Edisi 10-08-2018
Evaluasi Hukum Nyatakan Tidak Ada Misrepresentasi


JAKARTA - Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang menyatakan tidak terjadi misrepresentasi atas kewajiban pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nur salim didasarkan atas hasil penilaian hukum (legal due dilligence/LDD) oleh Kantor Hu kum Lubis, Gani, Surowidjo jo (LGS) serta penilaian ke uangan (financial due dilligence/FDD) yang dilakukan Ernst and Young (EY).

Selanjutnya KKSK me mu - tus kan seluruh kewajiban Sjam sul Nursalim sebagai pe - megang saham BDNI ber da - sar kan perjanjian MSAA (Mas - ter Settlement and Acquisition Agreement ) sudah dipenuhi. Hal itu diungkapkan Ke pala Divisi Aset Manajemen Inves - tasi (AMI) Badan Pe nye hatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Ary Zul fi kar saat memberikan ke te rangan sebagai saksi per kara du gaan korupsi terkait pener bit an Su - rat Keterangan Lunas (SKL) Sjamsul Nursalim di Peng adilan Tindak Pidana Ko rup si (Ti pi - kor) Jakarta kemarin. Ary menjelaskan perihal proses dan hasil dari LDD dan FDD tersebut. Dasarnya ada lah keputusan sidang kabinet pada 7 Maret 2002.

“Kepu tus an KKSK pada 18 Maret 2002 merujuk pada keputusan si dang kabinet tertanggal 7 Ma ret 2002. Keputusan sidang ka bi - net menjalankan per jan ji an se - cara apa adanya,” ungkap Ary. Bagi debitor yang sudah menjalankan kewajiban tapi belum sepenuhnya, lanjut Ary, ditunjuk konsultan hukum untuk melakukan evaluasi kepatuhan. “Nah itu yang di ja - di kan dasar KKSK pada 18 Ma - ret 2002,” paparnya. Menurut Ary, ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk melakukan evaluasi, yaitu Tim Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), dan Komite Pengarah (Oversight Commit t ee ). “Yang melakukan evaluasi itu bukan BPPN sendiri, tapi perangkat yang dibentuk oleh KKSK,” urainya.

Hasil evaluasi LGS dise rah - kan kepada TBH, kemudian TBH memberikan pendapat hukum yang disampaikan lang s ung kepada KKSK. “LGS itu menyatakan bahwa per - janjian MSAA, khususnya yang BDNI, adalah sah dan mengikat para pihak. Itu ka ji - an pertama dia,” ungkapnya.

Binti mufarida