Edisi 10-08-2018
KPK Dalami Regulasi Dana Otsus Aceh


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah regulasi otonomi khusus (otsus) Provinsi Daerah Istimewa Aceh terkait dengan kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Juru Bicara KPK Febri Dian - syah mengatakan, untuk ke per - luan itu kemarin penyidik me - me riksa tiga saksi dalam ka sus du ga an suap peng alo ka sian dan pe nya luran DOKA ta hun ang - gar an 2018 pada Pe me rintah Pro vinsi Aceh yang berasal dari APBN 2018. Ketiga saksi tersebut adalah Direktur Jenderal Otonomi Dae rah (Dirjen Otda) Kemen te - ri an Dalam Negeri (Ke men dari) Su marsono, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Ke men - dagri Indra Baskoro, dan Di rek - tur Fasilitas Dana Pe rimbangan dan Pinjaman Dae rah Ke men - dagri Muhammad Ardian Novian to.

Ketiganya diperiksa un tuk tersangka penerima suap yang juga Gubernur Aceh dan Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf. “Ter ha - dap para saksi penyidik men da - lami aturan tentang alokasi dan proses penganggaran Da na Otonomi Khusus Aceh,” ung - kap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Ja karta, kemarin. Dalam kasus dugaan suap ini, KPK sudah menetapkan dan me nahan empat ter sang ka. Mereka adalah tiga ter sang ka penerima suap, yakni Irwan di Yusuf, Hen dri Yuzal (swas - ta/ajudan pribadi Ir wandi), dan T Syaiful Bahri (swas ta) ser ta tersangka pemberi suap Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Saat operasi tangkap ta ngan (OTT) pada Selasa (3/7), terjadi serah terima uang yang diduga suap sebesar Rp500 juta. Se be - lum nya sudah ada penyerahan Rp1 miliar untuk Irwandi Yusuf. Dirjen Otda Kemendagri Su - marsono menjalani pe me rik - saan selama sekitar lima jam di Gedung Merah Putih KPK. Pria yang akrab dengan sapaan Soni itu mem be narkan pe nyi dik memeriksanya sebagai sak si. Dia mengaku ada ba nyak hal terkait otonomi khu sus (otsus) be berapa daerah, ter ma suk Aceh, dan penyaluran da na otsus yang dia jelaskan kepada penyidik. “KPK itu ingin tahu ba gai - ma na regulasi peraturan me - nge nai otsus, mengapa otsus, bagai ma na otsus kemudian da - nanya di sa lurkan, me ka nis - menya seperti apa.

Ya sekitar itulah kira-kira. Ke mudian mung kin lagi mencari-cari ben - tuk bedanya dengan dana lain seperti apa dan itu lebih ba nyak (di) teman Dirjen Ke uangan Daerah,” ungkap Soni. Menurut dia, otsus Aceh su dah diatur berdasarkan UU No mor 11/2001 tentang Ot o - no mi Khusus bagi Provinsi Dae rah Isti mewa Aceh. Otsus Aceh ber be da dengan otsus Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Ba rat. Di Aceh, lan - jutnya, mi sal nya ada Lembaga Wali Nang groe yang mengatur kepe mim pinan adat dan syariat Islam. Hal tersebut menjadi per be da an d engan daerah lain, uta ma nya dari sisi otda dan otsus. Dalam konteks otsus Aceh dan penyaluran DOKA, Soni meng gariskan, harus ada per - a tur an gubernur (pergub). Se - gala alokasi dan penya luran - nya di tuang kan dalam pergub ter sebut.

“Dana otsus itu me - mang untuk alokasinya me - mer lukan pera tur an gu ber - nur. Itu saja. Makanya gu ber - nur juga me miliki power. Se - men ta ra regu lasinya itu saja. Banyak hal yang sifatnya re gu - la si,” ungkapnya. Menurut Soni, Ditjen Otda atau Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri tidak berwenang pada pengawasan atas alokasi, pe nyaluran, dan penggunaan DOKA. Pengawasan tersebut ada pada Inspektorat Daerah Aceh. Adapun ditjen di Ke - men dari hanya berkaitan de - ngan regulasi. “Di kita hanya regulasi otsusnya saja. Me - ngenai sya riat Islam, urusan pusat, dae rah seperti apa. Teori de sen tra lisasi kan ada dua, desen tra li sasi simetris yang sifatnya umum seluruh Indonesia dan disentralisasi asimetris yang sifatnya khu - sus,” paparnya.

Sabir laluhu