Edisi 12-06-2018
Kurangi Kemiskinan Perlu Intervensi Program


BOGOR - Banyak cara dan langkah yang dilakukan untuk melakukan intervensi sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Beberapa program pun telah diimplementasikan dengan berbagai stakeholder yang ada.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan seperti dari pemerintah pusat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Baru-baru ini, para fasilitator PKH dikumpulkan untuk memantapkan kembali langkah-langkah yang akan menjadi bekal mereka saat melakukan pembinaan dan bimbingan kepada target, yaitu keluarga harapan. “Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memilih Kota Bogor sebagai tempat pelatihan dan bimbingan bagi para PKH ini. Apalagi, program ini cukup padat dengan waktu yang relatif singkat dan peserta yang sangat banyak,” kata Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman.

Pihaknya mengklaim, angka kemiskinan di Kota Bogor 2017 turun menjadi 7,11% dari sebelumnya pada 2016 berada di angka 7,29%. “Penurunan ini juga melewati target yang ditetapkan, yakni 7,18%,” katanya. Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor Rudiyana, meski mengalami penurunan tingkat kemiskinan, angka ini masih besar dibandingkan kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung 4,17% dan Kota Depok 2,3%. “Ini perlu perhatian, ditambah indeks kesenjangan Kota Bogor juga mencapai 0,431, jauh di atas indeks Jawa barat 0,393 dan nasional 0,391. Artinya, yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya,” ujarnya.

Rudiyana mengatakan, masalah ketimpangan rasio kesenjangan ini dikhawatirkan karena adanya bantuan intervensi yang tidak tepat sasaran. Padahal, bantuan tersebut menjadi andalan dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi, sepertinya bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan raskin malah diterima orang yang mampu sehingga terjadi ketimpangan indeks rasio. “Kami percaya perlu ada perbaikan data. Sebab, master data yang digunakan yakni Basis Data Terpadu (BDT) 2015. BDT dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang seluruh daerah menerima hasilnya, termasuk Kota Bogor,” tuturnya.

Rudiyana menjelaskan, pada hasil BDP 2015, terjadi kenaikan jumlah sasaran warga miskin menjadi dua kali lipat atau sekitar 71.000. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pernah mencoba mengklarifikasi ke TNP2K dan ternyata BDP ini masih bisa verifikasi dan validasi (verivali) kembali oleh daerah sesuai regulasi Kemensos No 28/2017. “Dinsos Kota Bogor sedang melakukan verivali BDT 2015. Semoga dengan verivali dapat memperbaiki data kemiskinan menjadi data yang valid, akurat, dan terpercaya sehingga dapat mengembalikan bantuan itu kepada yang tepat sasaran dan bisa membantu rakyat miskin, selain juga agar dapat menurunkan angka kemiskinan dan bisa menurunkan indeks kesenjangannya,” bebernya.

Rudiyana menambahkan, kunci verivali ini ada di musyawarah kelurahan, yakni seluruh elemen masyarakat dikumpulkan di kelurahan membuka data kemiskinan dan dibedah semuanya. Jadi, harus ada ketegasan juga kalau yang memang tidak berhak langsung dicoret dan diberikan ke warga yang memang membutuhkan. Kemiskinan dan kesenjangan tidak akan selesai kalau dari bawahnya masih saling mengedepankan ego.

“Harapan kami, verivali menghasilkan data yang akurat untuk kemudian diajukan ke Kemensos. Sebab, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan mencapai ratusan miliar sehingga sangat disayangkan jika tidak tepat sasaran,” katanya.

Haryudi