Edisi 12-07-2018
Koperasi Perempuan


Perhelatan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 telah menjadi dasar lahirnya koperasi di Tanah Air.

Momentum ini tentu berkorelasi langsung dengan baru lahirnya UUD 1945, terutama ayat 1 Pasal 33: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Kelahiran koperasi dianggap sebagai representasi model bisnis sosial yang kompatibel dengan semangat keindonesiaan, yakni kultur gotongroyong.

Dengan dasar kekeluargaan, sejatinya peran perempuan sebagai “penjaga ga wang” rumah tangga lebih optimal pe ranannya dalam koperasi. Ti dak mengherankan jika mengonfirmasi survei International Labor Organization (ILO) dan International Coo - perative Alliance (ICA) (2015) yang me nunjukkan bahwa 75% res pon den merasakan par tisipasi pe rempuan dalam berkoperasi bergerak naik da - lam rentang 20 tahun ter - akhir.

Bahkan ko perasi oleh 80% respondennya di ang gap lebih baik bila di ban ding kan dengan organisasi bis nis perseorangan ataupun bis nis publik dalam me ning kat kan kesetaraan gender. Bagaimana dengan di Indonesia? Laporan Pembangunan Manusia yang disampaikan UNDP 2016, yang dilansir Maret 2017, meneguhkan kesenjangan Indeks Pembangunan Ma nusia (IPM) Indonesia 2015 antara lelaki dan perempuan.

Indeks kaum perempuan hanya bertengger pada angka 0,660, tertinggal dari laki-laki yang sebesar 0,712. Problem kesetaraan adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Perem puan tertinggal dalam rerata lama sekolah, jumlah yang tamat pendidikan menengah, pendapatan nasional perkapita, dan partisipasi kerja. Ke senjangan pendapatan dan partisipasi kerja antara lelaki dan perempuan adalah paling mencolok.

Produk Diskriminatif

Kesenjangan adalah produk diskriminasi, yaitu perlakuan ketidakadilan selalu di rawat dalam setiap kebijakan publik dan domestik. Terlepas dari faktor mentalitas kebudayaan masyarakat yang per nah disinggung Koe n tja ra ning rat (1974) dan Soemar djan (1982), sejatinya kesen ja ngan sosial, termasuk kesenjangan pendapatan lelaki dan perempuan, lebih dilatari adanya hambatan struktural, yakni ku rang nya ruang yang diberikan da lam memanfaatkan etalase kesempat an.

Bagi Bremean (1985), kaum miskin “jalan ke atas acap kali di rin tangi”, se dang kan “jalan me nuju ke ba wah terlalu mudah dilalui”. Selama ini banyak studi yang membedah persoalan kemiskinan dan ternyata posisi tergawat berada pada kaum perempuan. Muhammad Yunus (pemenang Nobel 2009) menyampaikan, kelaparan dan kemiskinan lebih merupa kan ma salah perempuan ketimbang lelaki.

Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan, ibulah yang pertama mengalaminya. Ibu ru mah tangga juga akan menderita pengalaman traumatis karena tidak mampu menyusui bayinya selama masa kelaparan dan paceklik.

Studi Kabeer (2008) di Bangladesh dan Pakistan menunjukkan, dalam konteks pemberian pinjaman koperasi kepada lelaki, hal itu cenderung meneruskan atau bahkan memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga (domestik). Artinya kebijakan itu menguat kan posisi lelaki dengan memberi mereka sumber daya di mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat aktivitas perolehan pendapatan.

Dalam faktanya, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (termasuk beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan, bahkanmerendahkankaum perempuan, meski bagi kaum perempuan di kalangan berada. Bila dibandingkan de ngan lelaki, kaum perempuan acap kali kurang menyadari dan menggali potensi ke wi ra usa haan yang mereka miliki.

Hal ini disebabkan ketidakadilan gender telah menjadi peng hambat mengakses sumber daya keuangan yang diper lukan (Kabeer, 2008; Mahmud, 2003). Di sinilah kebijakan affirmative action dengan menja dikan koperasi yang bergerak di sektor keuangan mikro bagi perempuan harus berperan mengarahkan sumber daya keuangan.

Dengan pengelolaan koperasi, yang tentu harus berkinerja sehat (financial sustaina bility) dan menjangkau seluruh strata masyarakat (outreach), program keuangan mi kro koperasi dapat menjadi da sar bagi para perempuan menghadapi pel bagai ketidak adilan gender. Tentu selain sehat dan menjangkau, koperasi harus mampu melakukan proses pember da yaan, yakni mencangkup proses enabling (kemampuan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi pe empuan berkembang, em po we ring (kemampuan menguat kan potensi atau daya yang di miliki perempuan), dan advocation (kemampuan melakukan perlindungan dan pemihakan kepada perempuan).

Koperasi Perempuan

Riset yang penulis lakukan di Kabupaten Tangerang (2015- 2016) yang mengaitkan antara keuangan mikro dan kaum perempuan perdesaan mengonfir masi bahwa keuangan mikro yang dimotori koperasi ber basis perempuan memiliki flek sibilitas dalam men jang kau nasabah perdesaan bila di bandingkan dengan lembaga ke uangan lain.

Salah satunya adalah memanfaat kan modal sosial berbasis pendekatan kelompok masyarakat (tanggung renteng) sebagai pengganti ko la teral. Studi penulis mengat e gorisasi nasabah perempuan de ngan lelaki. Terdapat bukti, kaum perempuan lebih me manfaatkan pinjaman dengan baik, didukung tingkat pengembalian pinja man lebih taat dan disiplin daripda nasa bah lelaki.

Bahkan terungkap fakta, tingkat NPL (nonper for ming loan) perempuan mendekati angka 0%. Demikian pula pada studi yang lain, misalnya merujuk pada riset Rajivan (2003), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan di Indonesia mencapai 98%, sementara program lain yang bertarget grup lelaki persentasenya hanya 82%.

Koperasi keuangan mikro yang melayani jenis usaha kecil dan jenis usaha yang ti dak menentu (pedagang kaki lima) ternyata dapat menekan “biaya tinggi” dalam pe la yanan. Dengan demikian perempuan yang selalu bersahabat de ngan kesulitan ekonomi dengan tetap bekerja keras mereka tanpa mengeluh kendati harus menguras hampir seluruh waktu dan energi mereka.

Pe rem puan miskin belum sepenuhnya dapat melakukan ak ses dan kontrol terhadap sum ber daya ekonomi yang tersedia. Keberadaan koperasi yang berbasiskan perempuan, yang selalu bersentuhan dengan masyarakat paling mis kin di antara yang miskin (the poorest of the poor ) bisa memberi peluang menguatkan kemandirian ekonomi pe rem puan.

Kemandirian ekonomi perempuan di rumah tangga bukan berarti perempuan memutus kan segala sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga lain. Kemandirian memiliki mak na bahwa perempuan mis kin tidak meng gantungkan ekonomi rumah tangga ha nya kepada suami.

Perempuan ikut bekerja semata-mata untuk membantu me ri ngankan be ban suami dalam me me nuhi kebutuhan ru mah tang ga. Keberadaan koperasi perempuan akan menguatkan par tisipasi perempuan diranah publik tanpa me nang gal kan fungsi-fungsi se bagai kaum pe rem puan. Selamat Hari Koperasi!

MUKHAER PAKKANNA

Sekretaris MEK PP Muhammadiyah, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Berita Lainnya...