Edisi 23-05-2018
Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Asuransi Maksimal 80%


JAKARTA– Kepemilikan asing pada perusahaan asuransi dibatasi maksimal sebesar 80%. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Asuransi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, PP tersebut berlaku untuk perusahaan asuransi yang baru ataupun yang sudah berjalan, tapi kepemilikan asingnya di bawah 80%. ”PP ini diundangkan pada 18 April 2018 yang mengatur bahwa kepemilikan asing di Indonesia itu maksimum 80% dan kepemilikan domestik minimal 20%,” ujarnya di Jakarta kemarin. Suahasil melanjutkan, perusahaan dengan kepemilikan asing di atas 80% masih tetap bisa beroperasi. Namun, kapasitas bisnis perusahaan tersebut tidak bisa meningkat.

”Kalau mau ada ekspansi bisnis, asingnya kita harapkan maksimal 80% dan domestiknya minimal 20%. Dengan demikian, kalau perusahaan itu melakukan ekspansi, menambah modal, dan seterusnya, lamalama kepemilikan asing itu akan sampai ke level 80%,” jelasnya. Menurut dia, peluang usaha sektor asuransi di Indonesia masih sangat besar sehingga masih banyak perusahaan asuransi yang ingin memperluas bisnis. Selain itu, nilai premi asuransi per kapita rata-rata di Indonesia hanya Rp1,5 juta per tahun. Hal tersebut masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura.

Padahal, rata-rata pendapatan orang Indonesia per kapita sekitar Rp50 juta per tahun. ”Jadi, masih sangat besar peluang untuk ekspansi bisnis. Kita berharap perusahaan perasuransian kepemilikan domestik bisa kita tingkatkan terus,” tuturnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perkembangan sektor keuangan termasuk industri asuransi merupakan syarat yang diperlukan bagi suatu perekonomian untuk semakin maju dan berk e m b a n g. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya kelompok kelas menengah.

”Mereka akan mencari instrumen investasi, bisa dalam bentuk tabungan pasif, mutual fund, asuransi, atau dalam bentuk pensiun yang akan datang. Variasi instrumen tersebut akan dibutuhkan oleh masyarakat pada saat mereka mendapatkan dirinya, di mana mereka punya ruang untuk berinvestasi karena adanya tabungan,” ujarnya. Sri Mulyani melanjutkan, kehadiran industri asuransi yang sehat, yang bisa menawarkan berbagai macam variasi produk kompetitif dan kredibel tentu berdampak positif bagi dunia usaha. Namun dalam hal ini, penetrasi asuransi pada masyarakat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negaranegara ASEAN.

”Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, penetrasi asuransi kita masih belum setinggi negara ASEAN. Untuk itu, menjadi tugas kita bersama bagaimana mengembangkan asuransi yang baik. Menciptakan asuransi yang sehat dan kompetitif dalam perekonomian nasional ataupun global, perlu permodalan yang kuat,” tuturnya. Selain permodalan dan komitmen jangka panjang, industri asuransi juga membutuhkan skilldari para pengelolanya.

”Transfer dari skill dan kemampuan kita untuk menarik modal asuransi dari luar negeri itu menjadi kunci pokok yang sangat penting. Kami dalam menyusun PP ini sudah melakukan konsultasi dengan pelaku usaha industri dalam negeri dan banyak dari mereka mengakui bahwa masih membutuhkan transfer dari skill knowledgedan tentu saja komitmen modal asing,” katanya. Menkeu menuturkan, Indonesia merupakan negara yang secara geografis harus mampu untuk mengelola bencana alam.

”Kalau ada bencana, kita respons langsung dengan mengeluarkan APBN untuk membantu. Seharusnya kita mampu mengamankan industri asuransi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan perekonomian yang semakin maju,” ungkapnya. Menurutnya, keberadaan mitra asing di dalam pengembangan industri asuransi di Indonesia perlu, tapi bukan berarti mereka bebas tidak terbatas. Untuk itu, me lalui PP ini pemerintah mencoba mengombinasikan kebutuhan industri serta komitmen modal dan skill para pelaku industri asuransi.

Oktiani endarwati