Edisi 17-05-2018
Insentif Mini Tax Holiday Disiapkan


JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal berupa mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar. Saat ini aturan mengenai mini tax holiday ini sedang dibahas di tingkat kementerian.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Mo dal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan, ketentuan pemberian mini tax holiday ber be da dengan aturan tax ho liday yang ada. Nanti jumlah pe n gu rang an Pajak Penghasilan (PPh) da lam mini tax holiday ini hanya di patok 50% dari jum lah pajak yang harus di ba ar.

“Durasinya li ma tahun, tapi tetap mengacu pa da industri pio nir yang in ves ta sinya di bawah Rp500 miliar,” ujar nya di Ja karta, kemarin. Menurut Azhar, insentif mini tax holiday berbeda dengan tax allowance.Pada mini tax holiday,persyaratan bidang usaha in dustri pionir dipenuhi dengan investasi di bawah Rp500 mi liar, tapi di atas Rp100 miliar.

Se mentara untuk tax allowance ada lah fasilitas pajak penghasilan untuk investasi di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Insentif tax allowance be rupa pengurangan penghasilan ne to 30% dari jumlah investasi, di bebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per ta hun, dihitung sejak saat produk si komersial.

“Kemudian penyusutan atau amortisasi yang di percepat, pengenaan Pajak Peng hasilan atas dividen yang di bayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, dan kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun,” ujarnya.

Azhar belum bisa memastikan kapan aturan ini bisa berjalan karena masih dibahas di ting kat kementerian. “Mini tax ho liday masih dibahas. Kalau tax allowance sudah ada dasar hu kumnya berupa Peraturan Pe merintah No 18/2015 yang te lah diubah dengan PP No 9/ 2016,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Na sution mengatakan pemerin tah akan mengeluarkan insentif pajak dalam waktu dekat. “Per tama, kita akan mengumum kan pajak untuk UMKM PPh itu. Sekarang sedang dalam ta hap diproses terakhir. Kita ber harap pekan ini selesai sehingga pekan depan bisa diumum kan.

Setelah itu, kita akan segera masukan aturan un tuk tax holiday,” ujarnya. Darmin mengatakan, perusahaan yang mengajukan fasilitas tax holiday melalui online single submission (OSS) akan lang sung mengetahui apakah da pat atau tidak. “Begitu dia ma suk ke OSS, dia bilang kegiatannya, berapa investasinya, sistem akan bilang Anda tidak dapat atau dapat sekian tahun.

Begitu juga untuk tax allowance mau pun lainnya,” tuturnya. Sebelumnya Kepala Badan Koor dinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pemerintah telah mem berikan insentif tax holiday kepada pengusaha yang berinvestasi di atas Rp500 miliar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018.

Meski be gitu, masih banyak investor ska la kecil dan menengah ingin ber investasi di bawah Rp500 mi liar. “Banyak investor skala m e nengah kecil, itu investas inya di bawah Rp500 miliar. Jadi, itu sedang kita siapkan insentif pa jak dan fiskal bagi mereka,” ujarnya.

Menurut Thomas, pe merin tah sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa semua fa s i li tas fiskal sesuai dengan undang-undang (UU) berlaku. Pe merintah perlu me mas tikan agar kebijakan ini tidak ber ten tang an dengan UU Pajak Penghasilan (PPh) hingga UU Pe na nam an Modal. “Jadi ada be be rapa UU, baik UU PPh mau pun UU Penanaman Modal.

Jadi ki ta bernavigasi pada itu,” ungkapnya. Thomas mengatakan, pemerintah sedang mem pertimbangkan tiga jenis insentif pajak yang bisa diberikan, yaitu tax h oliday, tax allowance, dan super de duction tax atau pengurangan pa jak bagi industri yang melakukan pelatihan kepada tenaga ker ja.

“Ini masih pro-kontra, apa kah diberikan dalam tax holiday, tax allowance, atau super de duction tax. Ini sedang di siapkan karena aspek kebijakan yang sangat penting adalah pelatihan pekerja dalam meningkat kan keahlian dan keterampilan pekerja,” tuturnya.

Thomas menilai, usulan super deduction tax dari Menteri Perindustrian (Menperin) untuk memberikan kelonggaran se besar 200% bisa diterapkan. “Men perin secara publik mewacanakan 200%, itu masih dalam pro ses penelitian. Saya kira 200% sudah tepat dan juga se suai dengan kebutuhan kita yang sangat mendesak untuk me latih pekerja-pekerja kita,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu keluhan investor adalah tenaga ker ja Indonesia dinilai kurang te rampil dibandingkan tenaga kerja di negara ASEAN. Karena itu, dibutuhkan insentif fiskal untuk memicu pelaku usaha agar menambah kegiatannya dibidang pelatihan tenaga kerja.

oktiani endarwati