Edisi 17-05-2018
Sederhanakan Regulasi, Pemerintah Segera Luncurkan OSS


JAKARTA – Presiden Joko Wido do (Jokowi) memerintahkan ke menterian dan lembaga non kementerian menyiapkan secara matang rencana inte grasi dalam satu sistem elekt ronik tung gal Online Single Sub mis sion (OSS).

Kesiapan dimak sud meliputi sistem maupun sum ber daya ma - nu sia (SDM). Perintah ini disampaikan Presiden pada sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Langkah men dorong implementasi OSS merupakan bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan regulasi dan prosedur yang se - lama ini menghambat per tum - buhan ekonomi. Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wa - pres Jusuf Kalla, Presiden juga meminta ego sektoral benar-be - nar dihilangkan dalam pe ne - rap an OSS.

Untuk memastikan terwu - jud nya program tersebut, Pre si - den memerintahkan kepala staf ke presidenan untuk memo ni - tor ini dan melaporkan ke pa da - nya, kementerian apa saja dan lembaga nonkementerian apa saja yang belum melaksanakan dan bahkan menghambat pe - laksanaannya. “Saat OSS ini diluncurkan harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral, tidak ada prosedur yang ribet, yang lama-lama, semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah,” katanya. Presiden mengingatkan bah wa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem daring, tapi juga terkait penyeder ha na - an regulasi, baik di kementerian lembaga maupun di daerah.

Dia pun berharap keberadaan OSS bisa mendorong investasi dan ekspor, pertumbuhan eko no - mi, dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. “Terutama investasi yang padat karya. Sekali lagi ingin saya garis bawahi untuk inves - tasi yang berhubungan dengan padat karya, agar yang namanya prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi sebanyak-ba - nyak nya, hilangkan regulasiregulasi yang tidak perlu, hilang kan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon satu, ditjen, dan mungkin juga di tingkat BUMN kita,” kata Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ke siap - annya mengimplementasikan OSS. Bahkan, dia meren ca nakan OSS diluncurkan 21 Mei ini.

“Reform-nya, sistemnya, mau - pun organisasinya sudah se le - sai. Kita siap untuk diluncur - kan,” kata Darmin seusai meng - ikuti sidang kabinet paripurna membahas persiapan pelun cur - an OSS di Jakarta kemarin. Darmin menegaskan, pe - lun curan sistem perizinan ter - pa du ini akan mempermudah investor dalam memperoleh izin usaha, karena seluruh pro - ses pengajuan izin mulai tingkat pusat hingga daerah dapat di - lakukan melalui sistem ini. De - ngan begitu, investor—baik in - vestor individu maupun per se - roan—hanya perlu mem bawa akta notaris perusahaan untuk memperoleh izin usaha ke BKPM atau pemerintah dae rah, dan sebagai syarat untuk ter ca - tat dalam sistem OSS.

“Kita nanti siapkan sis tem - nya untuk di-entry, informasi yang ada di akta itu. Kemudian, beberapa informasi tambahan juga diminta, seperti berapa ba - nyak investasinya dan di mana. Sistem nantinya otomatis akan mengesahkan perusahaan itu,” katanya. Setelah itu, sistem OSS akan memberikan nomor identitas perusahaan dan investor sudah bisa memulai usaha, sambil mengurus izin-izin lainnya yang diperlukan dalam batas waktu tertentu, seperti izin mendirikan bangunan atau izin lingkungan. Dalam sistem ini, tambah Darmin, investor juga dengan mudah memperoleh informasi mengenai insentif perpajakan yang bisa diperoleh dari pe me - rintah untuk memudahkan da - lam menjalankan bisnis, se perti tax holiday atau tax allowance.

“Termasuk insentif itu akan diberi tahu, misalnya insentif fiskal taxholiday atau tax allowance, dia akan tahu melalui sistem, dia dapat atau tidak? Kalau dia dapat, tidak perlu lagi mengurus ke mana-mana,” kata Darmin. Dia juga memastikan pe laksanaan sistem OSS akan di du - kung sepenuhnya oleh Satgas Percepatan Berusaha yang berada di pusat dan di daerah untuk mengatasi persoalan yang ma - sih mengganjal dari pengajuan izin elektronik ini. “Melalui sis tem ini, kita tahu izin sudah ke luar atau belum.

Kalau belum, ke menterian terkait atau pe me rintah daerah yang ber tang gung jawab harus mengecek dan apa yang harus dilakukan supaya selesai, agar pengusaha itu tidak harus pu - sing,” katanya.

Ant/yanto kusdianto