Edisi 16-05-2018
Revolusi Mental dan Bela Negara


Radikalisme dianggap sebagai pemicu aksi teror selama ini. Indonesia adalah negara yang belum sepi dengan aksi teror.

Sejak awal 2000 hingga saat ini, aksi teror yang memakan korban dari hanya beberapa hingga ra tusan terus menghantui Indonesia. Upaya pemerintah untuk meng atasi peristiwa-peristiwa memilukan ini terus menerus dilakukan. Ti dak hanya upaya represif, tapi juga upaya preventif. Para pelaku aksi teror yang berhasil ditangkap, diadili, hingga men da pat hu kum an mati, sedangkan sebagian masih meringkuk di beberapa tahanan di Indonesia. Bagi para tahanan teroris, ada upaya pemerintah un tuk mederadikalisasi mereka.

Ada yang berhasil. Ada pula yang tidak. Beberapa mantan napi teroris yang pernah mendapat upaya deradikalisasi ada yang masih melakukan tindakan teror atau aktif menebarkan paham-paham lamanya, sedangkan beberapa napi telah berhasil “dipulihkan” dan kembali hidup normal di masya ra kat. Umar Patek yang merupakan terpidana kasus Bom Bali I adalah salah satu contoh sukses deradikalisasi. Umar yang saat ini masih mendekam di tahanan di Jawa Timur, telah bisa berbaur dengan napi lainnya dan mengakui apa yang telah dia lakukan sebelumnya adalah tindakan yang salah.

Namun, upaya deradikalisasi peme rintah tentu belum dikatakan berhasil, karena buktinya masih ada aksi teror yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Bahkan peristiwa bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu dilakukan lebih mengkhawatirkan lagi. Pada beberapa peristiwa peledakan bom, justru melibatkan keluarga. Tidak hanya laki-laki, istri dan anakanaknya yang masih kecil juga diajak melakukan aksi bom bunuh diri. Dalam konteks ini, deradikalisasi pemerintah bisa dikatakan gagal. Pascaperistiwa Surabaya dan Sidoarjo, pemerintah menggagas de radikalisasi masuk kurikulum pendidikan. Siswa dan mahasiswa akan terus mendapatkan pendidikan deradikalisasi.

Pemerintah ber alasan, radikalisasi saat ini telah menyasar anak-anak. Ini diang - gap sebagai penyiapan bibit-bibit kelompok radikalis yang bisa meng ancam negeri ini. Bahkan bukan hanya anak-anak yang masih polos, akademisi setingkat dosen pun telah terkena paham radikal - isme sehingga bisa membantu atau membenarkan aksi-aksi teror se lama ini. Kemendikbud telah diminta untuk menyiapkan kuri ku - lum pendidikan deradikalisasi. Apakah hal yang urgen sehingga harus ada kurikulum khusus deradikalisasi?

Mari kita tengok jauh-jauh hari. Pada masa Orde Baru, sejak memasuki bangku SMP, semua siswa wajib mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Selama satu pekan sebelum memasuki pendidikan normal, siswa akan mendapat pendidikan Pancasila dan UUD 1945. Pun ketika memasuki jenjang SMA ataupun perguruan tinggi. Selama masing-masing satu pekan para siswa dan mahasiswa baru wajib mengikuti penataran P4. Jika ti - dak, jangan harap akan mendapatkan kelulusan. Jika tidak bisa meng - ikuti atau gagal (biasanya jarang) maka siswa wajib mengikuti pe na - taran P4 tahun berikutnya.

Di masa Orba, ini adalah upaya de ra di kal - isasi. Saat Orba pun, aksi teror memang tidak setransparan sekarang karena memang saat itu lebih banyak pada pendekatan militer. Namun sejak reformasi bergulir, program ini dihilangkan. Pada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, upaya deradikalisasi juga dibangkitkan lagi melalui program revolusi mental dan bela negara. Dua program sebenarnya adalah upaya preventif merebaknya paham radikalisme. Revolusi mental adalah upaya-upaya untuk mengembalikan jati diri masyarakat Indonesia, sedangkan program bela negara adalah upaya agar menumbuhkan rasa nasionalisme. Program yang beberapa tahun lalu didengung - kan pemerintah ini sebenarnya bisa menjadi upaya untuk menekan radikalisme.

Sayang, saat ini program tersebut seperti sunyi tidak terdengar. Begitu juga dengan hasilnya. Bukankah jika dua program itu bisa berjalan, kurikulum deradikalisme dunia pendidikan tidak diperlukan lagi, alias tidak urgen lagi? Pemerintah sebenarnya telah mempunyai upaya preventif. Sayang, program ini hanya ramai di perbincangan tapi sepi para praktiknya, sehingga akan lebih tepat jika pemerintah meneruskan dua program tersebut untuk menekan radikalisme.

Jangan nanti ada anggapan justru dengan membuat kurikulum deradikalisme, ada anggapan bahwa program revolusi mental dan bela negara dianggap sebagai program yang gagal.

Berita Lainnya...