Edisi 11-07-2018
Sistem Zonasi sebagai Upaya Pemerataan di Sektor Pendidikan


Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya pemerintah mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir E!endy menegaskan bahwa sistem zonasi adalah kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan yang lain dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.”

Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang,” kata Mendikbud kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

“Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu,” tambah Menteri Muhadjir. Menurut Muhadjir, seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat rangking untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan yang tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Terkait poin satuan jarak rumah calon siswa, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB mengingat kondisi geogra!s di Indonesia yang beragam.

“Hal terpenting di dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah/tempat tinggalnya. Apabila dalam satu zona kelebihan kuota, atau daya tampungnya tidak mencukupi, maka dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah. Jangan dibiarkan anak dan orang tua kesulitan mendapatkan sekolah,” kata Hamid.

Sistem zonasi memiliki tujuan yang jelas secara jangka panjang, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi juga dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/a!rmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan zonasi diambil guna menghapus terjadinya ‘kasta’ dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena seleksi mutu masukan/penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah.

Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement)”, ujar Muhadjir. Seperti diketahui, Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Tidak banyak perubahan dalam peraturan pengganti, fokus kebijakan pada implementasi sistem zonasi. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Praktik Jual Beli Kursi

Tahun kedua penerapan sistem zonasi, Kemendikbud berharap pelaksanaan PPDB makin dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparansi, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. “Jangan sampai ada praktik jual beli kursi. Dan jangan ada pungutan liar.

Penerimaan siswa baru jangan dijadikan momentum untuk memungut yang macam-macam. Apalagi dijadikan alat tawar agar anak diterima di sekolah tertentu,” tegas Mendikbud. Pemerintah daerah didorong untuk membuat platform dan melakukan revisi kebijakan zonasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa,” terang Mendikbud.

Adapun dispensasi yang bisa diberikan dalam implementasi peraturan ini, menurut Mendikbud wajib diajukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi terkait kepada Kemendikbud. Untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh Kemendikbud melalui unit terkait.

“Mohon tidak ragu-ragu memberitakan kalau memang ada masalah atau menemukan penyimpangan kebijakan di lapangan. Karena tingkat pertanggungjawaban informasinya dapat lebih bisa diandalkan dari media yang lain,” ujar Mendikbud.

Posko Pengaduan

Mendikbud mengajak masyarakat dan komite sekolah untuk turut aktif mengawasi dan segera melapor bila melihat penyimpanagn dan mengalami diskriminasi, termasuk bila terjadi praktik pungli pada pelaksanan kebijakan zonasi, Kemendikbud telah bekerja sama dengan tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar).

Selain itu, Kemendikbud menyediakan Posko Pengaduan Itjen, Ini aplikasi yang disediakan Kemendikbud bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Termasuk praktik penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi warga yang sebenarnya mampu. Bagi para guru disediakan layanan informasi dan pengaduan secara terpadu yaitu layanan konsultasi daring sejak awal 2018.

Pada laman ini juga masyarakat dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan, bertanya, berdialog, memberikan saran dan masukan, serta konsultasi secara daring dengan nyaman dan memperoleh kepastian mendapatkan tanggapan yang baik dan profesional. Sistem layanan terpadu ini, merupakan aplikasi web terintegrasi dengan email, SMS dan telepon yakni melalui laman

http:// posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id dan melalui laman ult.kemdikbud.go.id.

Mendikbud mengingatkan pentingnya alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% sesuai amanat konstitusi. Saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Mendatang, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan.

Penyempurnaan Bertahap

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan sistem zonasi. Diperlukan beragam penyesuaian dalam penerapan, khususnya terkait perubahan zona. Misalnya kabupaten/kota yang jumlah anak sekolahnya melebihi jumlah daya tampungnya.

Dirjen Hamid mengimbau pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang telah dibahas di dalam rapat koordinasi untuk menghadapi permasalahan PPDB daring. Dia berpesan dinas-dinas pendidikan di daerah supaya mengembangkan terus sistem online PPDB untuk disesuaikan dengan kapasitas jumlah peserta didik yang akan masuk/mendaftar.

Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi tidak dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya yang berada di daerah agar memperkuat kerja sama dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di wilayah tugasnya.

Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

[adv]