Edisi 12-06-2018
KPK Sebut Tak Targetkan Parpol Tertentu


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menargetkan kader PDIP yang menjadi kepala daerah dalam penanganan kasus, termasuk pada operasi tang kap tangan (OTT).

Selama satu pekan sebelumnya me - mang ada tiga kali OTT di tiga daerah berbeda, yakni Pur ba - lingga, Kota Blitar, dan Tu lung - agung, yang kemudian me ne - tap kan tiga kepala daerah ter - sebut sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, penanganan kasus tiga kepala daerah tersebut maupun ka - sus-kasus lainnya tidak me - nyasar kader partai politik (parpol) tertentu. “KPK enggak milih sasaran. Yang utama itu hukum, hukum pembuktian yang dikedepankan. Enggak ada politik-politi k - an. Yang penting kita sudah pu - nya lebih dua alat bukti yang cukup,” katanya kemarin. Pe r - nya taan Saut itu menanggapi kritik yang dilontarkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kri sti yan to, Minggu (10/6).

Pada Senin (4/6) tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Pur balingga, Jawa Tengah. Da - lam OTT ini KPK menangkap 6 orang, termasuk Tasdi selaku bu pati Purbalingga periode 2016-2021 yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Pur ba - lingga (kini dipecat). Pe nang - kapan dilakukan setelah ter - jadi serah terima uang yang di - duga suap sebesar Rp100 juta yang rencananya untuk ke bu - tuh an tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2018 Tasdi. Da - ri enam orang tersebut, ke mu - dian ditetapkan 5 tersangka.

Berikutnya Rabu (6/6) tim KPK melakukan OTT di Ka bu - paten Tulungagung dan Kota Blitar, Jawa Timur. Saat OTT disita uang tunai Rp2,5 miliar ter kait dengan 2 kasus dugaan suap berbeda untuk 2 kepala daerah. Selepas OTT, pe merik - sa an, dan gelar perkara (eks - pos), KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang yang ditangkap. Mereka ada lah Bupati Tu - lungagung Syah ri Mulyo (ka der PDIP), Ke pala Dinas PUPR Su - trisno, Agung Prayitno (swas ta, perantara). Mereka dite tapkan se bagaitersangkape nerimasu ap Rp1 miliar dari tersangka pemberi pengusaha kontraktor Su silo Prabowo alis Sus alias Mbun.

AdapunWaliKotaBlitaryang juga Ketua DPC PDIP Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar danBambangPurnomo(swasta, perantara) ditetapkan menjadi tersangka dugaan pe nerima suap Rp1,5 miliar dari ter sangka pemberi Susilo Pra bo wo terkait dengan ijon proyek pembangunan SMPN 3 Bli tar de ngan nilai kontrak Rp23 miliar. Sautmelanjutkan, se baik nya di hentikan saja per nyataanper nyataan yang mendiskreditkan KPK bahwa KPK me nar - get kepala daerah dari partai ter - tentu atau po litikus dari partai tertentu.

Da lam konteks Syahri Mulyo mi salnya, meski yang ber sangkutan maju kembali sebagai petahana calon bupati Tu - lung agung di Pilkada Serentak 2018, KPK tidak ada niat dan keinginan untuk menggagalkan pencalonan yang bersangkutan. SekjenDPPPDIPHastoKris - tiyanto mengatakan, ba nyak yang bertanya apakah OTT yang dilakukan KPK di dua daerah tersebut murni upa ya pemberantasan hukum atau sebaliknya ada kepenting an politik yang memenga ruhi nya. P er tanyaan tersebut muncul mengingat yang menjadi sa - saran adalah mereka yang me - miliki elektabilitas ter ting gi.

Sabir laluhu