Edisi 10-08-2018
Pemerintah Fokus Lakukan Pemulihan


JAKARTA - Pemerintah akan fokus melakukan pemulihan korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, pemu lihan korban gempa, reha - bi litasi, dan rekonstruksi bangunan yang rusak tidak mu - dah karena besarnya jumlah korban, baik itu harta benda maupun nyawa. “Pemerintah ingin me masti kan jumlah korban, ke rugian harta benda, kerusakan gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah penduduk yang luluh lantak. Itu semua kita bahas secara detail. Mudah-mudahan besok (hari ini) kita sudah mempunyai da tanya secara jelas, terperinci roadmap -nya, bagaimana pe mu lihan di sana sambil terus mewaspadai ada - nya kemung kin an bencana susulan,” kata Wiranto saat jumpa pers seusai rapat tingkat menteri tentang rehabilitasi dan pemulihan pascagempa NTB kemarin di Kantor Kemenko Pol hukam Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri Men sos Idrus Marham, Men - dagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ke - pala Staf Umum TNI Lak sa - mana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BN - PB) Willem Rampangilei. Menurut Wiranto, sesuai de - ngan instruksi Presiden Jo ko Widodo kepada seluruh ke - menterian dan lembaga untuk melakukan evaluasi total ter kait penanganan bencana gem pa bumi, pelbagai langkah tanggap darurat dan segera di lokasi musibah merupakan prioritas. Presiden juga meminta agar pengorganisasian kegiatan sudah dilaksanakan dengan me nyertakan seluruh pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, kementerian/ lem - baga, Badan SAR Nasional, BNPB, serta pemerintah da - erah.

Pemerintah pun me mi n - ta Badan Meteorologi Kli ma - tologi dan Geofisika (BMKG) melakukan analisis secara aku - rat mengenai potensi bencana selanjutnya. Hal itu sangat penting un - tuk memastikan rencana reha - bi litasi, rekonstruksi, dan pe - mulihan di sana. “Pemerintah ber sungguh-sungguh untuk menyelesaikan penanganan bencana alam di NTB dengan sebaik-baiknya, secepat-ce - pat nya. Ini agar tidak menam - bah penderitaan yang ada di sana,” tuturnya.

Diusulkan Jadi Bencana Nasional

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan seharus - nya pemerintah menjadikan gempa Lombok sebagai ben - cana nasional karena begitu masifnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari ben cana alam tersebut. “Saya meng - usulkan kepada pe me rintah untuk menjadikan status bencana di sini sebagai bencana nasional,” kata Fahri Hamzah. Dia menyebutkan hal itu ke - tika mengunjungi lokasi gempa di Lombok, NTB, pada 8 Agustus 2018. Menurut dia, gempa ter - se but perlu dite tap kan statusnya sebagai bencana nasional karena telah terjadi aktivitas gempa hingga sekitar 800-an getaran dengan dua kali puncak gempa yang me matikan, yaitu gempa ber ke kuatan 6,4 Skala Richter (SR) pada 29 Juli dan gempa 7 SR pada 5 Agustus. Untuk gempa yang terjadi pada 29 Juli, Fahri meng ingatkan bahwa peristiwa nahas tersebut telah merobohkan beberapa infrastruktur dan rumah warga serta ratusan warga luka-luka dan ribuan bertahan di tenda-tenda peng - ungsian.

Adapun dampak gem pa pada 5 Agustus jauh lebih besar, baik dalam jumlah korban yang berjatuhan mau - pun infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan atau bahkan runtuh. “Ini di Lombok Utara seperti daerah mati. Di sanalah episentrum gempa kali ini. Lombok Timur, Lombok Ba - rat, Mataram, dan Lombok Te - ngah juga terkena. Sepanjang jalan raya rumah-rumah han - cur berantakan,” ungkapnya.

Bantuan Mengalir

Bantuan untuk korban gem - pa terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk un sur pe me - rintah. Pemerintah Provinsi Ja - wa Barat (Pemprov Jabar) mi - sal nya menyerahkan bantuan berupa uang Rp3,5 miliar. Bantuan diserahkan lang - sung oleh Penjabat (Pj) Gu-ber - nur Jabar Mochamad Iriawan dan diterima Sekretaris Da - erah (Sekda) Provinsi NTB Rosiady Husaenie di Kantor Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, kemarin. Iriawan mengungkapkan keprihatinannya atas bencana gempa bumi yang menimpa Lombok khususnya dan Pro - vinsi NTB pada umumnya. Tak lupa Iriawan pun berbelasungkawa atas meninggalnya ra tus - an warga Lombok akibat ben - cana tersebut.

Menurut dia, bantuan yang diberikan Pemprov Jabar ini me rupakan sumbangsih dari se luruh warga Jabar yang turut me rasakan apa yang dirasakan warga Lombok dan Provinsi NTB saat ini. “Kami rakyat Jabar ikut merasakan apa yang di ra sa kan rakyat Lombok khu - susnya, umumnya NTB,” ung - kapnya. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp8,72 miliar ke Pulau Lom - bok. Bantuan tersebut disalur - kan dalam beberapa tahap berupa logistik, santunan ahli waris, dan paket sembako. Di - rektur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemen - teri an Sosial Harry Hikmat me merinci, penyaluran ban - tuan logistik tahap satu senilai Rp297 juta, tahap kedua Rp466 juta, dan tahap ketiga Rp3,58 miliar.

Selain itu ada dana untuk san tunan ahli waris korban ta - hap satu Rp195 juta untuk ahli waris 13 korban me ninggal dan santunan tahap kedua senilai Rp1,44 miliar untuk ahli waris 96 korban meninggal. San t un - an untuk ahli waris setiap kor - ban yang meninggal dunia nilai nya Rp15 juta. “Ban tuan lainnya be rupa 11 ribu paket bahan po kok masing-masing senilai Rp250.000 se hingga total ni lai nya Rp2,75 miliar,” sebutnya. Hingga kemarin kor ban gempa masih mem bu tuh kan tenda, alas tidur, dan se li mut, termasuk logistik. Re la wan Palang Me rah Indonesia (PMI) Nashir Ja maludin yang berada di Lombok Timur me ngatakan, ban tuan paling utama tenda dan terpal.

Mas ya rakat tidak be rani lagi berada di dalam ru - mahnya, jadi butuh tenda, ter - pal, selimut, dan alas tidur. Dia mengatakan, se ba gi a n besar masyarakat Lombok tidak ada yang kembali ke ru mah setelah terjadi gempa ber kekuatan 7 SR pada Minggu (5/8) pukul 18.46 WIB karena takut terjadi gempa susulan.

Agung bakti sarasa/ ant