amerika Serikat.

Mengistu Haile Mariam (1977-1991)
Setelah menjatuhkan Kerajaan Etiopia bersama Partai Komunis, Mengistu Haile Mariam melancarkan kampanye berdarah bernama "teror merah" terhadap musuh politiknya. Selama 1977-1978, ia membunuh hampir setengah juta penduduk. Mengistu lalu dihukum mati tahun 2006 oleh Pemerintah Etiopia dengan dakwaan melakukan genosida.

Idi Amin (1971-1979)
Selama tujuh tahun kekuasaannya, Presiden ketiga Uganda ini membunuh lebih dari 250.000 penduduk lewat penyiksaan, asasinasi, dan pembersihan etnis. Ia kemudian mendapat julukan "Jagal Uganda". Setelah lengser, Amin melarikan diri ke Arab Saudi hingga kematiannya.

FAKTA PEMERINTAHAN NON DEMOKRATIS

Otoritarianisme
Sebuah hubungan kekuasaan (baik di lingkungan umum maupun pribadi), di mana pembagian kekuasaan tidak berjalan berimbang

Diktatorisme
Paham sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut.

Diktator
Seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya

Totalitarianisme
Sebuah bentuk pengaruh kekuasaan penuh yang dimiliki seorang pemimpin suatu negara untuk membuat suatu kebijakan maupun mempropagandakan semua hal dari berbagai aspek kehidupan untuk diterapkan dan harus dijalankan oleh rakyatnya.

Rezim
Rezim sering dikaitkan dengan bentuk pemerintahan dimana tidak ada demokrasi yang ditegakkan (otoriter), atau juga rezim hanya dikaitkan dengan keterkaitan antara kekuatan (power) dan ekonomi yang dikendalikan oleh suatu aktor.

CIRI-CIRI SISTEM OTORITER

• Pemusatan kekuasaan pada satu orang dan pemerintahannya tidak berdasarkan pada konstitusi.
• Negara diputuskan berdasarkan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan yang tidak berdasarkan pada musyawarah.
• Pemutusan negara tersebut hanya melalui dekrit dan sistem ini biasanya tidak bertumpu pada pemilu
• Menggunakan pemilu namun hanya untuk memperkuat pemimpin yang sama.
• Hak minoritas akan sering tertindas dan pers sangatlah dibatasi negara.
• Diterapkan prinsip sama rata dan sama rasa pada sistem otoriter.

Koran Sindo/Bobby Firmansyah






Berita Lainnya...