Edisi 12-07-2018
Pemerintah Beri Insentif ke Hutama Karya


JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen mendukung percepatan pembangunan proyek Trans Sumatera di antaranya dengan menyiapkan sarana fiskal kepada PT Hutama Karya (Persero) yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek.

Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Kemenkeu Riko Amir mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

”Salah satu proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2019 adalah proyek jalan tol di Sumatera. Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, pemerintah memberikan penugasan kepada Hutama Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan 24 ruas jalan tol di Sumatera dengan 8 ruas tol sebagai prioritas sampai dengan 2018,” kata Riko di Jakarta, kemarin.

Dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp81 triliun untuk 8 ruas tol, menurutnya pemerintah menyadari adanya keterbatasan kemampuan finansial Hutama Karya dalam melaksanakan penugasan serta kelayakan finansial proyek yang rendah.

”Dalam hal ini, pemerintah selalu memegang prinsip kehati- hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN), dukungan konstruksi dan sekuritisasi aset, serta pemberian jaminan pemerintah,” ujarnya. Menurut dia, pada 2015 dan 2016 pemerintah telah memberikan total PMN sebesar Rp5,6 triliun.

Penambahan PMN direncanakan untuk diberikan kembali pada 2019, yaitu sebesar Rp12,5 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan kontrak konsesi atas ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) kepada Hutama Karya sebagai underlying asset dan revenue serta kontrak konsesi jalan tol akses Tanjung Priok yang dapat digunakan untuk penerbitan obligasi dan pinjaman lainnya.

”Kemenkeu juga telah berkomitmen mendukung pembangunan jalan tol di Sumatera dengan menyediakan sarana fiskal dalam bentuk jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan pinjaman dan penerbitan obligasi oleh Hutama Karya,” katanya. Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Anis Anjayani mengatakan, hingga saat ini perseroan mempunyai ekuitas sebesar Rp8,6 triliun.

Ekuitas tersebut jika di-leverage akan mendapatkan pendanaan dari perbankan sehingga perseroan dapat mendorong pendapatan lebih besar lagi. ”Saat ini Hutama Karya memiliki platform pendanaan dari perbankan berupa cash loan dan obligasi sebesar Rp2,7 triliun,” kata dia.

heru febrianto

Berita Lainnya...