Edisi 12-07-2018
Jual-Beli Kursi PPDB, PNS Terancam Sanksi


BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor akan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan melakukan praktik jual-beli kursi saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

“Langsung saya turunkan pangkat dan jabatannya. Pangkat itu empat tahun sekali dan harus mengerjakan karya tulis. Sanksi itu dijamin membuat jera oknum yang terlibat,” tegas Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin kemarin. Menurut dia, oknum yang melakukan jual-beli kursi PPDB tak lain hanya memperkaya diri sendiri dengan modus peni puan.

“Saya minta kesemuanya (masyarakat) mewaspadai hal itu. Kita sudah tahunan me ngelola PPDB. Saya tekankan guru dan orang tua mu rid agar tidak tergiur dengan janjijanji yang dilakukan oknum,” katanya.

Dia menjamin saat ini PNS di lingkungan Disdik tak ada yang berani bermain, bahkan belum ada laporan atau pengaduan yang masuk ke Disdik terkait penipuan dengan modus jualbeli kursi PPDB. Pengumuman hasil pen - daftar an PPDB daring SMP Negeri 1 Kota Bogor dilakukan hari ini (kemarin).

Orang tua wajib mempersiapkan semua ber kas administrasi, di antara - nya surat pernyataan diterima di SMP Negeri 1 Kota Bogor (asli), mengisi formulir pendaftaran ulang yang telah disediakan, membawa surat keterangan kelakuan baik dari sekolah, surat keterangan lulus.

Bawa juga fotokopi ijazah, fotokopi SHUS, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran, fotokopi rapor kelas 4, 5, 6, fotokopi kartu NISN, pas - foto, surat pernyataan peserta didik, serta surat pernyataan orang tua peserta didik.

“Apa - bila sampai batas waktu yang ditentukan tidak mendaftar ulang maka dianggap meng - undur kan diri,” kata Fahrudin. Dia juga mengimbau masya - ra kat tidak terlalu khawatir dan panik anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Terpenting harus ada semangat orang tua dalam mendampingi sang anak.

PPDB daring tingkat SMPN di Kabupaten Bogor, khususnya di jalur nilai hasil ujian nasional (NHUN), dikeluhkan beberapa orang tua murid. Ini disebabkan adanya temuan sejumlah pen - daftar dari SD di Citeureup men dapatkan nilai sama de - ngan angka tinggi. Lebih dari 10 siswa memiliki nilai ujian sebesar 278,50.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Hidayat menduga pihak sekolah asal mendaf tar - kan siswanya secara kolektif ke dua SMPN yang berbeda. Pada - hal, mendaftarkan siswa ke dua sekolah berbeda dalam waktu bersamaan tidak diper boleh - kan, sebab hal itu akan me nim - bulkan kekosongan di salah satu sekolah.

Apalagi sejumlah siswa SD di Citeureup memiliki nilai tinggi. Otomatis siswa dari sekolah lain dengan nilai ren - dah tidak akan diterima. Dia menyayangkan tin dak an guru-guru SD di Citeureup yang disinyalirsengajatelahmembuat dua surat keterangan lulus ke - pada peserta didiknya.

Surat keterangan lulus tersebut digunakan peserta didik men daftar ke dua SMP yang ber beda. Dalam waktu dekat, Disdik setempat akan memanggil ke - pala sekolah guna mengklarifikasi PPDB 2018. “Tidak boleh mengeluarkan dua dokumen resmi, hanya boleh satu kali mengeluarkan dokumen resmi surat keterangan kelulusan,” kata Hidayat.

haryudi