Edisi 12-07-2018
Polisi Terjunkan Tim Khusus Usut Pemalsuan SKTM


SEMARANG– Polda Jawa Tengah (Jateng) bergerak cepat menyikapi maraknya pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring atau online di SMA/SMK se-Jateng.

Salah satunya membentuk tim khusus yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskkrimsus) Kombes Pol Moh Hendra Suhartiyono dengan beranggotakan Kasat Reskrim di masing-masing polres. ”Atas dasar hukum Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, tim akan memproses para penyalahgunaan SKTM terutama untuk mendaftar sekolah,” ujar Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono seusai memimpin upacara HUT ke-72 Bha yangkara di Mapolda Jateng, Semarang, kemarin.

Maraknya pengguna terbongkar setelah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk memantau verifikasi SKTM, Selasa (10/7). Hasilnya cukup mengejutkan, karena ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan.

Condro mengatakan, dalam Pasal 263 KUHP ayat itu disebutkan bahwa pembuat surat palsu akan dijerat hukuman pidana enam tahun. Sementara orang yang memakai juga mendapat ancaman pidana yang sama. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau masyarakat mampu untuk lebih bijak dan jangan merebut hak mereka yang kurang mampu.

”Kasus pemalsuan ini cukup masif, bahkan ada yang satu kabupaten mencapai 20.000 SKTM,” ungkapnya. Sementara itu, data Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang hingga 5 Juli mencatat ada 25.720 calon siswa SMA masuk menggunakan SKTM dan SMK 39.425 calon siswa menggunakan SKTM.

”Banyaknya pengguna SKTM terindikasi tidak seluruh calon siswa miskin yang menggunakan, tapi ada calon siswa berasal dari keluarga mampu menggunakan SKTM agar bisa diterima sekolah untuk pilihan zona 1,” ujar Ketua Posko Layanan Pengaduan PPDB Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2018/2019 M Syofii.

ahmad antoni