Edisi 12-06-2018
Perda Tegak, Kawasan Kumuh Tertata


SELAIN untuk menunjang maupun mengatasi kemacetan di Kota Bogor, penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di sejumlah ruas jalan raya adalah sebuah keniscayaan agar tak kumuh dan semrawut.

Apa saja yang sudah dan akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor selaku penegak peraturan daerah (Perda) sekaligus ujung tombak suksesnya program pemerintah, berikut wawancaranya.

Apa tujuan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor pekan lalu, khususnya di Jalan KHR Abdullah bin Muhammad Nuh mulai Simpang Yasmin hingga Semplak?

Jalan KH Abdullah bin Nuh yang sudah kami tertibkan saat ini sedang kami tata PKL-nya, dan instansi terkait saat ini sudah berkordinasi dengan Dinas Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Tapi, kami tidak mengosongkan seluruh kawasan itu. Kemarin itu kebetulan di daerah yang kita tertibkan itu, juga akan dibangun jalur hijau dan akan dibikin shelter.

Seharusnya apa yang dilakukan Pemkot Bogor dalam menata kawasan Jalan KHR Abdullah bin Nuh yang memang sejak lama berada di kawasan ruang terbuka hijau?

Intinya kawasan itu akan kami tata. Bahkan, di lokasi lain juga rencana akan dibuat seperti itu, mengarah ke penataan PKL seperti di kawasan yang sebelah kanan arah fly over tol Bogor Ring Road (BORR) itu belum ada lagi. Jadi yang kami tertibkan dan tata bersama UMKM itu saat ini mana yang kosong dan mana yang boleh diisi. Pertama sebelah kiri dan kedua di ujung dekat simpang Semplak. Selain itu, pengaturannya mana yang boleh dan tidak digunakan untuk jualan.

Lalu kenapa hanya di jalur hijau sebelah kanan atau daerah yang tak jauh sedang dibangun salah satu supermarket saja?

Sementara begitu dulu, karena kalau kita kosongkan secara keseluruhan mulai Simpang Yasmin hingga Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor, kami menjaga seusai penertibannya cukup sulit atau jika hanya sebatas pengosongan tapi tak ada tindak lanjut program akan percuma saja. Hal itu sebagaimana yang sudah kami petakan bahwa dalam melakukan penertiban maupun pemetaan, daerah yang jauh dari pusat kota, di mana penyebaran anggotanya tak bisa mengecek rutin ke lokasi, kami atur pemantauan, baik waktu maupun zonanya. Mana yang boleh dan mana yang tidak, agak jauh jadi agak jarang pengawasannya. Makanya tak tiap hari, dalam hal ini kadangkadang, seminggu sekali.

Apa saja kendala dan idealnya dalam melakukan penertiban hingga penataan PKL ini?

Idealnya jika kami akan melakukan pengosongan, saat itu juga harus langsung ditata. Nah itu baru bisa diakukan. Tapi kalau dikosongkan saja tanpa ada penataan kawasan, kami menjaganya harus setiap hari. Jadi jika suatu daerah yang tak ada penataan kawasan, kami hanya memainkan zona, baik itu tempatnya maupun zona waktu dalam melakukan pengawasan dengan melibatkan satu regu (15 personel) yang penjagaannya terbatas hanya siang kemudian paginya patroli.

Sejauh mana tentang program tindak lanjut, kawasan yang sudah ditertibkan itu kemudian kabarnya akan dibangun juga shelter transportasi publik?

Terkait yang akan dibangun shelter itu, sebetulnya tak terlalu banyak dan hanya satu titik. Jumlah PKL yang berada di kiri maupun kanan Jalan KHR Abdullah bin Nuh itu sudah dilakukan dengan cara mengundang perwakilan PKL sejak akhir tahun, September lalu, mereka diberitahukan terkait penataan maupun perdanya. Jadi dalam melakukan penertiban itu, pihaknya mengkaji juga terkait pemanfaatan lahan yang selama ini digunakan PKL itu, adakah penataan atau tidak itu, berdasarkan zona waktu dan zonasi tempat.

Bagaimana sistem penataan yang sudah ditertibkan PKL dan akan dilakukan Dinas UMKM dan Dinas Pertamanan?

Kami sering berkordinasi dengan UMKM dan pertamanan. Pertamanan tahun ini saya cek tak ada rencana pembangunan taman di lokasi sepanjang Jalan KHR Abdullah bin Nuh. Jadi, kerja kami sesuai fungsinya mengarah pada zona penataan PKL atau tempat saja dalam melakukan penertiban. Sebagian besar ratusan PKL yang ada di Jalan KHR Abdullah bin Nuh itu adalah semipermanen karena mereka sudah ada sejak lama. Seperti yang ditertibkan kemarin itu. Itu perlu ada perlakuan khusus, jika dibiarkan menjamurnya PKL akan semakin kumuh. Baik penyebarannya maupun tempat jualannya, mereka harus ditata. Jika tidak ditata, dikosongkan harus dibangun kawasan terbuka hijau yang bagus.

Sejauh mana progres terkait upaya membantu mengatasi kemacetan di pusat Kota Bogor yang rencananya di Jalan RE Martadinata akan dibangun fly over?

Terkait rencana penertiban 500 lebih PKL yang ada di kawasan Pasar Anyar tepatnya di Jalan Dewi Sartika itu, saat ini masih dalam proses pembahasan dan musyawarah. Hasil sementara mereka umumnya sudah siap untuk pindah direlokasi ke dalam kios yang baru dibangun milik swasta. Itu merupakan kemajuan cukup baik atas apa yang dilakukan UMKM kepada pedagang.

Bagaimana respons ratusan PKL di Jalan Dewi Sartika yang bakal ditertibkan demi kelancaran arus lalu lintas saat dibangun fly over RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor?

Mereka meminta waktu untuk mengumpulkan modal sewa tempat baru, baik untuk uang muka maupun cicilannya. Hingga saat ramadan dan Lebaran, pembeli biasanya lebih banyak. Tapi saya menangkap respons mereka seusai Lebaran 2018 ini mereka siap direlokasi dan mendukung penuh program pemkot ini. Kendati demikian, saat ini mengenai jadwal penertibannya kapan itu harus dibahas lagi dengan DPRD. Itu yang sedang dipertimbangkan nanti.

Selain sebagai program penataan kawasan Pasar Anyar, Jalan Dewi Sartika agar lebih rapih dan bersih ditambah melancarkan program rekayasa lalu lintas selama pembangunan flyover , ke depannya apa saja yang akan dilakukan?

Prinsipnya kami melakukan penertiban PKL di Jalan Dewi Sartika ini adalah mengembalikan fungsi ruas jalan yang selama ini sudah dilebarkan dan dibeton itu. Bahkan, dipastikan ruas jalan tersebut bakal dipadati limpahan kendaraan dari proyek fly over Jalan RE Martadinata tahun ini maupun penataan kawasan Stasiun Bogor, Jalan Kapten Muslihat ( pada 2019) nanti. Itu pasti akan banyak, pengguna jalan yang lewat situ.