Edisi 11-07-2018
Belajar Perdamaian dari Konflik Maluku


JAKARTA – Konflik sosial yang terjadi di Kepulauan Maluku pada 19 tahun lalu merupakan fase kelam dan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah hubungan antaretnik serta umat beragama di Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga sebagai penggagas Perjanjian Malino II, salah satu momentum penting dalam membawa Maluku pada per da maian, menegaskan Indonesia harus belajar dari konflik Ma luku. JK mengatakan, banyak pihak menyebut konflik di Ma luku karena masalah agama.

Padahal konflik Malu- ku terjadi karena masalah ekonomi dan politik yang kemudian dibawa ke isu agama. “Apabila berbicara tentang konflik Maluku, banyak orang menyangka bahwa itu konflik agama. Memang pada akhir - nya adalah konflik agama, tapi se babnya bukan konflik aga - ma,” kata JK saat memberikan sam but an dalam Sarasehan Nasi o nal Wantannas di Jakarta, k e marin.

JK mengingatkan, konflik yang terjadi dipicu karena ma - salah politik dan ekonomi ke - mudian diarahkan ke konflik agama. “Inilah menjadi pe mi - cu bagaimana cepat konflik itu ka lau disebabkan masalah aga - ma yang sebenarnya bukan ma sa lah agama,” ujarnya. JK juga menceritakan ke hi - dupan beragama yang har mo - nis di Maluku pada masa lalu.

Masyarakat Maluku, katanya, kala itu menggantungkan hi - dup pada hasil perikanan laut, ceng kih, dan rempah-rempah. “Tahun 1992 terjadi penu run - an harga cengkih. Ada yang me mo nopoli cengkih, maka harga ceng kih turun drastis,” ung kapnya. Turunnya harga cengkih itu membuat pendapatan ma - sya rakat menurun dan me - nim bulkan kemiskinan.

Hal ter se but terjadi selama bebe - ra pa ta hun dan membuat ke ti - dak se imbangan di ma sya ra - kat. “Pada lain pihak, banyak pen datang pekerja kasar, orang Makassar jadi tukang becak. Tapi ke mu dian karena kerajinan, mereka menjadi pe - dagang di pasar se hingga eko - nomi sebagian di lak sa na kan oleh pendatang,” ujarnya.

Sementara pemicu lainnya, kata JK, pada saat bersamaan ta hun 1998 terjadi reformasi yang membuat sistem politik menjadi terbuka. Maka itu, timbullah ketidakharmonisan karena demokrasi yang ter - buka. “Kesalahannya adalah ka re na politik, ini supaya jadi pe lajaran.

Terjadilah ke mu - dian gu bernur, sekda, ketua DPRDse mua muslim. Wagub orang Katolik sehingga terja di - lah ke tidakseimbangan se hing - ga ha sil nya terjadilah keti d ak - se im bangan ekonomi dan po - litik di masyarakat,” ung kap - nya. Setelah masalah ekonomi politik timbul, maka beberapa oknum kemudian meng arah - kan nya ke masalah agama.

Konflik besar pun terjadi. Menteri Koordinator Pol i - tik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengharapkan agar bangsa In donesia bisa merawat per da - maian merujuk dari resolusi konflik di Maluku sehingga da - pat tercipta suatu masyarakat bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Jadi, saya atas nama Pre siden sudah memberikan satu masukan-masukan agar sa ra se han nasional ini bisa meng ha silkan pemikiran-pe - mi kir an cerdas sehingga per - da mai an atau persatuan bang - sa da pat kita rawat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sekjen Wantannas Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan, sarasehan ini menjadi pen ting karena belajar dari dae rah yang pernah mengalami konflik dan mampu bangkit adalah sebuah keniscayaan.

binti mufarida