Edisi 11-07-2018
Laba Ditahan Tidak Kena Pajak


JAKARTA - Pemerintah membantah akan mengenakan pajak terhadap laba ditahan perusahaan. Pasalnya, hingga saat ini Revisi Undang-Undang (RUU) Pajak Penghasilan (PPh) sedang dalam proses untuk konsultasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Revisi RUU PPh saat ini baru tahap pem bahasan mengenai desain-desain yang mungkin di masukkan atau tidak dimasukkan dalam RUU PPh. “Dalam hal ini kita tidak membuat mode mengenai perubahan UU PPh. Jadi tidak ada yang disebutkan kemarin menjadi berita,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, RUU PPh memang sedang dalam tahapan diskusi sehingga pembahasan masih awal untuk diputuskan. “Belum pernah dibahas di level pimpinan termasuk pajak laba ditahan dan pajak warisan.

Itu dibahas Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Atur annya nanti pemerintah akan berdiskusi termasuk warisan karena itu hal-hal sensitif,” tuturnya. Sebelumnya beredar kabar Ba dan Kebijakan Fiskal (BKF) Ke menterian Keuangan berencana mengenakan pajak bagi laba ditahan dengan tujuan mengurangi uang pasif dan mendorong dana tersebut tetap diinvestasikan.

Rencana itu kini sedang disosialisasikan dan selanjutnya akan tertuang dalam Revisi Undang-Undang Pajak Peng hasilan atau PPh. Rencananya pajak akan dikenakan terhadap laba yang terus mengendap selama bertahun-tahun, tidak di investasikan, tidak dibagikan, dan tidak di gunakan untuk menambahka pasitas atau perluasan usaha.

Laba ditahan didefinisikan sebagai laba bersih yang ditahan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tidak setuju apabila pajak atas laba ditahan di berlakukan. Sementara pajak warisan setuju apabila dikenakan demi mengurangi ketimpangan.

Namun demikian, harus ada ambang batas agar tidak menyasar kelompok menengah ke bawah. “Kalau pajak atas laba di tahan saya tidak setuju, dan saya kira tidak ada rencana itu. Yang benar adalah usulan kebijakan agar mendorong penggunaan retainedearnings lebih pro duk tif.

Saya lebih setuju kemudahan di pajak atas dividen yang diturunkan pajak nya sehingga men dorong pembagian laba,” katanya. Pengamat ekonomi Rizal Cal vary Marimbo menilai rencana pengenaan pajak atas laba di tahan akan menjadi di sinsentif dan melemahkan dunia usaha.

Selama ini untuk memperkuat permodalan, perusahaan ba nyak mengandalkan laba ditahan di tengah tingginya bunga perbankan. “Manfaat laba di tahan ini juga untuk keleluasaan dana bagi ekspansi kedepan bilamana diperlukan. Kalau terpaksa tidak ada laba ditahan, terpaksa perusahaan mencari pin jaman baru bilamana ada kebutuhan ekspansi,” katanya.

Penerimaan Negara 2018 Diprediksi Surplus

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara hing ga akhir tahun 2018 di prediksi bisa mencapai 100%. Menurut dia, penerimaan negara bi sa mencapai surplus sekitar Rp8 triliun dari yang ditetapkan dalam APBN 2018.

“Pendapatan negara dengan kal kulasi yang kita hadapi sekarang, dengan kurs di semester II dan lain-lain kita lihat akan 100% atau ada Rp8 triliun lebih tinggi berasal dari kombinasi Pe nerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak,” ujarnya. Adapun target penerimaan ta hun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun.

Sri Mulyani mengata kan, pencapaian semester I APBN tahun 2018 juga me nun juk kan kinerja menggembirakan dibandingkan dengan semester I/ 2017. Defisit yang lebih rendah turun 36,8%. Keseimbangan primer yang menjadi po sitif surplus Rp10 triliun, mem baik bila dibandingkan sampai tiga tahun sebelumnya ma sih negatif.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak pada se mester I/2018 mencapai Rp581,54 triliun. Angka ini sekitar 40,84% dari target tahun ini sebesar Rp1.424 triliun. Capaian penerimaan pajak ini tum buh 13,9% dibandingkan pe riode sama tahun sebelumnya.

“Itu berasal dari PPh nonmi gas, PPN, PPnBM, dan PPh migas. Angka yang bagus di bandingkan tahun lalu pertumbuhannya single digit, pencapaiannya sekitar 39%,” katanya. Robert memproyeksi pada se mester II/2018 pertumbuhan nya akan lebih baik karena dam pak tax amnesty lebih kecil.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan yang lebih baik. “Ke mu di an ad ministrasi perpajakan yang lebih bagus sehingga ada kepatuhan sukarela tumbuh dari masyarakat. Selain itu, ada dampak dari pelayanan dan peng awasan yang kami lakukan,” katanya.

oktiani endarwati