Edisi 16-05-2018
Definisi terorisme


Presiden dan Kapolri meminta agar revisi RUU Anti terorisme segera diselesaikan secepat mungkin agar penanggulangan masalah terorisme ini dapat dilakukan dengan lebih luas, dalam dan terarah.

Presiden sendiri mengancam akan menerbitkan perppu apabila hingga Juni nanti belum ada indikasi revisi itu terjadi. Di sisi lain, DPR menyatakan bahwa persoalannya bukan di pihak mereka, melainkan di internal pemerintah yang masih belum menyepakati definisi teror - isme. Banyak pihak, khususnya DPR, me - nilai bahwa hal itu membuktikan bahwa pembahasan RUU itu sudah mencapai 90% dan tinggal sedikit menyelesaikan masalah definisi tersebut. Bagi saya, hal itu justru terbalik. Definisi terorisme adalah inti dari RUU tersebut dan pasal-pasal lain akan meng - ikuti definisi tersebut. Sempit dan luasnya definisi terorisme akan berdampak ter - hadap keberadaan pasal-pasal lain.

Contoh jika terorisme di - definisikan sebagai ancaman yang timbul dari luar maka keterlibatan aparat militer lain seperti TNI atau BIN menjadi perlu, sementara apabila definisi itu hanya menyangkut ancaman yang timbul dari dalam maka keterlibatan aparat militer lain menjadi tidak perlu. Pro dan kontra definisi terorisme bukan hanya ma - salah di Indonesia, melainkan juga di dunia. Perbedaan ini muncul karena sulitnya me - nemukan nilai-nilai universal yang berlaku tidak hanya di satu wilayah atau negara, tetapi juga di semua tempat, karena teror - isme sifatnya lintas batas ne - gara. Contoh, tentang siapa yang dimaksud pelaku teroris?

Apakah mereka yang melaku - kan sabotase melakukan pem - bakaran pabrik yang men - cemari lingkungan dan menim - bulkan korban sama dosanya dengan mereka yang mem - bakar instalasi militer karena perbedaan ideologi? George Bruce (2015) men - ceritakan bagaimana Per seri kat - an Bangsa-Bangsa (PBB) perlu waktu yang panjang un tuk mendefinisikan terorisme. PBB mencoba menawarkan de finisi umum tentang terorisme setelah PBB menangani peris - tiwa pembunuhan di Olimpiade Munich pada 1972. Peristiwa yang dikenal dengan nama Black September adalah kejadi an di mana pada 5 September 1972, kelompok September Hitam (Black September) yang terdiri atas orang-orang Palestina menyandera dan membunuh 11 atlet Israel dan seorang polisi.

Mayoritas militan terbunuh dan hanya menyisakan tiga orang. Beberapa negara, khususnya di Afrika, Asia, dan Tengah Timur tidak mau melabeli kelompok tersebut sebagai teroris karena mengetahui dan bersimpati de - ngan tujuan mereka, yaitu untuk pembebasan bangsa Palestina. Hal yang sama juga dilaku kan Barat, terutama Amerika Serikat yang menolak gerakan kontra- Nikaragua sebagai orga nisasi teroris, karena gerakan itu adalah perlawanan terhadap ke - kuasaan sosialis yang cen derung beraliansi dengan kelompokkelompok komunis.

Namun, mereka tidak masalah terhadap gerakan anti-Apartheid di Afrika Selatan, yaitu African National Congress, disebut sebagai teroris karena perlawanan mereka terhadap pemerintahan kulit putih. PBB mengadopsi Konvensi Internasional untuk Suppres - sion of Terrorist Bombings ta hun 2001, meskipun proses un tuk mencari definisi yang tepat dan diterima semua bangsa masih terus dilakukan. PBB juga sempat frustrasi karena tidak tercapai - nya kata sepakat ten tang terorisme meski tindakan teror semakin meningkat. Kepala UN Counter-Terrorism Committee Executive Directorate pada 2010 mengatakan bahwa hambatan dalam mendefinisikan terorisme telah menghambat pula tin dak - an untuk mencegah aksi teror - isme terjadi.

Kesulitan dalam men defi - nisi kan terorisme juga terjadi ruang akademik, padahal tekan - an politik relatif lemah. Sebagian besar para intelektual dan aka - demisi menggaris bawahi teror - isme sebagai kom binasi konsepkonsep kekerasan, politik, sosiologi, dan psikologi. Walter Laqueur (1977) meng gunakan definisi yang sederhana dan luas “terorisme adalah penggunaan kekuatan yang tidak sah untuk mencapai tujuan politik dengan menar - get kan orang-orang yang tidak bersalah”. Tore Bjorgo (2005) menyatakan “terorisme adalah seperangkat metode pertem - pur an ideologi atau gerakan yang dapat diidentifikasi, dan melibatkan penggunaan keke - ras an terencana terhadap (ter - utama) non-kombatan untuk mencapai efek psikologis ke - takutan pada orang lain dari - pada target langsung.”

Fernando Reinares (2015) tidak memberikan definisi yang pasti tentang terorisme, tetapi membedakan tiga cara untuk mendefinisikannya. Pertama, terorisme adalah tindakan ke - kerasan yang menghasilkan reaksi emosional yang tidak proporsional, seperti ketakut - an dan kecemasan yang cen - derung memengaruhi sikap dan perilaku. Kedua, terorisme ada - lah kekerasan bersifat sistemik dan agak tidak dapat diprediksi dan biasanya diarahkan ter - hadap target simbolis. Ketiga, kekerasan dalam terorisme me - ngandung pesan dan ancaman untuk berkomunikasi dan mendapatkan kontrol sosial. Definisi-definisi itu terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Schmid and Jongman (2011) misalnya, me - lakukan penelitian terhadap kurang lebih 109 definisi terorisme yang tersebar baik di dalam literatur akademik mau - pun kebijakan. Mereka men - catat beberapa kata yang sering digunakan dalam definisi ter - sebut seperti kekerasan (83,5%), politik (65%), keta kut an (51%), ancaman (47%), efek psikologis (41,5%), target korban (37,%) dan terencana, berprogram, sistematik, dan terorganisasi (32%). Bukti-bukti di atas mem - per lihatkan bahwa definisi teror isme sangat sulit untuk dapat menyenangkan semua pihak.

Tidak akan ada yang pernah puas, namun ke putus - an harus diambil. Negara dan DPR harus mengambil sikap yang tegas, mengingat suasana yang ber kembang, namun juga harus siap mempertang gung - jawab kan apabila definisi teror isme yang mereka putus - k an nanti tidak tepat sasaran atau me miliki dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.

DINNA WISNU, PhD
Pengamat Hubungan Internasional @dinnawisnu











Berita Lainnya...