Edisi 11-07-2018
78.065 SKTM Palsu Ditemukan di Jateng


SEMARANG –Pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) daring (online ) di SMA/SMK se-Jawa Tengah (Jateng) terbongkar.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jateng menemukan 78.065 SKTM palsu. Jumlah tersebut adalah SKTM palsu yang digunakan mendaftar di SMA dan SMK se-Jateng pada PPDB daring SMA/SMK tahun ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, diketahui untuk SMA jumlah daya tampung siswa mencapai 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092 siswa. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507. Ini berarti masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.

Sementara untuk SMKN diketahui jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan kuota, yakni 108.460 siswa dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436, yang masuk seleksi 44.320 atau dengan persentase sekitar 45%. Ganjar menegaskan seluruh sekolah kemarin diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru.

”Persoalannya hari ini (kemarin) kan SKTM, banyak komplain yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” tegas Ganjar.

Berdasarkan pantauan, ditemukan data sejumlah sekolah yang menerima siswa dengan menggunakan SKTM dengan jumlah yang janggal, seperti halnya penggunaan SKTM mencapai di atas 60%, bahkan ada yang sampai 90%. Ganjar kemudian menelepon langsung sejumlah kepala sekolah yang belum melakukan verifikasi, yakni SMA Mojogedang Karanganyar, SMK Negeri 2 Blora, dan SMK 1 Purwokerto.

”Saya tegas pada kepala sekolah yang tidak mau melakukan verifikasi, kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” tegasnya. PPDB daring dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20%.

”Tapi tidak ditulis maksimumnya, maka terjadi perdebatan. Saya pastikan setelah ini bertemu dengan Pak Menteri, sistemnya harus diubah, tidak seperti ini,” kata mantan anggota DPR RI ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Gatot Bambang Hastowo mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) lalu untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM.

Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan terkait konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu. ”Bekerja sama dengan polisi setempat untuk menjelaskan karena yang lebih paham tentang aturan hukumnya.

Seperti SMA 1 Boyolali, dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” kata Gatot. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, jika ada orang tua yang nekat membuat SKTM palsu dan bahkan memanipulasi status ekonominya dengan surat keterangan miskin, itu adalah perilaku yang tidak pantas dan tidak patut dicontoh.

Dia pun menyesalkan pemalsuan tersebut karena SKTM sejatinya hanya untuk warga tidak mampu. ”Kalau benar ada orang tua yang memanipulasi status dengan SKTM, itu adalah tindakan yang tak pantas dan sangat disesalkan,” ujarnya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini meminta kepada masyarakat yang mengetahui pemalsuan SKTM untuk melapor kepada dinas dan Kemendikbud. Hal ini menjadi perhatian Muhadjir karena dia menekankan laporan yang masuk akan dia minta selidiki dan bila benar faktanya akan dia minta untuk ditindak.

”Kalau tahu ada orang kaya memalsukan SKTM, mohon dilaporkan. Pasti Kemendikbud akan tindak lanjuti,” tegasnya. Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji berpendapat, bagi siswa miskin yang ingin mendaftar ke sekolah negeri memang tidak boleh ditolak. Apalagi jika orang tuanya telah membawa SKTM dan juga pemegang Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar maka boleh masuk ke sekolah negeri favorit.

Indra berpendapat, bagi siswa yang pintar dan juga dari keluarga mampu sebaiknya masuk saja ke sekolah swasta daripada melakukan tindakan tidak terpuji dengan memanipulasi SKTM itu. ”Sekarang ini tidak boleh lagi ada sekolah favorit karena pelayanannya sama. Dibiayai 100% oleh negara kok . Beda saat masih dibiayai masyarakat,” jelasnya.

neneng zubaidah/ ahmad antoni