Edisi 12-07-2018
Polemik Sktm Palsu


Hari-hari terakhir ini di berbagai media ra mai diberitakan tentang surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu yang digunakan para wali murid untuk mendaftarkan putra-putrinya di lembaga pendidikan, terutama jenjang menengah. Menariknya, fenomena ini ditemukan di berbagai daerah, termasuk sekitar Ibu Kota.

Padahal secara desain, penerimaan peserta didik baru melalui jalur SKTM dimaksudkan untuk merekrut calon peserta di - dik yang secara ekonomi di ka te - gorikan benar-benar tidak mampu sejumlah 20% dari daya tampung. Dengan demikian me lalui skema ini nilai aka de - mik calon peserta didik tidak men jadi pertimbangan utama. Sayangnya banyak calon wali murid yang disinyalir meng gu - nakan SKTM palsu agar putraputrinya diprioritaskan atau diterima di sekolah pilihan.

Apa Maknanya?

Fenomena penggunaan SKTM palsu oleh masyarakat dapat dimaknai dari berbagai perspektif. Pertama, masya ra - kat kita, terutama pengguna SKTM palsu, seolah tidak peduli dengan tata nilai dan norma sehingga menghalalkan segala cara agar putra-putri atau ke ra - batnya diterima di lembaga pen - didikan tertentu, yang biasanya dianggap favorit, tanpa malu mengaku miskin agar niatnya tercapai.

Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat kita masih berasumsi bahwa lembaga pen - di dikan merupakan bagian tak terpisahkan dari status sosial mereka. Jika mereka diterima di lembaga pendidikan favorit, mereka merasa memiliki status sosial dan gengsi yang tinggi.

Sebagian masyarakat kita juga beranggapan bahwa lembaga pendidikan berkorelasi dengan masa depan putra-putri me reka. Lembaga pendidikan fa vorit sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan yang cerah, terutama dalam hal karier. Selainitudiperolehnya SKTM palsu oleh masyarakat yang diindikasikan mampu (atau kaya) menunjukkan adanya problem di lembaga pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau RT selaku pihak yang berwenang menerbitkan surat keterangan tersebut.

Berbagai alasan yang bia - sanya muncul atas penerbitan surat keterangan tersebut, an - tara lain, surat keterangan di - anggap sebatas syarat for ma li - tas yang tidak bermakna apaapa sehingga dapat diberikan de ngan mudah kepada siapa saja, aparat tidak mengenal se - cara detail warga yang meng aju - kan permohonan SKTM, atau ada hal lain sehingga warga yang tergolong mampu dapat mem - per oleh SKTM.

Atau dapat juga fenomena ini menunjukkan ironi me nge - nai problem mental yang secara tidak sadar diderita sebagian masyarakat kita: ketika ber kait - an dengan hak, akses, dan fasilitas, masyarakat cenderung me rasa miskin. Potret sejenis da pat kita saksikan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di mana warga berbondong-bondong ikut antre untuk mencairkan BLT sambil naik taksi atau menggunakan perhiasan serbamewah.

Alternatif Solusi

Praktik penggunaan SKTM palsu ini tentu tidak boleh di - biar kan karena selain membuat masyarakat terbiasa menganggap remeh persoalan admi nis - trasi surat-menyurat, juga me - nye babkan warga miskin ke hi - langan hak akses pendidikan da lam konteks penerimaan pe - serta didik baru. Karenanya pihak-pihak terkait perlu me - ngambil langkah taktis dan stra tegis karena PPDB adalah agenda tahunan sehingga tanpa strategi efektif masalah serupa akan selalu berulang dari tahun ke tahun.

Pertama, panitia peneri maan peserta didik baru perlu bekerja sama dengan unit teknis terkait di pemerintah daerah untuk integrasi data kependudukan. Unit teknis yang dapat di jadikan mitra antara lain kantor pajak.

Jika Dukcapil hanya berhubungan dengan data ke - pendudukan semata, kantor pa jak sudah memiliki data me - ngenai status ekonomi dan aset warga. Dalam pengisian form suratpajak pribadi (SPT) ta hun - an, warga mencantumkan peng - hasilan serta aset yang dimiliki baik berupa benda bergerak mau pun tidak bergerak. Kasus SKTM palsu dapat di - jadikan mo mentum bagi pemerintah untuk mengintegrasikan data ke - pendudukan de ngan menyinergikan kinerja dinas catatan sipil dan kantor pajak.

Ini memang bukan pekerjaan mudah karena mengandung berbagai tantangan, misalnya problem teknologi, penguasaan teknis dan prosedur oleh warga, serta yangpaling berbahaya adalah ancaman pe nyalahgunaan data.Tentu upaya integrasi data ini mem bu tuh - kan program-pro gram pen - dam ping agar data pen - duduk tersistematisasi de ngan baik dan hanya di - gunakan untuk keperluan yang relevan.

Kedua, penertiban tata kelola administrasi di lembaga pemerintah tingkat desa atau kelurahan, terutama penerbitan surat keterangan tidak mampu ini.

Perlu diidentifikasi apakah pokok permasalahan selama ini terjadi pada tingkat desain atau eksekusi sehingga warga mam - pu dapat memperoleh SKTM. Asumsinya dari sisi desain ten - tu sudah diatur tentang kri te - ria, jenis, dan prosedur pem be - rian surat keterangan oleh apa - rat. Pertanyaannya: apakah ap a - rat desa/kelurahan melak sanakan prosedur tersebut?

Ketiga, dikotomi sekolah favorit-nonfavorit pada hakikatnya mencederai hak warga negara untuk mengakses pendidikan yang layak.

Sekolah favorit menerima peserta didik potensial (atau pandai), difasilitasi dengan media pembela jaran yang lengkap dan mutakhir, serta didampingi oleh guru yang kompeten sehingga tidak mengherankan jika hasil be la jar nya maksimal. Konkretnya, nilai UN selalu tinggi. Di sisi lain, calon peserta didik yang ni - lainya pas-pasan diterima di se - kolah bukan favorit, minim sarana prasarana, dan di dam - pingi oleh guru yang mismatch.

Maka menjadi tidak fair ketika peserta didik dari dua lembaga dengan kualitas dan situasi ber - beda (bahkan bisa jadi bertolak belakang) harus “bertanding” mengerjakan ujian dan soal yang sama. Karenanya pemerintah dae - rah, selaku pemegang otoritas lembaga pendidikan, secara ber tahap mulai memi ni ma li - sasi (atau bahkan meng hilangkan) penggunaan label sekolah favorit-nonfavorit yang ber - edar di kalangan masyarakat.

Pemda harus mengam pa nye - kan bahwa semua sekolah ada - lah favorit sehingga tidak ada preferensi ke sekolah tertentu. Artinya pemerintah daerah me - miliki regulasi dan sumber daya agar sarana-prasarana yang di - butuhkan sekolah dapat di pe - nuhi, pendidik dan tenaga ke pen - didikannya diberi pem be - kal an dan pelatihan yang ber - mu tu, serta kurikulumnya di su - sun sesuai dengan konsep ideal.

Dengan demikian di mana pun peserta didik menimba ilmu, layanan pendidikan yang di te - rima peserta didik akan sama. Kalaupun berbeda mungkin bu - kan pada aspek substansial se - misal kurikulum muatan lokal. Di sisi lain masyarakat juga perlu menyadari bahwa tugas mereka tidak selesai begitu saja saat putra-putrinya sudah dise - rah kan kepada pendidik di lem - baga pendidikan, termasuk se - kolah yang mereka anggap fa - vorit.

Secara umum durasi be la - jar di sekolah, di mana peng - awas annya menjadi tanggung jawab pendidik, hanya berkisar antara tujuh sampai delapan jam, selebihnya siswa berada di luar pendampingan dan pe - ngawasan pendidik. Berbagai pe rilaku menyimpang sering kali terjadi di luar jam sekolah.

Di sinilah peran orang tua tetap dibutuhkan untuk mendampingi putra-putrinya. Berbagai pe nelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa interaksi intensif orang tua dan anak pada usia sekolah menengah ber peran sangat besar bukan ha nya dalam mendukung perkembangan akademik putra-putrinya, tetapi juga aspek psi - kologis mereka.

Misalnya anak menjadi lebih bersemangat menyelesaikan tugas sekolah (Ste - ven son and Baker, 1987), lebih berprestasi secara akademik (Driessen, Smith, & Sleegers, 2013), meningkatnya keperca - yaandiri anak(Oyserman, Brick - man, & Rhodes, 2007), anak le - bih tenang mengelola emo sinya (Wentzel, 1998), ser ta anak memiliki kesiapan psi ko logis yang lebih matang saat dewasa (Sriyasak et.al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ke suk - sesan belajar peserta didik tidak semata-mata hanya di ten tukan melalui interaksi peserta didik di sekolah semata.

Penutup

Fenomena SKTM palsu bukan semata-mata satu per soal an yang dihadapi lembaga pendidikan, terutama panitia penerimaan peserta didik baru, te tapi perlu dilihat sebagai sebuah entitas yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang le bih luas.

Misalnya per pa jakan, mental dan jati diri bangsa, penge lo - laan lembaga pendidikan, dan bahkan good governance. Ka re na - nyainiseharusnyadi ja dikanmo - mentum bagi seluruh pihak ter - kait untuk bekerja dan ber kon - tribusi menyelesaikan per masalah anyangdihadapibangsaini.

MUCHAMMAD THOLCHAH

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Sedang Menempuh Studi Doktoral di University of Tampere Finlandia dengan Beasiswa LPDP

Berita Lainnya...