Edisi 11-07-2018
Zumi Zola Kembali Berstatus Tersangka


JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Jambi nonaktif sekaligus Ketua DPW PAN Provinsi Jambi yang sudah dipecat, Zumi Zola Zulkifli, sebagai tersangka.

Kali ini Zola ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, sebelumnya Zola sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gra tifikasi atau suap pasif se be sar Rp6 miliar terkait proyek-proyek di Pemerintah Provinsi Jambi dalam kurun 2014-2017. Zola sudah di tahan KPK sejak Senin (9/4).

Untuk kasus dugaan gra ti - fikasi atau penerimaan suap pasif tersebut, bersama Zola juga ditetapkan tersangka Arfan selaku kabid Bina Marga sekaligus plt kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemprov Jambi. Dari hasil pengembangan kasus tersebut dan kasus (perkara) dugaan suap terkait pengurusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sebesar Rp4,515 triliun kepada para anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi kemudian di bu - ka penyelidikan baru.

Pe nye li - dikan baru tersebut khusus un - tuk dugaan suap terkait pe ng - urusan pembahasan dan pe - ngesahan APBD Provinsi Jambi 2018. KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti ter - kait pemberian suap untuk pe - ng urusan pembahasan dan pe - ngesahan tersebut. Ber da sar kan hasil gelar perkara (eks pose) ke - mudian dinaikkan ke pe nyi - dikan dan ditetapkan ter sangka baru.

“Terkait dengan hal ter sebut, KPK mening kat kan kem bali satu perkara (ka sus) ke pe - nyidikan dengan ter sangka ZZ (Zumi Zola), gu ber nur Jambi periode 2016-2021, sebagai ter - sang ka pemberi suap ke se jum - lah anggota DPRD Pro vinsi Jam - bi,” ungkap Basaria saat kon - ferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, ke marin.

Mantan staf ahli Kapolri untuk bidang sosial politik ini membeberkan, dalam perkara dugaan suap pengurusan pem - ba hasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sudah le - bih dulu ada empat orang yang di jerat dan sudah menjalani per sidangan sebagai terdakwa serta divonis di Pengadilan Tin - dak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Mereka adalah tiga pemberi suap: Erwan Malik selaku pe lak - sana tugas sekretaris daerah Pemprov Jambi, Arfan, dan Sai - fudin selaku asisten daerah III Pemprov Jambi; serta penerima suap Supriyono (perkara sudah inkracht) selaku anggota DPRD Jambi Fraksi PAN.

Basaria meng - gariskan, dari fakta-fakta per si - dangan dan didukung de ngan alat bukti baik keterangan saksi, surat, maupun barang buk ti elektronik untuk suap pe ng - urusan pembahasan dan pe nge - sahan APBD Provinsi Jambi 2018 bisa dipastikan se dikitnya lima peran sentral Zola.

Pertama, mengetahui dan menyetujui pengumpulan “uang ketok palu” keanggota dan pimpinan DPRD.

Kedua, me min ta dan memerintahkan Arfan dan Saifudin untuk mencari uang agar Raperda APBD 2018 di - sahkan DPRD.

Ketiga, melakukan pengumpulan dana kepala organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) dan pinjaman dari pihak lain.

Keempat, mengetahui dan menyetujui penyerahan uang setelah terkumpul.

Kelima, dari dana yang terkumpul Arfan me lalui orang kepercayaannya mem berikan uang sekitar Rp3,4 mi liar ke sejumlah anggota DPRD.

“Selama pro - ses berjalan, KPK menerima pe ngem balian uang dari pihak yang telah me ne rima, yaitu uang yang di alo ka sikan untuk 7 anggota DPRD se jumlah to - tal Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat buk ti dan di ti tip - kan dalam re ke ning pe nam pu - ngan KPK,” ung kapnya. Atas perbuatan Zola, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pa - sal 13 UU Pemberantasan Ti pi - kor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

Terkait pe nyi dik - an dengan tersangka Zola ini su - dah dilakukan pemeriksaan se - jumlah saksi dari anggota DPRD Jambi dan pejabat Pemprov Jambi. “Direncanakan pekan ini se kitar 33 saksi akan diperiksa di Jambi,” paparnya. Untuk kasus dugaan pe ne - rimaan gratifikasi atau suap pasif dengan ter sangka Zola, adatemuan baru terkait dengan jumlah pe ne ri maan.

Selama pro - ses pe nyi dikan, penyidik me ne - mukan bukti bahwa Zola me - nerima total Rp49 miliar selama dua tahun, 2016-2017. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pe - ngem bangan dua kasus ter sang - ka Zumi Zola akan dilakukan secara bersamaan.

Febri mengaku sampai saat ini belum ada keputusan dan kesimpulan apa - kah dua kasus Zola tersebut akan disatukan dalam satu dak - waan atau tidak. Selain itu, KPK sudah memperpanjang penahanan Zola untuk 30 hari ke depan terhitung Minggu (8/7) hingga Senin (6/8).

sabir laluhu