Edisi 16-05-2018
Kuota Premium Ditambah 5 Juta Kl


JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tahun ini untuk mencukupi kebutuhan pasokan di Jawa- Madura-Bali (Jamali).

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, vo lu me kuota premium akan di tambah sebesar 5 juta kiloliter (KL) dari sebelumnya dite tap kan sebesar 7,5 juta KL se hingga totalnya menjadi 12,5 juta KL. Adapun tam bahan kuo ta ini untuk mencukupi ke bu tuhan BBM jenis premium di Jamali.

“Angka tersebut dihitung berdasarkan perhitungan minimal. Jumlah ini bisa bertambah dengan mem pertimbangkan dampak per tumbuhan ekonomi dan jumlah ken daraan,” kata dia di acara HUT BPH Migas ke-15 di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penambahan kuota tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden No 191/2014 tentang Pen ye diaan, Pendistribusian, dan Har ga Jual Eceran Bahan Ba kar Minyak. Revisi ini nanti me wa jibkan kembali PT Per ta mina (Persero) menyalurkan BBM jenis premium yang se be lumnya hanya di wajibkan di luar Jamali.

Dia menargetkan penandatanganan revisi perpres bisa segera selesai. Adapun saat ini revisi perpres masih di meja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah ditandatangani, selanjutnya akan disetujui Menteri Koordinator Bidang Per ekonomian kemudian kepada Presiden Joko Widodo.

“Tinggal menunggu waktu saja. Perpres ini diharapkan segera keluar dan permen ESDM juga dapat diterbitkan. Dan paling penting premium masuk ke Jamali,” ujar dia. Dia menuturkan, kebijakan me wajibkan kembali menyalurkan premium untuk men ja ga daya beli masyarakat dan mengamankan pasokan pre mium khususnya di Jamali.

Ma sya rakat akan kembali diberikan berbagai macam pi lih an produk BBM dari yang ber kualitas rendah hingga pal ing tinggi. Meski begitu, kewajiban kembali menyalurkan premium di Jamali terkendala stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pasalnya, SPBU Per ta mina yang menyalurkan BBM premium sudah berkurang.

Pihaknya mengatakan, ter da pat 3.900 SPB, dari jum - lah ter sebut 1.900 SPBU tidak lagi men jual premium diganti dengan per talite. Adapun jumlah SPBU tidak menjual premium naik di atas 50% di bandingkan pada 2017 sebesar 800 SPBU yang tidak menjual premium. “Ini yang ha rus kami antisipasi. Kami ber sama Pertamina akan mem ba has tentang ini,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Direk tur Jenderal Migas Ke menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto optimistis revisi perpres akan segera diteken Presiden. Pihak nya berharap revisi perpres bisa selesai sebelum Lebaran. “Kami berharap para menteri sudah paraf. Harus bulan ini karena m engejar sebelum Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga ber peluang mengubah asumsi harga minyak Indonesia (In donesian Crude Price/ICP). Perubah an ini akan diajukan kepada DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2018. Adapun perubahan itu mengacu pada kenaikan harga minyak dunia.

Djoko mengungkapkan, pada periode April, ICP sudah menyentuh level USD67,43 perbarel. Angka kenaikan tersebut tertinggi sejak November 2014. Pihak nya memperkirakan ICP ke depan tidak akan turun, tapi terus me ng alami kenaikan se- hing ga perlu revisi ICP dalam APBNP 2018 di te tapkan USD48 per barel. “Nanti kami akan usulkan. Ke mungkinan ada per ubahan,” kata dia.

nanang wijayanto