Edisi 16-05-2018
KPK Dukung Pencegahan Korupsi di Jakarta


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung program pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melalui Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi).

Peluncuran Renaksi dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pencegahan korupsi merupakan satu hal penting yang dilakukan KPK selain tugas penindakan. Renaksi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah program Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) di KPK. Kegiatan ini merupakan tugas pendampingan yang dilakukan KPK di seluruh Indonesia. ”Kami berharap adanya program ini Pemprov DKI memiliki program sistematis yang dirancang sendiri untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya,” ujar Saut kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, Renaksi Pemberantasan Korupsi merupakan kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK demi memperkuat pemberantasan korupsi di Jakarta.

Renaksi Pemberantasan Korupsi juga berisi daftar rencana dan target capaian di berbagai sektor mulai dari perencanaan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan masyarakat, pengelolaan aset daerah, dan pengawasan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Peluncuran Renaksi Pemberantasan Korupsi supaya Pemprov DKI dapat mencegah korupsi yang bergerak secara sistematis,” katanya. Renaksi Pemberantasan Korupsi sangat penting bagi Pemprov DKI, karena dia menyadari Jakarta memiliki beberapa faktor yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Apalagi, DKI memiliki anggaran besar dan belanja aktivitas yang begitu banyak.

Salah satu program yang menarik dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi, yakni pengembangan mekanisme daring data sharing antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan berbagai SKPD terkait. Adanya pengembangan sistem ini SKPD pengawas dapat memonitor secara tepat waktu sekaligus menindak jika terjadi pelanggaran. Misalnya ada laporan pelanggaran terhadap IMB, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan secara cepat memeriksa data, kemudian menindaklanjutinya.

”Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan janji saya kepada rakyat Jakarta. Saya gembira dengan adanya KPK yang mendukung program pencegahan korupsi di Jakarta melalui Renaksi Pemberantasan Korupsi ini,” ungkap Anies. Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembang unan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan, program penyelamatan aset pemerintah daerah merupakan salah satu target utama dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi. Pada 2016, laporan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Itu karena adanya permasalahan aset pada pencatatan kepemilikan dan pemanfaatan.

”Jumlah aset Pemprov DKI saat ini mencapai Rp400 triliun, namun banyak aset belum jelas status keb e r a d a a n - nya. Tid a k tercatat, belum bersertifikat bahkan hilang diakui orang lain,” tandasnya. Untuk menindaklanjuti percepatan penyelesaian target capaian dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Anies telah membentuk Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Renaksi Pemberantasan Korupsi. Tim ini dipimpin Inspektorat yang terdiri atas SKPDSKPD terkait dan akan melaporkan perkembangan program secara berkala.

Sebagai pembantu gubernur, Komite Pencegahan Korupsi TGUPP DKI akan ikut mendampingi sekaligus mengawasi program ini sehingga target capaian sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Bima setiyadi





Berita Lainnya...