Edisi 16-05-2018
Pengusaha Mebel Minta SVLK Dihapus


JAKARTA – Pengusaha tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta pemerintah menghapus pemberlakuan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) untuk industri mebel dan kerajinan.

Sebab adanya kewajiban melakukan ser tifikasi kayu ini meng hambat perkembangan industri mebel dan kerajinan nasional. “Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu ti dak kompetitif jika di banding kan negara pesaing kita, karena untuk mengurus SVLK dan beberapa izin pen du kungnya diperlukan biaya yang besar,” kata Sekretaris Jen deral HIMKI Abdul Sobur di sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMKI di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, kata Sobur, kalangan pengusaha yang ber gerak di sektor industri mebel dan kerajinan tergabung di HIMKI telah meminta agar pemerintah menghapus pemberlakuan SVLK untuk industri me bel dan kerajinan. “Penerapan kebijakan SVLK ber dampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional.

Padahal saat ini industri mebel sedang bersaing ketat dengan pelaku industri mebel inter nasional,” ujar Sobur. Menurut Sobur, saat ini juga masih ada pihak-pihak meng inginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan.

Menurut Sobur, mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan meng untungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan. “Padahal dengan adanya rencana membuka kembali keran ekspor bahan baku rotan sangat bertentangan dengan program hilirasi yang telah dicanangkan pemerintah.

Di sisi lain, saat ini industri mebel dan kerajinan rotan masih dalam tahap recovery ,” ucap Sobur. Adanya desakan dibukanya kran ekspor dan bahan baku rotan menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, meng ingat bahan baku kayu dan rotan yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan para pelaku industri dalam negeri. “Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri dalam negeri,” tutur Sobur.

sudarsono