Edisi 16-05-2018
Definisi Terorisme Penghambat Pengesahan RUU


JAKARTA–Pengesahan Revisi Undang- Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) terkendala oleh pembahasan definisi terorisme di internal pemerintah.

Namun, polemik definisi itu dinilai tidak perlu karena poin terpenting bagaimana teroris bisa segera ditindak. “Definisi itu tidak perlu. Tinggalkan itu untuk para ahli, karena judul RUU itu sendiri RUU tindak pi - dana terorisme. Di RUU ini sebe tul - nya dengan catatan di minor sudah ada dari peme - rintah apa itu terorisme. Se - harusnya terakhir selesai,” kata peneliti dan penulis buku Ancaman ISIS, Prof Partogi Naing golan, dalam diskusi yang bertajuk “RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror?” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Partogi, penen tu - an definisi tidak membantu penyelesaian terorisme karena hanya akan terjebak pada per - de batan ideologi yang men da - sari aksi terorisme.

Seharusnya yang dikejar adalah perbuatan hukumnya, bukan ideologinya. Karena judul RUU ini pem - berantasan tindak pidana te ro - risme, jelas bahwa yang mau dijaring dengan RUU ini adalah aksi terorismenya saja. Soal siapa yang melakukan, itu tidak penting. “Kalau ribut di situ ngukur ideologi susah. Menyu lit - kan. Bagaimana bisa adili ideo - logi? KUHAP kan bisa,” ujarnya. Menurut Partogi, jika ada ke - khawatiran bahwa yang bu kan teroris rawan dipidana ma ka hal itu tidak beralasan, kare na yang terpenting adalah bukti per mu - laan, misalnya ada indikasi anggota Jamaah Anshourud Daulah (JAD), bisa dibuk ti kan dengan kepemilikan kartu anggota. Soal sanksi bisa di sesuaikan dengan apa yang su dah ia perbuat.

“Misalnya dia ang gota JAD, secara internasional sudah dibilang teroris, mau ngapain dia ada di situ kalau nggak buat ke - giatan begitu (te rorisme)? Itu sudah bukti per mu la an yang cukup,” jelasnya. Kemudian, lan jut Partogi, yang harus diperhatikan adalah peran Badan Na - sional Penanggulangan Te - rorisme (BNPT) agar bagai ma na BNPT ke depan bisa mewajibkan skala ancaman te - ror dan per caya - kan BNPT sebagai satusatunya lembaga yang m ena - ngani terorisme. “Sebab dana kampanye anti terorisme banyak di situ. Saya melihat definisi yang diri but - kan sepele imbas dari persepsi pe ran TNI dan Polri yang belum selesai,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Pan - sus RUU Antiterorisme Arsul Sanimenjelaskan, fraksi-fraksidi DPR meminta agar frase mo tif politik, motif ideologi, serta ancaman negara yang ber tu ju an membuka ruang pelibatan TNI dimasukkan ke dalam de fi nisi. Di internal Pansus DPR sen diri tidak ada perdebatan keras, tapi Polri yang merasa keberatan soal mo - tif politik dan keamanan negara. “Nah, tapi yang disampaikan dari teman-teman polisi ini masuk akal juga. Mereka ka ta - kan bahwa setiap penanganan terorisme itu kami pasti kita gali, motif jaringannya itu mes - ki nggak ada di UU, kita gali se - bagai pengembangan kasus. Jadi tanpa ada itu pun, kami su - dah kami lakukan,” jelas Arsul dalam kesempatan sama.

Kemudian, lanjut dia, ada ju - ga pertanyaan mengapa jika su - dah dilakukan penggalian dan pengembangan kasus tidak dim - asukkan dan polisi kembali me - ngatakan bahwa jika motif itu di - cantumkan sebagai bagian dari pengertian definisi dalam Ba - tang Tubuh UU, khawatirnya ini akan dimanfaatkan oleh para peng acara dari tersangka atau terdakwa yang mendam pingi. Di sisi lain, ada tekanan as pi - rasi publik yang mene gas kan jangan sampai ada peristiwa be - lum jelas sudah dikategorikan terorisme atau keterangan Polri ini teroris dan sebagainya, pa - dahal belum didalami.

“Maka ke sepakatan yang ada, alter na tif yang ada itu ti dak di ma suk kan dalam batang tu - buh, ta p i itu diberi penjelasan dalam uraian yang jelas soal motif dan ancaman keamanan negara itu di penjelasan umum di UU. Itu menunjukkan agar peristiwa teroris itu yang pasti ada persoalan ideologi dan mo - tif politik,” ujarnya. Menurut Arsul, dalam per te - muan partai koalisi pendukung pemerintah di kediaman Men - teri Koordinator Politik, Hu kum dan Keamanan (Menko Pol hu - kam) Wiranto, semua se pakat bahwa jika ketentuan ter sebut tidak bisa masuk dalam batang tubuh RUU, maka pi hak nya siap menerima opsi bahwa ketentuan itu dimasukkan ke penjelasan umum RUU.

Pen jel`asan itu pun boleh dibuat dengan kalimat yang sejelas-jelasnya dan juga dimasukkan dalam bagian me - nimbang sebagai penegasan. “Kenapa itu diperjuangkan dalam aspirasi masyarakat, agar general ada peristiwa yang dike - nakan langsung UU Tero ris me. Misalnya si A marah kar ya wan Starbucks di-PHK, ke mu dian dia bakar itu gerai Star bucks, nggak bisa dikenakan UU Te rorisme meskipun ada yang me - ninggal, tapi KUHP pem bu nuh - an berencana,” pungkasnya.

Kiswondari


Berita Lainnya...