Edisi 10-07-2018
Genjot Potensi PAD Melalui Objek Wisata


BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menggenjot potensi wisata yang ada di daerahnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berbagai cara pun dilakukan Pemkab Bogor agar sejumlah potensi wisata itu menjadi tulang punggung pendapatan, dari membentuk badan promosi pariwisata hingga membuat badan usaha milik daerah (BUMD). Tidak dimungkiri, selama ini sektor pariwisata termasuk di dalamnya jasa penginapan dan restoran sebagai penyumbang terbesar PAD Pemkab Bogor. Direktur Utama PT Sayaga Wisata Kabupaten Bogor Supriadi Jufri mengungkapkan, selaku BUMD yang chord bisnisnya adalah pariwisata, banyak ditemukan kendala dan tantangan dalam menggarap potensi wisata di Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Puncak. Dengan begitu, belum ada satu pun objek wisata di Puncak yang bisa dikelola secara langsung.

“Proses peralihannya cukup rumit membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selain harus berhadapan dengan masyarakat, terkadang adanya pihak swasta yang sudah mengelola lebih dulu,” ujarnya. Tak hanya itu, biaya proses peralihannya juga cukup besar sehingga diperlukan penanganan khusus oleh Pemkab Bogor. Dia menyebutkan, ada 75 objek wisata alam di Kabupaten Bogor yang hingga kini status tanahnya bukan milik pemkab. “Tapi, sebagian besar milik pemerintah pusat karena umumnya wisata alam air terjun dan panorama itu terletak di area Perhutani, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN),” katanya.

Objek wisata Puncak, Telaga Warna, yang saat ini ramai dikunjungi misalnya, itu berada di area TNGGP. Begitu pula dengan sejumlah air terjun, seperti Cilember, Curug Tujuh, Kampung Awan Megamendung yang ada di Puncak itu merupakan milik Perhutani. “Begitu pula dengan lebih dari 10 objek wisata yang berada di kawasan wisata Gunung Salak Endah (GSE), itu berada di area Balai Besar TNGHS,” ungkapnya. Kendati demikian, pihaknya berjanji secara bertahap akan berupaya bisa mengelola objek wisata potensial yang ada di GSE, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Bogor. “Minimal dari 10 objek wisata, yang memungkinkan ada dua objek wisata yang bakal kita kelola bekerja sama dengan TNGHS,” ujarnya.

Alasan BUMD PT Sayaga Wisata yang sudah hampir tiga tahun berdiri belum juga sanggup mengambil alih sejumlah objek wisata di Kabupaten Bogor, selain karena aspek sosial juga alasan sejarah didirikannya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Rahmat Sujana meyakinkan promosi langsung itu sangat efektif mengubah persepsi wisatawan asal Timur Tengah mengenai pariwisata di kawasan Puncak. “Disbudpar berencana melakukan promosi langsung di Jeddah, Arab Saudi, sekitar November 2018,” katanya. Jajaran dinas terkait juga saat ini masih mematangkan konsep promosi yang efektif untuk kegiatan tersebut.

“Sebab, jumlah wisatawan asing yang datang ke Kabupaten Bogor sepanjang 2017 mencapai sekitar 700.000 orang. Sebagian besar di antaranya berasal dari negaranegara Timur Tengah,” ungkap nya. Sayangnya, sebagian wisatawan asing itu diakui lebih mengenal Puncak sebagai tujuan wisata prostitusi. “Nah , anggapan ini jelas cukup merugikan masyarakat dan pemerintah daerah yang telah meng eluar - kan banyak biaya untuk mempromosikan potensi pariwisata positif di sana,” tutur - nya. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor Zainal Syafruddin, potensi pariwisata yang saat ini bisa dipromosikan pada wisatawan asing adalah wisata olah raga golf. Bahkan, industri pariwisata tersebut mendapat predikat terbaik tingkat Asia.

“Penghargaan bergengsi itu dari Asosiasi Golf Asia. Kita dapat penghargaan itu di Vietnam tahun kemarin,” katanya. Penghargaan tersebut meliputi 11 venue yang ada di Kabupaten Bogor, manajemen pengelolaan serta harga yang lebih murah dibandingkan tempat serupa di negara lain. HOD Marcomm Taman Safari Indonesia Yulius Suprihardo mengatakan, sebagai salah satu pengelola objek wisata di Puncak, pihaknya sangat mendukung penuh jika pemerintah serius menggarap kawasan Puncak untuk meningkatkan PAD. Menurut dia, infrastruktur penunjang dan kebijakan lain harus diperhatikan agar wisatawan mau berkunjung ke Puncak.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti tentang rawan longsor yang kerap menjadi hambatan para pengunjung mengakses kawasan Puncak. Belajar dari pengalaman longsor yang terjadi di jalur Puncak pada 5 Februari 2018 sangat merugikan, terlebih kebijakan penutupan jalur selama proses perbaikan. Pemerintah saat itu menutup jalur Puncak selama 16 hari untuk proses perbaikan. Yulius menuturkan, akibat penutupan tersebut jumlah pengunjung ke taman wisata sempat tergerus 60%. “Otomatis pendapatan tiket masuk juga turun 60%,” katanya.

Meski jumlah pengunjung turun drastis, manajemen Taman Safari tidak memberikan potongan tarif masuk. Manajemen taman wisata ini tetap membanderol tarif masuk normal, yakni Rp180.000 per orang serta tarif parkir Rp20.000 per kendaraan. “Dalam kondisi normal, Taman Safari dikunjungi ribuan pengunjung per hari. Saat akhir pekan jumlahnya bisa melonjak lebih dari dua kali lipatnya,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat juga berharap pemerintah serius menata kawasan Puncak dengan tujuan menjadikan kawasan Puncak sebagai destinasi wisata unggulan.

Haryudi