Edisi 17-05-2018
Urgensi Revisi UU Terorisme


Menjelang bulan Ramadan, Indonesia diguncang serangan terorisme. Kali ini bom bunuh diri diledakkan di sejumlah rumah ibadah di Surabaya (13/5).

Tak tanggungtanggung, terdapat lima se - rangan terorisme dalam kurun waktu 25 jam. Sebanyak 13 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Aksi terorisme saat ini bisa dibilang merupakan aksi ter - parah setelah kejadian bom Thamrin pada awal 2016 lalu. Salah satu penyulut eskalasi aksi terorisme ini berawal dari insiden di Mako Brimob Depok yang mene - was kan lima ang - gota polisi dan satu na rapidana te - ro ris. Pascatragedi itu, sel-sel jaringan te rorisme di hi - dup kan. Pasalnya, sebelum in si den Su rabaya, berapa aksi te rorisme juga meruyak di se jum - lah daerah namun berhasil di ga gal - kan aparat ke po li - sian.

Pe nang kap - an terduga teroris di Tambun Bekasi ataupun pe nembakan mati empat ter du ga teroris di Cianjur, Jawa Ba - rat, adalah be be - rapa contoh. Jika dipetakan, ren tetan teror yang terjadi di Surabaya dan beberapa daerah lainnya tidak bisa dipisahkan dari jaringan Jamaah An - sharud Daulah (JAD). Dita Fukrianto, salah satu pelaku aksi di Surabaya adalah Ketua JAD, yang ber sama ke luar ga - nya baru kem bali dari Suriah setelah ber ga bung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Fakta inilah memperkuat argumentasi bahwa aksi terorisme yang terjadi belakangan bukan sekadar faktor agama, tapi ada kaitan dengan geo - politik internasional lantaran ISIS sebagai dalangnya.

Pan dangan ini misalnya pernah disampaikan Robert Pape dalam hasil risetnya berjudul Dying to Win: The Strategic Lo - gic of Suicide Terrorism (2005). Menurutnya, dari sekian ba - nyak kasus teroris, fun da mentalisme agama hanyalah se ba - gai kedok karena di be la kang - nya bertumpu kepentingan kapital global. Karena itu, kendatipun ak - si terorisme yang terjadi di In - donesia kerap dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, tapi tidak bisa dibantah bahwa aksi tersebut merupakan suatu ga - bungan antara pelaku do mes - tik (indigenous ) dengan me re - ka memiliki jaringan trans - nasional (trans-national net - works ). Inilah mengapa upaya membasmi terorisme harus melibatkan segenap kom po - nen bangsa, tidak cukup hanya diserahkan kepada Polri.

Sinergi TNI-Polri

Sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang terkait dengan geopolitik dan geostrategi in - ter nasional, sinergi antara TNI-Polri dalam menumpas terorisme di Indonesia sangat diperlukan. Persoalan tero ris - me bukan sekadar persoalan keamanan, tapi juga masalah pertahanan sebuah negara dari kolonialisme model baru. Sebab terorisme me ru pa - kan suatu bentuk ancaman yang dapat mengganggu sta bi - litas keamanan dan meng - ancam kedaulatan suatu ne - gara.

Konvensi Jenewa ber tajuk Prevention and Punishment of Terrorism (1937) pernah menggambarkan perbuatan teroris sebagai “criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public”. Terorisme adalah musuh bersama dan musuh dunia ka - rena itu harus ditumpas sam - pai ke akar-akarnya. Tentu sa - lah satu fungsi sinergi antara TNI dan Polri adalah dalam mengoptimalkan peringatan dini, deteksi dini, pencegahan, dan menangkal per kem-bang - an terorisme di Indonesia.

TNI memiliki kemampuan inte li - jen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat(2) UU Nomor 34/2004 serta memiliki rantai komando (chain of command ) sampai tingkat de - sa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Begitu halnya Polri. Se ba gai apa - rat terdepan dalam men jaga keaman - an Indo ne sia, Polri selama ini menjadi tumpuan dalam pe - negakan hu kum pemberantasan tero ris me serta me - la kukan tin da kan preventif dan rep - resif ter hadap an - caman terorisme. De ngan kelebihan masing-masing, sinergi antara TNI dengan Polri dalam me num pas te ro ris - me diharapkan akan lebih mak si - mal.

Revisi UU Terorisme

Tentu sinergi TNI-Polri saja tidak cukup. Harus ada payung hu - kum kuat dan mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia. Salah satunya revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pi - dana Terorisme. Sebab terkait aksi terorisme ini, publik tidak bisa menyalahkan sepenuh - nya Badan Intelijen Negara (BIN) dan aparat kepolisian lantaran telah lalai dan ke - colongan. Karena BIN di bawah ko - mando Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sejatinya su - dah memberikan support in - formasi lengkap kepada pihak aparat, termasuk sel-sel ja - ringan yang ada.

Namun, mes - ki sudah mengetahui infor - masi lengkap, kepolisian tidak bisa bertindak sebelum adakejadian atau barang bukti. Di sinilah titik dilema kepolisian sehingga menjadi serba salah. Karena itu, revisi UU Te - rorisme menjadi hal mendesak segera dituntaskan. Pertama, revisi UU Terorisme berfungsi memperkuat fungsi pen ce gah - an. Pasalnya, salah satu pang - kal masalah sulitnya me lawan sekaligus mencegah te rorisme ialah tak cukup ter sedianya pe - rangkat undang-undang kom - prehensif untuk payung hu - kum bagi aparat mendeteksi dini potensi tin da kan teror sebagai upaya pen cegahan.

Sebagai contoh, BIN misal - nya perlu diberi otoritas untuk bisa melakukan pencegahan dalam mengatur lalu lintas per da gangan ilegal senjata api dan juga kontrol ketat ter ha - dap ber edar nya aneka bahan peledak yang dijual bebas. Ter - masuk bekerja sama de ngan Pusat Pelaporan dan Ana lisis Transaksi Ke uang an (PPATK) dalam pemantauan transaksi keuangan yang men curigakan. Hal ini penting se bagai upaya pencegahan. Kedua, revisi UU Terorisme memberikan ruang gerak lebih luas kepada kepolisian untuk memberantas terorisme. Se - bab salah satu kelemahan UU Nomor 15/2003 tentang Pembe ran tasan Tindak Pidana Terorisme adalah sulitnya me - lakukan tin dakan terhadap aktivitas indi vidu atau or ga - nisasi masyarakat yang meng - andung unsur atau punya afi - liasi dengan terorisme.

Sebagai contoh, pihak in te - lijen ataupun kepolisian mi sal - nya sudah mengetahui bah wa ada ratusan kelompok radi kal kembali dari Suriah, yakni mar kas besar ISIS. Namun, aparat tak mampu berbuat apa-apa karena tak punya ke - leluasaan ataupun payung hukum untuk melaku kan tin - da kan terhadap mereka. Inilah ke mudian selalu membuat inte li jen dan aparat kepolisian di tu duh kecolongan dan se - olah-olah membiarkan. Pada - hal inte lijen dan aparat se - jatinya tidak bisa berbuat apaapa lantaran tak ada payung hukumnya.

Karena itu, sekali lagi, revisi UU Terorisme kini menjadi pen ting. Tentu di atas itu se - mua, pe libatan segenap elemen mas ya rakat dalam upaya mencegah aksi terorisme ini juga sangat dibutuhkan. Se bagai musuh bersama, terorisme harus di la wan. Setiap dari kita punya ke wajiban untuk me la wannya!

Ngasiman Djoyonegoro
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Penulis Buku “Intelijen di Era Digital“ (2017) dan “TNI dan Ancaman Baru Dunia Pertahanan” (2015)










Berita Lainnya...