Edisi 12-06-2018
Sertifikasi Halal dan Kewajiban Negara


Berkaitan dengan ke tentuan Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib besertifikat halal, maka sertifikasi halal bukan lagi menjadi sukarela, tetapi wajib dilakukan oleh pelaku usaha, tidak terkecuali produk UMKM.

UU ini mem be ri kan masa penye suai an kepada pa - ra pelaku usaha sam pai 5 ta - hun sejak di ber la ku kan 17 Ok - tober 2014. Ar ti nya masa ke - wa jiban sertifikasi (man da - tori) dimulai 17 Ok to ber 2019. Pelaku usaha wajib me la ku - kan sertifikasi halal selambatlambatnya pada 17 Oktober 2019 sebagaimana yang diatur oleh Pasal 67 UU JPH. Pelaku usa ha yang tidak melakukan ke wajibannya (melakukan ser - ti fikasi halal) dalam masa man - dat ori tersebut dapat dikenai sank s i berupa denda dan sank - si hukuman pidana se ba gai ma - na diatur dalam Pasal 56 dan Pa sal 57 UU JPH. Sanksinya d i - an c am dengan kurungan pi da - na penjara selama 5 tahun dan an caman denda atau penalti se besar Rp2 miliar.

Akan tetapi dengan mem - pe r hatikan ketentuan Pasal 4 UU ini yang mengatur bahwa pe laku usaha wajib untuk ser - ti fi kasi semua produknya yang ber edar, berarti negara meng atur dan membebani ke - wa jib an bagi warga ne ga ra - nya. Oleh ka renanya negara ti - dak dapat ha nya membuat re - gulasi saja, ta pi juga b er ke wa - jib an mem be ri kan subsidi ke - pa da pelaku usa ha apabila dam paknya dir a sa kan mem - be b ani golongan dan atau ke - lom pok usaha yang ti dak mam pu secara finansial. Ini se suai dengan prinsip pada Pa - sal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat k e - mu dah an dan perlakuan khu - sus un tuk memperoleh k e - sem pat an dan manfaat yang sa ma gu na mencapai per sa - ma an dan keadilan.”

Dengan begitu beban pe la - ku usaha kecil dan mikro tidak di persamakan dengan beban pe laku usaha yang besar. Ne ga - ra wajib mengatur dalam se - buah peraturan pemerintah ba gaimana skema pembiayaan ser tifikasi halal bagi pelaku usa ha sesuai dengan prinsip ke adilan dan kemanfaatan. Tidak hanya itu, oleh karena ke mampuan permodalan pe la - ku usaha kita yang tidak sama, khu susnya UMKM yang jum - lah nya besar dan produknya be ragam serta rentan dalam hal permodalan dan sektor ini jum lahnya jutaan, pe me rin - tah-ne gara wajib memberikan bim bingan teknis dan pen - dam p ingan. Misalnya ba gai - ma na UMKM mempersiapkan do kumen untuk melakukan ser tifikasi halal.

Negara juga wa jib membiayai sektor usaha ini agar memiliki daya saing di pa sar. Karena jika negara meng abaikan persoalan ini da - pat dipastikan akan terjadi pe - lang garan yang masif dan sis - tem jaminan halal di Indonesia su lit untuk dapat dijalankan. Dengan sertifikasi halal men jadi mandatori (k e wa jib - an), sesungguhnya negara te - lah hadir dalam memberikan per lindungan bagi pelaku usa - ha dan warga negara untuk ter - cip tanya kepastian mengenai sis tem jaminan halal sehingga pe laku usaha dan masyarakat ter lindungi kepentingannya se cara bersamaan.

K e pen ting - an produsen adalah ke ber lang - sung an usaha, kepastian, dan pro teksi dari serbuan produk asing, sementara masyarakat kon sumen dapat memperoleh ke jelasan mengenai status pro - duk apakah halal atau tidak. Jadi tidak seperti se ka - rang, ki ta dihadapkan pada pi lihan pro duk yang tidak je - las ke ha lal annya, bahkan ha - rus ter pak sa membeli karena ti dak pa ham. Bahkan banyak se kali pe la ku usaha yang telah me la ku kan self declared halal, ar tinya ha lal yang dinyatakan sen diri de ngan tulisan “halal” tan pa ter le bih dahulu me la - ku kan ser ti fi kasi kepada lem - ba ga yang berwenang.

Dalam konteks per da gang - an internasional yang meng - anut rezim perdagangan be - bas, niat baik pemerintah yang ha dir dalam rangka per lin - dung an kepada pelaku usaha dan masyarakat harus meng - ha d api berbagai tantangan da - ri negara-negara anggota World Trade Organization (WTO). Hal ini disebabkan di da lam UU JPH ditetapkan ke - ten tuan bahwa sertifikasi halal di lakukan oleh Badan Pe nye - leng gara Jaminan Produk Ha - lal (BPJPH). Ketentuan ini mengatur bah wa sistem jaminan halal ini akan dilaksanakan oleh BPJPH yang semula dilaksanakan oleh Ma - jelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI.

Oleh karena BPJPH adalah ba dan yang strukturnya secara ke - lembagaan berada di bawah Ke menterian Agama (se ting - kat ditjen) atau eselon 1, ser ti fi - ka si halal oleh negara-negara ang gota WTO dapat dianggap se bagai kebijakan yang bersifat dis kriminatif (non- t ariff bar - rier) atau kebijakan pungutan non tarif. Ini suatu kebijakan yang tidak dapat diper ke nan - kan dalam perdagangan in ter - na sional. Hal inilah di ke mu di - an hari akan dapat me nim bul - kan konsekuensi berupa seng - ke ta perdagangan intern a sio - nal apabila BPJPH benar-benar me nerbitkan sertifikasi halal un tuk produk sebagaimana di - atur pada Pasal 1 angka 1.

Isu ini perlu dicermati agar Pe merintah Indonesia yang ber mak sud melindungi ke pen tingan warga negaranya untuk ti dak me ngonsumsi barang yang ti - dak halal dan mem per oleh ke je - las an status produk yang non - halal dapat te rse leng ga ra de - ngan baik di tengah- te ngah per - da gangan internasional. Di berbagai negara, ser ti fi - ka s i halal dilakukan oleh lem - ba ga yang setara dengan NGO atau LSM yang merupakan kua si negara (LSM yang me n - da patkan dana anggaran dari APBN) karena peranya yang sa - ngat penting. Seperti halnya mo del sertifikasi halal yang se - la ma ini dilakukan oleh LPPOM MUI.

Sebagai contoh ser tifikasi ha lal yang dilakukan oleh be be - ra pa negara kawasan se p eri Si - nga pura (MUIS), Thai land (The Central Islamic Co mit te of Thai land), Brunei Da rus salam (Ba hagian Kawalan Ma kanan Ha lal), China (Shang hai Al Amin Consultant Co Ltd), Je - pang (The Japan Mos lem A s so - ci a tion), Korea Se l atan (Korean Mus lim Found a tion), Taiwan (Tai wan Ha lal Integrity De ve - lop ment As so ciation), Belanda (Ha l al Qua lity Control), Belgia (Ha lal Food Coun cil of Europe), Pran cis, Ame ri ka (The Islamic Food and Nu trition Council of Am e rica), Se landia Baru (Al Kaus sar Halal Food Authority).

Semua sertifikasi halal di negara-negara tersebut dil a ku - kan NGO, bahkan di mung kin kan dalam single sertification bodys maupun multi - se r ti fi ca tion bodys. Poin-poin di atas meru pa - kan inti dari disertasi penulis yang telah di per tahankan di hadapan tim peng uji dan senat guru besar pa da ujian terbuka (promosi dok tor) pada program doktoral stra ta 3 di Fakultas Hukum Uni ver si tas Jember pada Kamis, 7 Ju ni 2018. Materi disertasi tersebut sa - ngat baru dan diharapkan dapat di jalankan pemerintah, dalam hal ini yang mendapat mandat dari UU JPH, yakni Kementerian Aga ma dan BPJPH. Disertasi de - ngan judul “Tanggung Ja wab Ne - ga ra dalam Sertifikasi Ha lal da - lam Sistem Hukum In do n esia” ter sebut dapat di per ta han kan se hingga dinyatakan lu lus se b agai doktor ilmu hukum.

Penemuan terbaru yang berkait an dengan pelaksanaan UU JPH dan sistem jaminan halal di In donesia ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah da lam hal ini kementerian ter - kait dan bagi pelaku usaha serta ma syarakat mengenai pen tingnya mandatori sertifikasi halal di jalankan oleh pemerintah, pe - la ku usaha, dan masyarakat.

Ikhsan Abdullah
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch

Berita Lainnya...