Edisi 12-07-2018
JK Jadi Saksi Meringankan Suryadharma


JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) hadir menjadi saksi meringankan dalam persi dangan peninjauan kembali (PK) terpidana 10 tahun penjara mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Wakil Presiden JK hadir dalam persidangan atas permintaan Suryadharma Ali dan tim penasihat hukum Suryadhar ma. JK menjadi saksi da lam kapasitas sebagai wakil pre siden periode 2004-2009.

Alasan Suryadharma meminta dan mengajukan JK sebagai saksi meringankan karena per nah menjadi saksi meringankan bagi mantan Menteri ESDM sekaligus mantan Menbudpar Jero Wacik (kini terpidana 8 tahun penjara) terkait dengan dana operasional men teri (DOM) dalam persidangan perkara pokok di Pengadil an Tipikor Jakarta pada Januari 2016.

Selain itu, dalam memori PK-nya, Suryadharma keberat - an dengan uang pengganti Rp1,821 miliar penggunaan DOM kurun 2011-2014. Dalam persidangan PK Sur - yadharma Ali, JK menjelaskan terkait dengan DOM mulai ke - bijakan, aturan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

JK mengatakan, DOM me - mang diperuntukkan bagi men teri dan pejabat sederet men teri/pimpinan lembaga yang mendapatkan gaji Rp19 juta. Dalam menjalankan tu - gas, seorang menteri diberikan DOM oleh pemerintah sebesar Rp120 juta. Pemberian dana opera sio nal tersebut sudah berlaku se jak 2006 dan diatur dalam Pera - turan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 3/PMK.06/ 2006.

PMK tersebut kemudian di perbarui dengan PMK No mor: 268/ PMK.05/2014. “Yang mem be - ri kan keleluasa an un tuk gu na - kan dana ope ra sional menteri. Dalam PMK yang berlaku mulai 31 De sem ber 2014, 80% itu lumpsum se ca ra bulat diberikan kepada men teri, lalu 20% dana yang lebih fleksibel, sehingga itu se mua tergantung menteri yang meng gunakan dana,” ungkap JK di hadapan majelis hakim PK, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketua Umum Dewan Mas - jid Indonesia (DMI) ini me nga - takan, dalam PMK Nomor 3/2006 memang dibutuhkan pertanggungjawaban secara administratif atas DOM yang digunakan seorang menteri. Na mun, setelah keluarnya PMK yang baru atau PMK No - mor268/2014, dengan begitu ketentuan dalam PMK Nomor 3/2006 dicabut dengan sen - diri nya.

“Sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban de - tail lagi,” paparnya. JPU pada KPK Abdul Basir menanyakan, apakah JK mengetahui bahwa dengan kebijakan pemerintah seperti itu yang tertuang da lam PMK 268/2014 lumpsum (dibayarkan secara sekaligus di muka) bisa sebebas-bebasnya digunakan.

Menurut JK, prinsipnya adalah fleksibel dan diskresi menteri tersebut. Artinya, semua tergantung kebijakan menteri pengguna DOM. “Begitulah prinsip dari lumpsump dan diskresi, sehingga tidak perlu lagi,” ujar JK.

sabir laluhu