Edisi 12-07-2018
Inalum Finalisasi Akuisisi Freeport


JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum (persero) telah memasuki tahap finalisasi.

Rencananya, akuisisi ini melalui pembentukan usaha patungan (joint venture). Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pembentukan usaha patungan dalam rangkaian akuisisi Freeport Indonesia, baru hanya dilakukan antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), pemerintah dae rah (pemda), dan pemerintah provinsi (pemprov).

Menurutnya, usaha patungan antara Inalum, pemda, dan pemprov tersebut yang akan men jadi pemegang saham di Free port Indonesia. Nantinya, Free port Indonesia akan men jadi joint venture antara konsorsium Inalum dan Freeport McMoran.

“Jadi nanti Freeport Indonesia tetap menjadi ope rator, yang juga akan menjadi joint venture antara konsorsium Inalum dan Freeport-Mc - Moran,” kata Fajar di Jakar ta kemarin. Untuk komposisi jajaran direksi di PT Freeport Indo nesia, me nu rut dia, nanti akan di se suai kan dengan kepemi lik an saham antara konsorsium Ina lum dan Freeport-McMo ran.

Selain itu, juga akan diatur secara efektif sehingga pemda memi liki 10% saham di Free port Indonesia. Sebagai catat an, kon sor sium Inalum telah mendapatkan angka valuasi dari 41,64% sa ham Freeport Indonesia yang akan diakuisisi.

Angka tersebut sekaligus akan menggenapi sa ham peme rin tah RI menjadi 51% di peru sa ha an tambang asal Amerika Serikat tersebut. Fajar men jelaskan, saat ini tahap akui sisi PT Freeport Indonesia me la lui pembentukan usaha pa tung an telah me ma suki tahap final. Sejumlah dokumen, seperti lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan ling kungan tengah diproses oleh masingmasing kementerian ter kait.

“Jadi, semua dokumen tengah diproses oleh Kementerian Keuangan, lalu di Kementerian ESDM juga harus ada yang diubah. Begitu pula di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semua akan di rang kum oleh Kementerian ESDM,” paparnya.

Terkait dengan sumber pendanaan dari konsorsium Inalum untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia, menurut Fajar, sejumlah per bankan dari dalam mau pun luar negeri siap mem berikan pinjaman. Seti dak nya terdapat empat bank asing yang akan memberikan sindikasi perbankan.

Soal target peng am bilalihan saham PT Freeport Indonesia hingga 51% ini di ung kapkan Direktur Uta ma PT Inalum Budi Gunadi Sa dikin. Bahkan, Budi mengaku menerima tawaran menjadi dirut Inalum lantaran tertan tang ingin sekali menuntas kan target pemerintah tersebut.

Dia menilai sudah saatnya tambang Freeport kembali ke Ibu Pertiwi dari pengelolaan pihak asing bertahun-tahun. “Mo hon doa restu karena sedi kit lagi, jadi kita bisa bawa balik setelah 50 tahun aset negara yang besar,” kata Budi pada suatu kesem patan. Vice President Corporate Communication Inalum Rendy Witular menjelaskan potensi Freeport Indonesia sangat besar.

Terbukti cadangan kekayaan tambang Freeport Indonesia mencapai USD160 miliar yang terdiri atas tembaga USD116 mi liar, emas USD42 miliar, perak USD2,5 miliar. Hal ini berdasarkan laporan keuangan PT Freeport Indonesia pada 2017. “Dana yang akan kita keluar kan di kisaran USD3 miliaran.

Jadi apa yang kita ke luar kan jauh lebih murah dari potensi bisnis yang akan kita dapat,” kata Rendy kepada KORAN SINDO . Sesuai dengan kesepahaman antara pemerintah dan Freeport (FCX) pada 27 Agustus 2017, kedua belah pihak telah men capai beberapa kesepakatan, di antaranya PT Freeport Indo nesia akan mengubah KK ke IUPK dan akan mendapatkan jaminan operasi.

Pemerintah akan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, FCX bersedia me ngurangi kepemilikan di PT Freeport Indonesia sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51% saham. Setelah empat kesepakatan tersebut disepakati, PT Freeport Indonesia akan men dapatkan perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hing ga 2041 mendatang.

“Kita optimistis dalam waktu dekat akan ada perkembangan sangat berarti,” katanya. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, kesepakatan divestasi 51% saham Freeport Indonesia seharusnya menjadi momentum kendali operasi berada ditangan pemerintah.

“Dari sisi tek nis, Freeport memang terlibat dalam kegiatan penambangan, tetapi yang mengendalikan tetap pemerintah. Itu sesuai de ngan divestasi 51%,” ujar Fahmy Radhi kemarin. Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Indonesian Resour ces Studies (Iress) Marwan Batubara.

Dia juga berharap pasca divestasi 51% seharusnya kendali penuh berada di tangan pemerintah. Namun, pihaknya tidak yakin proses divestasi dapat segera selesai. Pasalnya, divestasi 51% saham Freeport sebesar USD3 miliar hingga USD4 miliar dinilai terlalu ma hal sehingga menyudutkan pe merintah.

Marwan beranggapan, nilai 41,64% saham yang dibayar untuk kewajiban divestasi sangat mahal karena yang menjadi rujukan yaitu perhitungan harga saham periode kontrak karya (KK) KK hingga 2041. Seharusnya yang menjadi rujuk an periode KK sampai 2021. Dengan masa berlaku, KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun tersebut, maka nilai aset dan bisnis Freeport mestinya jauh lebih rendah dari USD3-4 miliar.

“Tentu saja Freeport meng inginkan nilai saham lebih tinggi, karena itu yang dija dikan acuan adalah periode KK hingga 2041. Padahal, tidak ada ke tentuan dalam KK yang mewa jib kan Indonesia harus memper panjang KK hingga 2041,” kata dia. Menurutnya, hal ini bertujuan agar Freeport tetap bisa bercokol, serta menguasai dan mengeruk emas dan tem ba ga tambang Timika yang me ru gikan negara.

Seharusnya, imbuh dia, pemerintah dapat meminta harga yang jauh lebih rendah, mengingat sebagian besar aset yang dibayar tersebut adalah milik negara. Tidak hanya itu, Freeport juga harus membayar sanksi akibat kerusakan lingkungan yang di timbulkan.

heru febrianto/ nanang wijayanto